Balanced scorecard slide 1

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
Advertisements

PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Modul I GAMBARAN UMUM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
PENGENDALIAN INTERNAL
PENGENDALIAN INTERNAL Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Control Objectives for Information and related Technology
Pengenalan Audit dan Audit SI/TI
RISK BASED AUDIT (Audit Berbasis Risiko)
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Penilaian Maturity Level SPIP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PENINGKATAN MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
MANAJEMEN RISIKO.
Modul I GAMBARAN UMUM.
Pembekalan Audit Internal
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Implementasi Kerangka Kerja COBIT
Pengendalian dan Sistem Informasi Akuntansi
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PENGENDALIAN INTERNAL
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Pengendalian dan Sistem Informasi Akuntansi
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di lingkungan pemprov. Jawa barat Disampaikan oleh : JEJEN.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Internal Audit Risk Based Auditing (RBA)
Pemahaman dan Pengujian Pengendalian Internal Oleh: Dela Audina Dewi Sartika Elvirha Dwi Martika Pengendalian Internal 1.
Pemahaman Struktur pengendalian intern
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
COBIT An Introduction.
Risk Based Internal Audit
PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.
PENGENDALIAN INTERN Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
Akreditasi institusi.
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
Akreditasi Institusi.
Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN DAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP Oleh : Inspektur I
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Balanced scorecard slide 1 PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI ERNADHI SUDARMANTO DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR - PENDIDIKAN RKP 2019 PN 1 RKP 2019 PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN PP 01 Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Rp2.461,1 T Total - APBN PP 03 PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS KP1-Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata KP2-Penyediaan Afirmasi Pendidikan KP3-Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan KP4-Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademi Rp492,46 T APBN Pendidikan PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI & PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, & JASA PRODUKTIF LAINNYA RKP 2019 PN 3 PENGEMBANGAN IPTEK & INOVASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PP 05 KP1-Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas; KP2-Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas; KP3-Penyiapan SDM Iptek (Peneliti dan Perekayasa); KP4-Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier

KEMENRISTEKDIKTI Risiko RKP 2019 tidak tercapai Target RKP & Alokasi Anggaran 2019 PERPRES No 13 2015 KEMENRISTEKDIKTI Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi UU No 39 2008 KEMENTERIAN NEGARA UU No 20 2003 ttg SISDIKNAS RISET/PENELITIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI UU No 18 2012 SINAS IPTEK RKP 2019 UU No 12 2013 PENDIDIKAN TINGGI Meningkatnya produktivitas Penelitian Produktivitas Peneliti = 4,0 Produk Riset yang siap dikomersialkan = 111 Produk Meningkatnya SDM Penelitian SDM Peneliti = 1.600 SDM Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) 36,73 Meningkatnya PT yang berakreditasi B = 68,4% Risiko RKP 2019 tidak tercapai Maturitas SPIP Good Governance & Sinergi Pengawasan APIP Maturitas IACM

IMPLEMENTASI SPIP DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI Pengamanan Aset Negara, Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Proses Yang Integral Pada Tindakan Dan Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Oleh Pimpinan Dan Seluruh Pegawai Untuk Memberikan Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Melalui Sumber: Pp N0mor 60/2008 Tentang Spip 1 Lingkungan Pengendalian Kode Etik Dan Integritas Kebijakan Dan Prosedur Sumber Daya Manusia Komitmen Thd Kompetensi Struktur Organisasi Kepemimpinan Yang Kondusif (Management Philosophy And Operating Style) Delegasi Wewenang Dan Tanggungjawab Management Oversight/ Internal Audit 2 Penilaian Risiko Konteks Tujuan (Organization Wide Objectives) Konteks Tujuan Kegiatan (Process Level Objectives) Identifikasi Dan Analisis Risiko Mengelola/Mitigasi Risiko 3 Kegiatan Pengendalian Sistem Manajemen Kinerja Ptn (Reviu Kinerja Dan Indikator) Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Penerapan Kebijakan Dan Prosedur: Pemisahan Fungsi Pembatasan Akses Pengendalian Fisik Aset Otorisasi Dokumentasi Akuntabilitas Pembinaan Sumber Daya Manusia 4 Informasi Dan Komunikasi Kualitas Informasi Efektivitas Komunikasi 5 Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan SUMBER: PP N0MOR 60/2008 TENTANG SPIP (UNSUR DAN Sub Unsur SPIP) PERMRNRISTEKDIKTI NO 56 TAHUN 2016 TENTANG SPIP PMK NOMOR 200 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BLU PRAKTIK SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PTN Evaluasi Terpisah

