Dampak Sosial Dari Revolusi Industri 4.0

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENAGAKERJAAN.
Advertisements

MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PROBLEMATIK EKONOMI Pertemuan 2.
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO modul ke 1
KETENAGAKERJAAN.
THE EMPLOYMENT AND WAGE
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
II. LINGKUNGAN INDUSTRI
Information Systems, Organizations, and Strategy
Berbagai Istilah Dalam Perhitungan Pendapatan Nasional
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
STIE DEWANTARA ASPEK EKONOMI & SOSIAL Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 8.
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO BAB 1
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Pengantar Bisnis Maya Andriani, S.Pd, MM.
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO BAB 1
Rokok VS Ekonomi: Mitos dan Fakta Mitos: Industri rokok memberikan kontribusi pemasukan negara dengan jumlah besar. Fakta: Negara membayar biaya lebih.
Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut sarjana
DOSEN PENGAMPU: BAGIAN II PENGANTAR EKONOMI MAKRO
PERTEMUAN KE-2 PENDAPATAN NASIONAL
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
KETENAGAKERJAAN.
INFLASI.
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Materi Kuliah EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Nama : Nanik Sugiyarti Nim : A Kelas : H
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
BAB 1 KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
KETENAGAKERJAAN DAN MASALAH TENAGA KERJA DI INDONESIA
PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERTEMUAN 2.
Indikator dan Masalah Pembangunan
KETENAGAKERJAAN Penduduk dan Kesempatan Kerja
D. Pengangguran Pengangguran (unemployment) adalah masalah makro ekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan menyebabkan penurunan standar.
TEKNIK ANALISIS EKONOMI DAN SOSIAL
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
PENDAPATAN NASIONAL STIESS BATANG.
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI.
Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi
BAB I KETENAGAKERJAAN.
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
KETENAGAKERJAAN.
KETENAGAKERJAAN.
Information Systems, Organizations, and Strategy
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN. 1. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 11. HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN OVERVIEW.
PENGANGGURAN Pertumbuhan Penduduk Inflasi GDP Upah Kurs Kenaikan BBM Perkembangan IT.
KETENAGAKERJAAN.
menilai kondisi ekonomi PERTEMUAN – 3 Mata Kuliah: Pengantar Bisnis
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
Memahami Tantangan Revolusi Industri 4.0 Sudut Pandang Ketenagakerjaan
Membicarakan Pekerja di era Revolusi Industri 4.0
Bab 2 Data, Variabel, dan Indikator Ekonomi Makro
Bab 1 Overview dan Review
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
Pertemuan Ke- IIX Lingkungan Bisnis Global Oleh: Fikri Hudori Gatot Sugeng Syahbudin Adam.
BAGAIMANA MSDM di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0?. Tahap-Tahap Revolusi Industri Lini Masa 2000 now Penemuan Mesin Uap mendorong munculnya kapal.
VARIABEL PEMBENTUK INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PADA KUESIONER SAKERNAS
Transcript presentasi:

Dampak Sosial Dari Revolusi Industri 4.0 Oleh : M. Hakim Ketua POKJA Job Creation

Artificial Intelligence Revolusi Industri 4.0 Digitisasi Otomasi Artificial Intelligence Revolusi Industri 4.0 Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi yang modern. Memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen. Respon yang kurang tepat dapat menimbulkan ancanman pada lingkungan pekerjaan yang sudah ada. Ketidakmampuan beradaptasi akan menghambat usaha kita dalam mengurangi ketimpangan.

Teknologi Digital dan Pasar Kerja Potensi Disrupsi Teknologi Digital Indikasi Studi McKinsey (2016)**: 52.6 JUTA 60% Pekerjaan di dunia akan mengalami otomatisasi 30% Pekerjaan di dunia akan digantikan dengan mesin teknologi tinggi Pekerjaan di Indonesia berpotensi akan tergantikan **McKinsey (forthcoming 2018): 27 Juta pekerjaan hilang, 47 Juta pekerjan baru, Net Gain 20 Juta pekerjaan. Teknologi Digital Menstimulasi Produktivitas Ekonomi Indikasi Studi yang Sama 3.7 JUTA $6 Lapangan kerja baru seiring pertumbuhan ekonomi digital dalam 7 tahun ke depan di Indonesia Totall revenue sektor e-commerce di Indonesia (2016) 78% Pengguna Internet melakukan transaksi online MILIAR Sektor e-commerce Indonesia diperkirakan tumbuh 18% per tahun dalam 5 tahun ke depan dan berkontribusi USD 35 Miliar terhadap GDP

