Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
Advertisements

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PROGRAM PAUD.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD DAN PENILAIAN
PENYUSUNAN RK TK.
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
KEBIJAKAN PENDATAAN PAUD DAN DIKMAS 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
PENGISIAN INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawas
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
BIDANG PAUD DAN DIKMAS DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG
S E L A M A T D A T A N G DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
KEBIJAKAN & MEKANISME AKREDITASI PAUD & PNF
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
SOSIALISASI PAUD TPA Tunas Bangsa
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik.
Transcript presentasi:

Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018

Tantangan Demografi Jumlah Penduduk (000) Dependency ratio Catatan: Dependency ratio: Jumlah penduduk usia 65 thn ke atas + usia 0-14 thn / Jumlah penduduk usia 15-64 tahun Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013), dan United Nations (2013)

Pendidikan Pre-Natal dan Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan Otak Puncak perkembangan pengamatan, pendengaran, dan bahasa berkembang pada 1.000 hari pertama (janin – 2 tahun) hingga sebelum usia 5 tahun

CHILD WITH STUNTED BRAIN DEVELOPMENT HEALTHY, CARED FOR CHILD

Target Pemberantasan Stunting Tahun 2019 28%

Skor Anaka-anak yang Mengikuti dan Tidak Menikuti PAUD Kesiapan Sekolah Penyebaran Skor Skolastik Dan Non-Skolastik Dari Kesiapan Sekolah Siswa Sumber: Unicef, 2011 Catatan: Kompetensi Skolastik, meliputi: pra membaca, pra menulis, pra matematika, berbahasa, problem solving, dan motorik kasar. Sedangkan kompetensi Non-Skolastik meliputi: kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan, dan sikap kerja. Skor Anaka-anak yang Mengikuti dan Tidak Menikuti PAUD Sumber: Bank Dunia, 2013 Catatan: Penelitian dilakukan kepada anak sejak usia 6 tahun hingga 9 tahun. Yang diteliti adalah kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia dan matematika (menggunakan pertanyaan pertanyaan sederhana) , serta perkembangan kognitif (menggunakan Ravent Test)

Bukti Empirik Secara Ekonomi: Terhadap Anak Stunted (kerdil): Rate of Return of Human Capital Investment Terhadap Anak Stunted (kerdil): The Link Between Stimulation and Stunting in Children Diadaptasi dari: Grantham-McGregor, 2010

PAUD Investasi Negara Walter Mischell and Ebbe Ebbesen, 1970: Marsmellow Test – menunda kenikmatan (delayed gratification) James Heckman Peraih Nobel Ekonomi, 2000: Pentingnya investasi pendidikan bagi keluarga yang kurang beruntung untuk memperoleh persamaan akses terhadap pengembangan sumber daya manusia sejak dini; Mengembangkan kemampuan kognitif, kecakapan sosial, kesehatan sedini mungkin – sejak lahir sampai dengan usia lima tahun; Variabel non-kognitif (soft skills) penentu keberhasilan hidup: keterampilan meregulasi diri, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, kecenderungan membuat rencana.

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Persiapan Penerapan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. -- Education 2030 Framework for Action

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pasal 5 (3): Pasal 4 (2): Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan. Materi muatan SPM mencakup: a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. Penerima Pelayanan Dasar.

Penerima Layanan/Sasaran dan Jenis Layanan PAUD TK Kelompok Bermain TPA SPS Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Kesetaraan Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Paket A Paket B Paket C Sumber: PP No. 2/2018

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah Daerah Pendataan dan Rekrutmen Penyiapan Anggaran, PTK, dan Sarpras Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran Evaluasi Penerbitan Juknis; NSPK Penguatan Mutu Akreditasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik Penyiapan Perangkat Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi Administrasi Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran dan Laporan

PESERTA DIDIK PAUD BERDASARKAN UMUR DI DAPODIK USIA 0-6 TAHUN SEBANYAK 6.125.105 ANAK JAN 2018 0 th. 1 th. 2 th. 3 th. 4 th. 5 th. 6 th. > 6 th. Data Dapodik PAUD dan Dikmas

Tahun 2018 telah disediakan anggaran DAK sebesar Rp 4,07 T Data Penerima Layanan PAUD (Peserta Didik PAUD) (BPS 2017) Data Anak Usia 0-6 tahun sebanyak 32 Juta Anak Data Anak Usia 3-6 tahun sebanyak 19,2 Juta Anak Seharusnya Minimal 9,6 juta anak usia 5-6 tahun masuk di Dapodik Kemdikbud sebagai layanan wajib SPM (PP No. 2 Tahun 2018) Masih dibutuhkan data anak usia 5-6 tahun masuk dalam Dapodik Kemdikbud sebanyak 5,733 juta Anak Dapodik 2017: Peserta Didik PAUD Usia 0-6 Tahun masuk Dapodik sebanyak; 6,1 Juta anak Data Peserta Didik PAUD SPM adalah Usia 5-6 Tahun, dan yang masuk di Dapodik sebanyak; 3,867 Juta anak Tahun 2018 telah disediakan anggaran DAK sebesar Rp 4,07 T

Gerakan Akreditasi Nasional Mendukung Mutu SPM Layanan PAUD dan Kesetaraan sesuai PP No. 2 Tahun 2018 EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pemetaan Mutu Ditjen PAUD dan Dikmas Pembinaan Dinas Pendidikan (Kabid, Kasi, Penilik) dan Ormit PP dan BP PAUD Dikmas 29 UPT Verifikasi SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS BAN PAUD dan Dikmas BAP PAUD dan Dikmas di 34 Propinsi Assesor PAUD dan Dikmas Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Kebijakan Mendukung penerapan PP No 2 Tahun 2018 PUSAT 1. Perbaikan data layanan (satuan Pendidikan) dan penerima layanan (Peserta didik) dalam Dapodik 2. Penyiapan dukungan pendanaan: a. DAK Fisik SKB sebagai penyelenggaran PAUD dan Kesetaraan b. DAK Fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri) c. BOP DAK Nonfisik PAUD untuk >7 juta anak d. BOP DAK Kesetaraan untuk > 600.000 Anak usia 7-18 tahun Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SPN) PAUD dan Standar Kesetaraan Penyiapan Permendikbud tentang Juknis SPM PAUD dan Kesetaraan Sosialisasi penerapan SPM PAUD dan Kesetaraan DAERAH Rekrutmen dan pendataan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan segera di masukkan ke Dapodik Penertiban Satuan Pendidikan: legalitas dan kelayakan (akreditasi) Perencanaan dana dukungan APBD untuk insentif pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan dukungan opersional pembelajaran Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPM Mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan untuk mendukung pelaksanaan SPM

TERIMA KASIH