POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, S.E (Ketua DPRD DIY) grand inna malioboro, Kamis, 22 nopember 2018

Latar Belakang Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf awal RKPD Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi DIY. Pokok-pokok Pikiran DPRD memiliki peran penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur, karena berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya, khususnya penyusunan RKPD

Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Memberikan bahan, arahan kebijakan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2020 Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Membuka ruang arah kebijakan dan usulan pembangunan yang bersumber dari DPRD DIY untuk RKPD 2020

PROSES PENYUSUNAN DI DPRD PENGUMPULAN DATA Hasil aspirasi masyarakat dari reses, audiensi, tamu, demonstrasi, Hasil telaah terhadap visi dan misi Gubernur DIY, Hasil evaluasi /pencermatan APBD DIY tahun sebelumnya FGD / WORKSHOP Akademisi Praktisi SKPD/Instansi Pemda Kabupaten /Kota PEMBAHASAN DI BANGGAR RAPUR KEPUTUSAN DPRD DISERAHKAN KEPADA GUBERNUR

PERMASALAHAN dan REKOMENDASI pokok-pokok pikiran DPRD DIY TERHADAP RKPD DIY tahun 2020

PREDIKSI APBD 2020 Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun adalah 37,43 %. Dengan demikian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2020 diperkirakan adalah Rp2.859.813.205.755,50 Sedangkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah 36,82 % Pendanaan Daerah Tahun 2020 PAD Rp2.018.179.421.053.90 (25,98) Dana Perimbangan Rp2.887.751.579.599,80 (37,18) Lain-lain Pendapatan Rp2.859.813.205.755,50 (36,82) Jumlah Rp7.765.744.006.408,70

Isu strategis APBD 2020 Angka kemiskinan DIY 12,13% (BPS, Maret 2018) berada pada urutan ke-23 dari 34 Propinsi. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan (15,12%) dari pada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11,03 %). Kesenjangan antar kelompok pendapatan (Index Gini) di DIY tertinggi di Indonesia (0,441) (BPS, Maret 2018), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,442) dibanding perdesaan (0,350). Ketimpangan pembangunan infrastruktur wilayah,khususnya kota-desa

BIDANG PEMERINTAHAN PERMASALAHAN Belum optimalnya dukungan Teknologi informasi untuk penggunaan layanan di bidang pemerintahan Belum adanya data terpadu untuk model one map dan big data sebagai pusat informasi layanan pemerintahan dan data base Belum banyak data-data pemerintah daerah yang bersifat online dan terbuka bagi stakeholders dan masyarakat pemerhati pemerintahan untuk terlibat aktif dan partisipatif dalam kebijakan publik, khususnya pengembangan kebijakan (misalnya data spasial kemiskinan) USULAN Mendorong adanya program Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya Good Governance Membangun aksesbilitas stakeholders, masyarakat pemehati kebijakan untuk terlibat dalam pengembangan program pemerintahan yang berbasis informasi teknologi Pemerintah daerah membangun investasi pengembangan program-program pemerintahan berbasiskan teknologi informasi dan online (sharing program dengan stakeholders dan masyarakat) Mendorong transparansi pemerintahan melalui pengembangan teknlogi informasi untuk supporting system mencapai Good Governance

BIDANG EKONOMI PERMASALAHAN Angka pengangguran terbuka tinggi, khususnya bagi masyarakat pedesaan Infrastruktur pendukung ekonomi pedesaan rendah Tidak banyak investasi sector formal UMKM dan Koperasi banyak yang tidak mampu bersaing Lahan produktif pertanian banyak berkurang dan belum banyak investasi bidang pertanian, perkanan dan peternakan USULAN Membuka investasi dengan sifat padat modal, padat karya dan ramah lingkungan Memperkuat infrastruktur pedesaan, meningkatkan program ekonomi pedesaan, dan inovasi program inustrialisasi pedesaan Membangun ekonomi kreatif dengan pengadaan program-program star up yang ramah terhadap ekonomi pedesaan, akses able terhadap usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha desa lainnya. Perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, sumberdaya lingkungan, dan perlindungan konservasi air dan tanah.

BIDANG INFRASTRUKTUR PERMASALAHAN Kesenjangan infrastruktur pembangunan kota-desa yang meyebabkan kemiskinan Menurunnya daya dukung lingkungan karena dampak pembangunan (debit air permukaan setiap tahun menurun) dan menyebabkan air bersih mengalami kelangkaan. Bencana alam lokal (banjir dan kekeringan) Macetnya arus lalu lintas perkotaan USULAN Memperluas aksesbilitas masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, khususnya usulan bidang infrastruktur pembangunan Mempercepat ketertinggalan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk keadilan sosial Penataan kembali kebijakan pembangunan kota, khususnya pengaturan jalan raya di Yogyakarta yang penuh kemacetan Monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan untuk konservasi tanah dan air, serta keberlanjutan kelestarian lingkungan

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PERMASALAHAN Jumlah penduduk miskin di DI. Yogyakarta cukup tinggi dan berbanding terbalik dengan angka harapan hidupnya. Kebutuhan layanan pendidikan, khususnya sarana dan prasarana belajar mengajar masih kurang pada program zonasi sekolah Layanan kesehatan di kawasan pedesaan masih belum baik Program penanggulangan kemiskinan masih belum baik Belum banyak program Teknologi informasi untuk mendukung informasi kemiskinan, pendiikan dan kesehatan USULAN Perlu terobosan baru dan inovasi program-program penanggulangan kemiskinan Dibutuhkan system data base program-program penanggulangan kemiskinan di D.I Yogyakarta, online dan aksesable terhadap semua stakeholders dan masyarakat pemerhati program penanggulangan kemiskinan Penambagan infrastruktur pendidikan dan fasilitasi program belajar mengajar sekolah Penambahan jumlah rumah sakit dan dokter di kawasan pedesaan, khususnya dokter spesialis untuk memperpendek layanan kesehatan

PENUTUP Demikian Rancangan Pokok – Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam meletakkan dasar perencanaan dan pembangunan daerah tahun anggaran 2020 Selengkapnya dapat dilihat dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran 2020