CAPAIAN MATURITAS SPIP KEMENRISTEKDIKTI Menerapkan pengendalian intern berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer Level 5 Optimum Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 4 Terkelola & Terukur Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Level 3 Terdefinisi Target 2019 Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dg baik. Pelaksanaan tergantung pada individu. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Level 2 Berkembang MATURITAS SPIP KEMENRISTEKDIKTI (Penilaian 2017) Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang dilakukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasikan dengan baik. Level 1 Rintisan Level 3 Belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait pelaksanaan pengendalian intern Level 0 Dalam Penataan

PERWUJUDAN PERAN AUDITOR INTERNAL KEBUTUHAN PENGAWASAN INTERNAL RISIKO Tying Risk To Strategy G R C CATATAN “Internal Audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic act, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.” A governance, risk and compliance (GRC) framework refers to an overall structure that provides an organization with an integrated means of managing stakeholder expectations, and external and internal risks • Governance relates to the rules, policies, procedures and processes by which the organization is managed. • Risk refers to the identification and management of strategic, operational compliance, financial and information systems risks. • Compliance is defined as the means by which an organization proactively ensures that regulatory and business requirements are met. “The internal audit activity must evaluate risk exposures relating to the organization’s governance, operations, and information systems regarding the achievement of the organization’s strategic objectives” Aturan, Kebijakan, Prosedur Dan Proses Dalam Organisasi Telah Dikelola Secara Baik Mengidentifikasi Dan Mengelola Risiko Dalam Organisasi Secara Aktif Memastikan Bahwa Tujuan Organisasi Tercapai Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

TUJUAN APIP LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) Mampu melaksanakan perannya dalam menilai tingkat efisiensi, efektivitas dan Keekonomisan B Memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. TUJUAN APIP LEVEL 3 (INTEGRATED) CAPAIAN LEVEL KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI LEVEL 2 ASSESMENT TAHUN 2016 2019 TUJUAN APIP LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) A Mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindakan penyimpangan dariketentuan B Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ruang lingkup yang menjadi objek audit/pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kriteria lain yang relevan C Memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Transformasi Kebijakan Pengawasan mesin uap ditemukan harga listrik menjadi murah. Produksi massal meningkat berkembangnya komputer dan robot. Otomasi mesin menggantikan pekerjaan manusia otomasi mesin menjadi saling terkoneksi dan terkomunikasi, dpt melakukan pengambilan keputusan Perpres no 72 tahun 2018 RKP 2019 hal II.28 “Revolusi industri 4.0 dengan perkembangan otomasi, robot, dan kecerdasan buatan akan memberikan dampak terhadap Penyerapan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan jenis SDM yang dibutuhkan di industri ” Kebijakan Pengawasan Metodologi Pengawasan Berbasis Internet of Things (IoT), & big data, Sistem yg terintegrasi Membangun Aplikasi e – Audit Transformasi Kebijakan Pengawasan Pengaruh thd Organisasi Pengawasan TI mengubah cara entitas dalam merumuskan strategi, melakukan operasi sehari-hari, dan membuat keputusan (Wilkinson dan Cerullo, 1997) Teknologi mengurangi kebutuhan akan SDM (Oktavia, 2015) Memaksa Auditor meningkatkan pengetahuan TI & menyesuaikan pola kerja audit (Amani dkk, 2017) Kompleksitas kontrol meningkat sehingga auditor perlu mempertimbangkan titik kontrol yang tepat (Syam, 2004) Risiko : Ketidaksiapan APIP dalam menyambut Revolusi Industri 4.0: Konsep pengawasan berbasis 4.0 Pengelolaan Manajemen SDM

Balanced scorecard slide 10 TERIMA KASIH