>25% kontribusi manufaktur terhadap PDB pada tahun 2030 Digitalisasi untuk Meningkatkan GDP & Menciptakan Lapangan Kerja Lebih Banyak Perkiraan manfaat dari Revolusi Industri 4.0 Pertumbuhan PDB Penciptaan Lapangan Kerja Kontribusi Manufaktur terhadap PDB +1-2% per tahun peningkatan pertumbuhan PDB dari baseline 2018-2030 >10 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2030 dari kondisi saat ini >25% kontribusi manufaktur terhadap PDB pada tahun 2030 Kontribusi manufaktur pada pertumbuhan tahun 2030 dengan pertumbuhan PDB riil dari 5% hingga 6-7% tiap tahun antara 2018-2030 Meningkatkan pekerjaan dari +20 juta menjadi > 30 juta pekerjaan pada tahun 2030 Peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB dari ~ 16% 2 hingga ~ 25% pada tahun 2030 Sumber: Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian, World Bank, Badan Pusat Statistik, A.T. Kearney

“Hukum Besi ” Persaingan bisnis Persaingan/perebutan pasar Persaingan harga Persaingan biaya ...... “ Rendahnya Daya Beli Masyarakat, bersifat memaksa dan mengakibatkan rendahnya harga, maupun kualitas barang dan jasa ”

Daya Beli Pekerja & Upah Riil Tahun Nominal setelah % Kenaikan IHK KHL Pekerja Menikah (K0) SBH Jakarta 2012 2016 3,100,000; 14,5% 123,62 7.500.726/4.1 2017 3,355,750; 8,25% 127,94 6,581, 104 2018 3,648,035; 8,71% 134,07 31,46% 100/134,07 X 3.648.035 = 2.720.993; = 75%

Akibat Daya Beli Rendah Kualitas hidup pekerja menurun bahkan rendah; Menjadi penghutang; Penyandang status ; “SEMI Menganggur/Pengangguran” “Harus bekerja lagi meskipun sudah bekerja 8 jam sehari”

“4 TANGGUNG JAWAB Negara Terhadap Hak Warga Negara ” To Fullfil To respect To protect To recognice “Perlindungan Harus diberikan : kepada seluruh angkatan kerja yang ada sejak sebelum adanya hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah hubungan kerja”

Dampak Sosial Yang Mungkin Akan Terjadi Meningkatnya jumlah Pengangguran ; Meningkatnya jumlah penduduk miskin ; Meningkatnya jumlah PMKS; Meningkatnya angka kriminalitas; Perceraian; Anak- anak putus sekolah; Gizi buruk; Konflik sosial; Dll...

Rekomendasi Untuk Tripartit 1. Segera Bentuk tim kerja; 2. Buat mitigasi program untuk mengantisipasi segala dampak dan resiko buruk yang dapat terjadi akibat revolusi industri 4.0; 3. Melakukan identifikasi bidang pekerjaan yang akan tergantikan maupun yang akan hilang; 4. Melakukan identifikasi bidang pekerjaan baru yang akan timbul;

Rekomendasi Untuk Tripartit 5. Mendesak pemerintah untuk segera mendirikan Public Employment Service (PES); sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No.88 yang telah diratifikasi melalui KEPRES No. 36/2002. dimana sekurang-kurangnya harus memberikan pelayanan kepada pencari kerja kerja & Pekerja berupa : Informasi tentang pasar tenaga kerja Training program Penempatan tenaga kerja Social insurance

Rekomendasi Untuk Tripartit 6. Training vokasi Bagi para pencari kerja Bagi para pekerja Up skilling Re skilling Bagi para pekerja dalam persiapan pensiun Training kewirausahaan Training pengelolaan keuangan Dll...

Rekomendasi Untuk Tripartit 7. Penguatan daya beli pekerja melalui ; Revisi Permenaker No.01/2017 tentang Struktur Skala Upah dengan point-point sebagai berikut : Agar diatur mengenai Angka dasar dalam skala upah menggunakan KHL Pekerja Berkeluarga (K0) Agar diatur mengenai Nilai minimal laju tingkatan upah adalah 0,5; Agar diatur mengenai nilai spread masing-masing upah pergolongan adalah 50%.

Public Employment Service Protection Public Employment Service Social Security Decent Work & Job Protection

Terima kasih