PROSEDUR PENGGUNAAN/PEMINJAMAN FASILITAS UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Advertisements

SISTEM MONITORING TUGAS AKHIR SISTA
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Pesan dari General Manager,
Perkenalan Program Kompetensi IF & SI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA TERTIB MAGANG KERJA
IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN
DIREKTUR WAKIL DIREKTUR SEKRETARISTEKNISI KEPALA TIM TEKNISI STAF SEKRETARIAT DIVISI IDIVISI IIDIVISI III.
DIREKTUR/Wakil DIREKTUR Assisten DIREKTUR I SEKRETARIS TEKNISI KEPALA TIM TEKNISI STAF SEKRETARIAT Assisten DIREKTUR II Assisten DIREKTUR III Ke-HUMAS-an,
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)
Direktorat Sistem Informasi Telkom University
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012
Aplikasi THETA (TA / PA) User : Layanan Akademik
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
Aplikasi THETA (TA / PA)
Oleh Mustadji, ST.,MPd Kasi Program dan Pelayanan BPSDM I.
Bagi yang bisnisnya lanjut, pada saat UAS harap membuat pernyataan tertulis sekaligus memastikan nama bisnis yang digunakan bila mengalami pergantian.
RAKERTA UNIVERSITAS DIPONEGORO Awal Tahun 2015 Semarang, 25 Maret Implementasi Tata Kelola PTN-BH dalam Memperkuat Universitas Riset HASIL SIDANG.
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Kreasi Sundani Nurono Soewandhi
PENGELOLAAN KEBUTUHAN PROYEK
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
1 Pertemuan 20 Pembentukan Staf EIS Matakuliah: M0154 / Management Support Systems Tahun: 2005 Versi: 1/1.
Menulis surat dinas.
E-VEHICLE By. GA Section.
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PELAYANAN PDDIKTI DI DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
REFLEKSI 6 TAHUN PENYELENGGARAAN ALOKASI SLOT DI INDONESIA KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI PERIODE WINTER 2017/2018 Surabaya, 17 Julil 2017.
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Lokakarya Pemanfaatan Peralatan Laboratorium Di IPB
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
Prosedur Kerja Praktek (KP) - Pada Saat KP
Review ER-Diagram.
Sosialisasi Administrasi Akademik Online
S T A N D A R D O P E R A T I O N A L P R O C E D U R E (S O P)
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
Menulis surat dinas TIM DOSEN PAMU ESA UNGGUL.
PROSEDUR PENGAJUAN NASKAH
BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI STEMPEL DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SITUBONDO
Disusun oleh: herry syafrial, s.pd., m.a.
PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI & BIROKRASI KAMPUS Kementrian Sekretaris Kabinet BEM REMA UPI Tahun 2016.
PELATIHAN TEKNIS PENERAPAN “SIAP” PENGURUSAN SP SETNEG DI LINGKUNGAN UNS Yogyakarta, 8-9 Januari 2017.
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
RAPAT KOORDINASI EVALUASI TAHUNAN TPMF DAN GPM 2017
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SURAT EDARAN Kreatif Nomor : 05/ 143 /G-Ed/IV/2015
Nomor : 04/ Lamp : -- /L/I/2012 Jakarta, 31 Februari 2012
Nomor : 04/ Lamp : -- /L/I/2012 Jakarta, 31 Februari 2012
pengarahan sidang sarjana
ADMINISTRASI AKADEMIK
Strategi Implementasi ITIL
ALUR PELAYANAN PERIZINAN HILIR MIGAS MELALUI APLIKASI
MANAJEMEN, ORGANISASI & KETENTUAN BIAYA KULIAH
SOSIALISASI PAMABA BIDANG AKADEMIK 2018
BUKU PANDUAN RFID DAN PERPARKIRAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Transcript presentasi:

PROSEDUR PENGGUNAAN/PEMINJAMAN FASILITAS UNIVERSITAS SAHID JAKARTA Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Tugas Luar Kota atau Hari Libur: Pengguna/unit mengajukan permohonan kepada Direktur Sumber Daya Manusia & Infrastruktur (SDMI) minimal 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Untuk kegiatan kemahasiswaan, permohonan ditujukan kepada Direktur SDMI atas persetujuan/sepengetahuan Wakil Rektor III cq. Direktur KPKA. Permohonan yang telah disetujui selanjutnya didisposisikan ke Kasubdit SDF. Kasubdit SDF menentukan dan mengajukan penerbitan Surat Tugas pengemudi yang akan bertugas. Unit pengguna mengisi form penggunaan kendaraan dinas. Pengemudi melaksanakan tugas berdasarkan form yang telah disetujui oleh Kasubdit SDF.

Unit pengguna mengisi form penggunaan kendaraan dinas di Subdit SDF. Tugas Dalam Kota: Unit pengguna mengisi form penggunaan kendaraan dinas di Subdit SDF. Untuk kegiatan kemahasiswaan permohonan ditujukan kepada Direktur SDMI atas persetujuan/sepengetahuan Wakil Rektor A cq. Direktur KPKA. Kasubdit SDF menentukan kendaraan dan pengemudi yang akan bertugas. Pengemudi yang telah ditunjuk melaksanakan tugas berdasarkan isian form yang telah disetujui oleh Kasubdit SDF.

Ruangan dan area lainnya (Aula, Ruang Sidang, Lobby, Area Parkir) Pengguna/unit mengajukan permohonan kepada Direktur SDMI minimal 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Untuk kegiatan kemahasiswaan permohonan ditujukan kepada Direktur SDMI atas persetujuan/sepengetahuan Wakil Rektor A cq.Direktur KPKA. Disposisi surat persetujuan dari Dir.SDMI ke Kasubdit SDF untuk dijadwalkan penggunaannya. Kasubdit SDF akan mengirimkan disposisi ke bidang terkait (Satpam, Teknisi, Cleaning Service)

Listrik, Sound System & Mic. Pengguna/unit mengajukan permohonan kepada Direktur SDMI minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Untuk kegiatan kemahasiswaan permohonan ditujukan kepada Direktur SDMI atas persetujuan/sepengetahuan Wakil Rektor A cq. Direktur KPKA. Disposisi surat persetujuan dari Dir. SDMI ke Kasubdit SDF untuk dijadwalkan penggunaannya. Kasubdit SDF akan mengirimkan disposisi ke Kasi Teknisi untuk menunjuk staf yang akan mengoperasikan serta memonitor penggunaannya.