KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Advertisements

2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Pertemuan Koordinasi Nasional Jakarta, 29 Oktober 2018

2017 2018 2019

REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN Periode: 1 Januari s.d 29 Oktober 2018 DENGAN PAGU HARIAN Periode: 1 Januari s.d 29 Oktober 2018

REALISASI ANGGARAN PER-SATKER KANTOR PUSAT Periode: 1 Januari s.d 29 Oktober 2018

REALISASI ANGGARAN PER-SATKER POLITEKNIK KESEHATAN Periode: 1 Januari s.d 29 Oktober 2018

Tahun 2019 Anggaran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan : Rp 4.320.688.417 Memenuhi kebutuhan anggaran sesuai kegiatan yang diusulkan (rutin) minim perubahan Diangkat Isu : Tahun 2019 adalah Tahun SDM Perubahan organisasi : PT Kesda dengan penambahan Pegawai, dan penambahan prodi (19)

TERIMA KASIH

REALISASI ANGGARAN PER-SATKER POLITEKNIK KESEHATAN Periode: 1 Januari s.d 29 Oktober 2018 LANJUTAN

Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas) Hirarki indikator Program PPSDM Kesehatan Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas) Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesilias dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Perencanaan dan Keuangan Jumlah residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara team based (min 5 orang) Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani WKS Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu Jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan SDM Kesehatan Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat biaya pendidikan (yg blm D III) Saudara yang saya hormati, Ketiga indator program yang tadi dijelaskan pada paparan dideapan, Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Prosentasi program studi / institusi Poltekes yang terakreditasi baik NSPK (regulasi) Jumlah tenaga kesehatan yang melaksnakan internship Sistem dan Informasi SDM Kesehatan

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA 2015-2019 PROGRAM PPSDM KESEHATAN Badan PPSDM Kes NO INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 KINERJA TARGET KINERJA TARGET CAPAIAN 1 Jumlah Puskesmas yg Minimal Memiliki 5 (Lima) Jenis Tenaga Kesehatan 1.200 (98%) 2.000 1.618 (80,90%) 3.000 2.641 (88,03%) 4.200 2.818 (67,10%) 5.600 2 Persentase RS Kab/Kota Kelas C yg Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang 30% (116,67%) 35% 45,22% (129,20%) 40% 54,22% (180/332) 132,55% 50% 108,44% 60% 3 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 10.200 (120%) 21.510 37.830 (175,87%) 33.060 65.573 (198,35%) 44.850 33.413 (74,50%) 56.910 Badan PPSDM Kesehatan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu : Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan Tahun 2015, dengan target 1.200 orang capaiannya 1.179 orang (98%). Tahun 2016, dengan target 2.000 orang capaiannya 1.618 orang (80,90%). Tahun 2017, dengan target 3.000 orang capaiannya sampai bulan September sebesar 1.783 orang (59,43%), sedangkan Tahun 2018 targetnya 4.200 orang dan Tahun 2019 sebanyak 5.600 orang. Persentase RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang. Tahun 2015, dengan target 30% capaiannya 35% (116,67%). Tahun 2016, dengan target 35% capaiannya 45,22% (129,20%). Tahun 2017, dengan 40% capaiannya sampai bulan September sebesar 54,9% (137,25%), sedangkan Tahun 2018 targetnya 50% dan Tahun 2019 sebanyak 60%. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Tahun 2015, dengan target 10.200 orang capaiannya 12.303 orang (120%). Tahun 2016, dengan target 21.510 orang capaiannya 37.830 orang (175,87%). Tahun 2017, dengan target 33.060 orang capaiannya sampai bulan September sebesar 19.558 orang (59,16%), sedangkan Tahun 2018 targetnya 44.850 orang dan Tahun 2019 sebanyak 59.910 orang.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Sandingan Anggaran 2018 dan 2019 (1) Dalam 000,- NO OUTPUT TARGET ANGGARAN 2018 2019  1. Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 90.016 Orang 92.237 Orang 319.748.088 298.404.284  2. Pengabdian Masyarakat 3.199 Pengabdian Masyarakat 3.305 Pengabdian Masyarakat 39.391.221 48.140.483  3. Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 2.661 Penelitian 2.464 Penelitian 60.912.292 90.611.470 4. Layanan Pendidikan 37 Lap Sipensimaru, 36 Lap. PKKMB, 38 Lap Wisuda, 38 Lap. Kegiatan Mahasiswa, 38 Penjaminan Mutu, 38 Layanan Pendidikan, 38Lap Peningkatan Kemampuan Tenaga, 34 Lap Pemberian Bantuan Pendidikan, 33Lap. Pemberian Beasiswa Berprestasi 38 Lap Sipensimaru, 38 Lap. PKKMB, 38 Lap Wisuda, 38 Lap. Kegiatan Mahasiswa, 38 Penjaminan Mutu, 38 Layanan Pendidikan, 38 Lap Peningkatan Kemampuan Tenaga, 35 Lap Pemberian Bantuan Pendidikan, 33Lap. Pemberian Beasiswa Berprestasi 374.515.955 430.470.091 Prioritas Bidang Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 adalah sebesar 1,16 Triliun, dengan rincian kegiatannya antara lain: Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI Pengabdian Masyarakat Penelitian Bagi Tenaga Pendidik Dukungan Layanan Pendidikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Layanan Pendidikan Layanan Internal (Overhead)

