PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
TRANSAKSI AKRUAL.
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Latihan soal akuntansi 2015
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Pendapatan dan Belanja
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Semester I Tahun Anggaran 2019
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018

Dasar Hukum UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Perda 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 79 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi SKPD (hasil : LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK) Sistem Akuntansi PPKD, terdiri dari: a. Sistem Akuntansi PPKD sebagai BUD; b.Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemda (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK) 1 2

Siklus Akuntansi SAPD

Schedule Penyusunan LKPD 2018 TAHAPAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 2 Penyusunan LK SKPD   Konsolidasi LKPD  Reviu oleh Inspektorat Penyerahan LKPD ke BPK Audit LKPD oleh BPK    Audit Pendahuluan Audit Rinci Penerimaan LHP 

Tahapan Penyusunan LK-OPD SPJ Nihil (maks 31 Des 2018) SPJ Fungsional (maks 7 Jan 2018) Cek Saldo Awal (sesuai audited 2017) Rekon Internal Inventarisir Transaksi Akrual LK-OPD

Saldo Awal SKPD Saldo awal telah diinputkan ke SIMDA Keuangan berdasarkan saldo audited 2017 Saldo awal CTA dan akrual meliputi: - LRA, - LO, dan - Neraca

Rekonsiliasi Internal Unit Akuntansi Keuangan Unit Akuntansi Barang Berita Acara

Pernyataan Tanggungjawab Ka SKPD Jenis Laporan Keuangan SKPD LRA LO LPE Neraca CALK Pernyataan Tanggungjawab Ka SKPD

Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) Menyajikan informasi anggaran dengan realisasinya dalam satu periode Disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Realisasi tidak boleh melebihi pagu anggaran Disusun setelah semua SP2D Nihil diterbitkan

Format LRA URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 PENDAPATAN-LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA Pendapatan pajak daerah-LRA Pendapatan retribusi daerah-LRA Lain-lain PAD yang Sah-LRA   Jumlah Pendapatan Asli daerah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Laporan Operasional (PSAP 12) Menyajikan informasi atas pendapatan-LO, Beban, dan surplus/defisit operasional Disandingkan dengan periode sebelumnya Disusun dengan basis akrual

Klasifikasi Pendapatan-LO dan Beban (diklasifikasikan menurut sumber pedapatan) Beban (diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi) Pendapatan Asli Daerah Beban Pegawai Pendapatan Transfer Beban Barang Lain-lain Pendapatan Yang Sah Beban Hibah Beban Bansos Beban Penyusutan/Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Transfer Beban tak Terduga

Format Laporan Operasional URAIAN 2018 2017 KENAIKAN/ PENURUNAN % PENDAPATAN-LO PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO Pendapatan pajak daerah-LO Pendapatan retribusi daerah-LO Lain-lain PAD yang Sah-LO Jumlah Pendapatan Asli daerah-LO   BEBAN BEBAN OPERASI Beban pegawai-LO Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan & Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT - LO

Format Laporan Perubahan Ekuitas URAIAN 2018 2017 EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR  

NERACA Menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas Posisi Neraca harus balance (Aset = Kewajiban + Ekuitas) Disajikan dengan posisi keuangan tahun sebelumnya

Format Neraca URAIAN 2018 2017 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Kas lainnya Setara Kas Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tututan Ganti Kerugian Persediaan Jumlah Aset lancar   ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset tetap ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Amortisasi Aset Lain-Lain Jumlah Aset lainnya JUMLAH ASET JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

CALK Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP-SAL, Neraca, LO, dan LPE. Agar lebih informatif, CALK disajikan secara narasi dan dapat dilengkapi dengan bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas.

Lampiran-lampiran LK OPD Daftar Piutang beserta hitungan penyisihannya Beban dibayar di muka Pendapatan diterima dimuka Persediaan Daftar aset tetap dan penyusutan Daftar Aset tidak berwujud dan amortisasi Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar utang/kewajban

Lampiran Khusus Realisasi Bansos/ Bagi Hasil/Bankeu Dana Dekon/TP/UB SKPD Pengelola Dana Bansos/Bagi Hasil/Bankeu melampirkan realisasi per masing-masing penerima Realisasi Bansos/ Bagi Hasil/Bankeu Dilaporkan oleh SKPD penerima Dana Dekon/TP/UB BAP3DA menyajikan ikhtisar Realisasi Dana Dekon/TP/UB yang diterima Kab Kebumen TA 2018 Dana Dekon/TP/UB Bag Perekonomian menyajikan Ikhtisar LK BUMD dan dilampiri LK masing-masing BUMD LK BUMD SMP melampirkan laporan penerimaan dan penggunaan BOS 2018 sesuai SP2B UPTD merekap laporan penerimaan dan penggunaan BOS SDN di wilayahnya Dikpora melampirkan rekap penerimaan dan penggunaan BOS total Kabupaten Dana BOS Masing-masing Kecamatan merekap realisasi APBDes di wilayahnya Dispermades-P3A merekap realisasi APBDes total kabupaten Realisasi APBDes

LK BLUD (PSAP 13) Tanggungjawab penyusunan dan penyajian LK BLUD berada pada pimpinan BLUD Komponen LK BLUD terdiri dari: a. LRA b. LP-SAL c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan atas Laporan Keuangan LK BLUD unit kerja (Puskesmas) dikonsolidasi oleh Dinas Kesehatan

Konsolidasi LK LK SKPD & BLUD LK-PPKD LKPD

Harapan WTP Tepat waktu Sesuai SAP Direviu inspektorat Disusun dengan SIMDA Tepat waktu Sesuai SAP Direviu inspektorat Berkualitas Transparan Akuntabel

Permasalahan Signifikan Penyajian LK (sering menjadi temuan BPK) Aset Lancar, antara lain: Penggunaan Kas untuk kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan penyajian nilai persediaan belum berdasarkan stock opname. Aset Tetap, antara lain: Aset Tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan pencatatan atau dicatat tidak akurat dan tidak diketahui keberadaannya. Belanja Operasi, antara lain: Belanja Barang berindikasi fiktif, Belanja Barang tidak sesuai dengan ketentuan, serta Belanja Hibah tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dapat ditelusuri.

DOKUMEN YG HRS DISIAPKAN UNTUK AUDIT PENDAHULUAN Rekening Bank (Jan-Des 2018 dan Jan 2019) BKU Desember 2018 BA Penutupan Kas dan BA Pemeriksaan Kas 2018 Laporan Fungsional Desember 2018 Register Pengesahan SPJ Register TBP & STS (Bendh Penerimaan) Register SPP/SPM/SP2D (Bendh Pengeluaran) Rekap Penerimaan & Penyetoran Pajak STS Setoran pengembalian belanja Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Daftar Pengadaan Barang dan Jasa (kontraktual) Daftar Belanja Modal BA Pemeriksaan Fisik Persediaan per 31 desember 2018

TERIMA KASIH

Pengembalian bunga Bank BOS Rekening Kasda 1.008.01372.9 Kode Rekening 4.1.4.18.01

website bpkad.kebumenkab.go.id