STRATEGI PENANGANAN PMKS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PANITIA DAERAH HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL (HKSN) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014 DI KOTA JAMBI Sekretariat : Jln. Jend.
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI RAKOR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROFIL TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MENURUT PERMENSOS RI NO. 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN dan PENGELOLAAN DATA PMKS dan POTENSI.
RANCANGAN RKPD DINAS SOSIAL DIY FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
Konsep-Konsep Kesejahteraan Sosial
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
JURUSAN REHABILITASI SOSIAL
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
STRATEGI PENANGANAN PMKS
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
PENINGKATAN KINERJA TKSK
KEBIJAKAN SPM BERDASARKAN REVISI PP 65 TAHUN 2005
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
ANALISA SWOT PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOS DALDUKKB P3A KAB. PURBALINGGA
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Selayang Pandang KIP. Selayang Pandang KIP KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

STRATEGI PENANGANAN PMKS Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) YUPPENTEK STRATEGI PENANGANAN PMKS Oleh : Bambang Kurniawan

Bambang Kurniawan STISIP Yuppentek 0815 868 90917 bengsq.0701@gmail.com

Penyandang Masalah Kesjahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial kondisi terpenuhinya Kebutuhan Material, Spiritual, dan Sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Masalah ks…. Tidak terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial dari warga Negara nya, sehingga warga Negara tersebut tidak mampu : 1. Hidup layak 2. mengembangkan potensi diri 3. melaksanakan fungsi sosial

Ada 26 kriteria pmks Data th.2015 23. Korban Bencana Alam (699) 24. Korban Bencana Sosial (17) 25. Penyandang Disabilitas (1.639) 26. Komunitas Adat Terpencil Balita terlantar (179) Anak terlantar (496) Anak memerlukan perlindungan (31) Anak berhadapan dgn hukum (100) Anak jalanan (49) Anak dgn kedisabilitasan (520) Anak yg diperlakukan salah (11) Lansia terlantar (2.380) gelandangan (42) Pengemis (27) Pemulung (827) 12. Eks warga binaan lapas (239) 13. Eks Pengguna Napza ( 191) 14. Tuna Susila (15) 15. Orang dengan HIV/AIDS (4) 16. Kaum Minoritas (17) 17. Fakir Miskin (47.392) 18. Wanita rawan Sosial Ekonomi (7.352) 19. Keluarga bermasalah Sosial Psikologis (287) 20. Korban Tindak Kekerasan (14) 21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (2) 22. Korban Trafficking (0) Data th.2015

Kajian dan analisa ttg PMKS

Regulasi yang hadir......

PMKS Perda No. 3/2015 ttg Bantuan Hukum bagi Masy Miskin NAWACITA UUD 1945 UU No. 11 / 2009 ttg Kesejahteraan Sosial UU No. 7 / 2012 ttg Konflik Sosial PMKS Permensos No 8 / 2012 ttg Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS UU No. 13 / 2011 ttg Penanganan Fakir Miskin UU No. 15/2015 jo UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 15/2015 jo UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah Perda No. 8/2005 ttg Pelarangan Pelacuran Perda No. 5/2012 ttg Pembinaan Anjal, Ge & Peng2

Program dan Kegiatan 1. Program PKH 2. Program PBI-JK kelanjutan pada KIS 3. Program KIP 4. Program e Warong dan Ranstra 5. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS 6. Layanan Cepat Penanganan PMKS 7. Perlindungan Sosial 8. Rehabilitasi Sosial 9. Pembinaan Kelembagaan Sosial UKS - PSKS 10. Sinergisitas dgn Program Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten lain

PSKS 1. Pekerja Sosial 2. Pekerja Sosial Masyarakat 3. Wanita Pemimpin KS 4. Penyuluh Sosial 5. Tagana 6. Karang Taruna 7. WKSBM 8. Lembaga KS 9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 10. Dunia Usaha yg melakukan UKS 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Exit Strategy untuk Penanganan PMKS 1. Memahami Karakteristik (DatIn) PMKS di Kota Tangerang 2. Pemberdayaan kepada Masyarakat / PSKS di Kota Tangerang 3. Revitalisasi Forum CSR Kota Tangerang 4. Dukungan Politis bagi Prog dan Kegiatan Penanganan PMKS (DPRD dan PemKot) 5. Evaluasi & Pemberdayaan kepada Kelompok2 PMKS 6. Revitalisasi SDM dan Prog/Kegiatan pada SKPD Teknis 7. Sinergisitas dgn Pelaku Usaha 8. Sinkronisasi pada Program Pemerintah Pusat dan Lingkungan Internasional

Penanganan PMKS berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penyedia Layanan 1. Fokus Pada Kondisi Pemberdayaan Masyarakat 2. Fokus Pada Kondisi Prasarana dan Sarana 3. Fokus Pada Kondisi Penyedia Layanan

1. Fokus pada Kondisi Pemberdayaan Masyarakat A. Pemahaman dan Fungsi dari masing-masing PSKS B. Aspek Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama (Antar PSKS dan PSKS dgn Pemerintah) C. Aspek Pelimpahan Kewenangan pada PSKS/Masyarakat dan Pemerintah pada level Kecamtan dan kelurahan. D. Aspek Peningkatan Kualitas SDM PSKS (sertifikasi)

2. Fokus pada kondisi prasarana dan sarana A. Penyediaan Prasarana Puskesos Kota Tangerang Balai Latihan Kerja Rumah Singgah B. Penyediaan Sarana Perangkat pendukung Prasarana Sistem Penanganan Peraturan Daerah

3. Fokus pada kondisi penyedia layanan A. Revitalisasi Kualitas Penyedia Layanan (baik unsur PSKS /Pemerintah) Responsif Antisipatif Profesional Empathy B. Kualitas dan Kuantitas SDM Pemerintah Sumaryono (IPB); 2001

Gracia, Thank You, Danke, Hatur Nuhun, xie-xie….see u.