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Sandingan Anggaran 2018 dan 2019 Dalam 000,- NO OUTPUT TARGET ANGGARAN 2018 2019  5. Sarana dan Prasarana Pendidikan 24.501 Unit Unit 131.292.355 94.853.013  6. Gedung Layanan Pendidikan 39.158 M2 50.134 M2 105.024.198 134.459.823 7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7.012 Unit dan 7.006 M2 2.457 Unit dan 6.041 M2 56.362.345 29.369.127 8. Layanan Dukungan Manajemen Satker 38 DIPA, 38 Lap. Keu Tahunan, 38 LAKIP, 38 Lap. Kepeg 46.456.418 39.655.223 Prioritas Bidang Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 adalah sebesar 1,16 Triliun, dengan rincian kegiatannya antara lain: Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI Pengabdian Masyarakat Penelitian Bagi Tenaga Pendidik Dukungan Layanan Pendidikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Layanan Pendidikan Layanan Internal (Overhead)

DASAR HUKUM GNSTA Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Keputusan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/231/2017 tentang Pengelolaan Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

DASAR HUKUM GERAKAN KANTOR BERHIAS Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/153/2018 tentang Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/III/172/2018 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan

PENANDATANGANAN PERNYATAAN KOMITMEN MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP (GNSTA) DAN BERHIAS Penandatanganan Pernyataan Komitmen Mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Oleh Seluruh Kepala Satker / UPT Badan PPSDM Kesehatan

GERAKAN KANTOR BERHIAS TUJUAN GERAKAN KANTOR BERHIAS Mewujudkan Kantor Hijau dan Sehat di Lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Pendekatan 5 aspek : Kantor Ramah Lingkungan Efisiensi Energi dan Air Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) Pengelolaan Kearsipan

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN Dalam rangka HKN 2018 dan evaluasi awal Gerakan Kantor BERHIAS di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan telah di Lakukan Penilaian Di UPT Badan PPSDM Kesehatan. Pemilahan Sampel dilakukan berdasarkan : hasil asesmen sementara melalui aplikasi BERHIAS yang digunakan Biro Umum terhadap Satker/UPT BPPSDMK Penilaian lapangan di lakukan mulai tanggal 17 s.d. 30 Oktober 2018 Pemenang akan mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan pada bulan November 2018

Revolusi Mental Bidang Kesehatan, (Integrasi RKP 2017, Inpres No 12 2016 GNRM dan Roadmap RB)

Revolusi Mental ASN Kesehatan Jaga diri Jaga teman Jaga kemenkes KKN Cepat, Tepat, Bersahabat KINERJA RENDAH EGO PERSONAL/PROGRAM/SEKTORAL GERMAS Pendekatan Keluarga

Delapan Area Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan (HASIL) (PENGUNGKIT) BIROKRASI YANG BERSIH DAB BEBAS KKN MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN TATA LAKSANA PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK QUICK WIN

Integrasi Reformasi Birokrasi dengan Revolusi Mental 7 Integrasi Reformasi Birokrasi dengan Revolusi Mental NI L AI Fokus perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan ditujukan dalam rangka mengubah mental/perilaku aparatur Kementerian Kesehatan untuk mendorong terciptanya budaya kerja baru yang positif melalui perubahan mindset seluruh ASN dan jajaran kesehatan lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Manajemen perubahan merupakan lokomotif reformasi birokrasi dalam mengubah mental aparatur Perubahan mental aparatur didasarkan atas nilai-nilai : Integritas (Sehat Tanpa Korupsi dengan Jaga Diri, Jaga Teman, Jaga Kementerian Kesehatan Etos Kerja (Sehat Melayani dengan Cepat, Tepat, dan Bersahabat) Gotong Royong : Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat