PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Bismillahirrohmaanirrohiem
PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Universitas Padjadjaran
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Peran masyarat dalam pendidikan
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
BPK Annisa Alya Gabryella Anabell Kristian Harris M. Dicky
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PERBEDAAN DESA DAN KOTA
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PEMERINTAH PROVINSI BALI
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Peran serta Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan  Ketentuan Perizinan

PENJELASAN Penerimaan Peserta Didik Pasal 57Bab VBab VI Bab VII Bab IV pasal 57,58,59 memuat tentang:  Peserta didik merupakan warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan

PENJELASAN Penerimaan Peserta Didik Pasal 57Pasal 58Bab VI Bab VII Bab IV pasal 57,58,59 memuat tentang:  Penerimaan Peserta Didik pada pendidikan formal di Daerah Kota dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan zonasi, daya tampung satuan pendidikan yang tersedia, prestasi akademik dan prestasi nonakademik  Jalur akademik : berdasarkan nilai ujian  Jalur nonakademik terdiri dari afirmasi kuota untuk peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin, kuota anak berkebutuhan khusus dan bina lingkungan, serta kuota untuk peserta didik berprestasi  Jenjang Pendidikan Dasar penyelenggara program wajib belajar, prioritas menerima Peserta Didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan  Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi kewenangan sekolah(hasil rapat Dewan Guru)

PENJELASAN Penerimaan Peserta Didik Pasal 57Pasal 58Pasal 59 Bab VII Bab IV pasal 57,58,59 memuat tentang:  Beasiswa akan diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang miskin dan peserta didik yang berprestasi

PENJELASAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 60 Pasal Pasal 63 Pasal 64 Bab V pasal memuat tentang:  Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab Pendidik dan Kependidikan.  Pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan Lainnya  Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.  Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PENJELASAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal Pasal 67 Bab VI Bab VII Bab V pasal memuat tentang:  Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannnya.

PENJELASAN Peran serta Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan Pasal 69 Pasal 70 Pasal Pasal Bab VI pasal memuat tentang:  Peranan masyarakat dalam Pendidikan  Peranan Orang Tua demi kelangsungan Pendidikan Peserta Didik  Peranan, fungsi, persyaratan dan tata acara pemilihan Dewan Pendidikan  Peranan, fungsi, dan keanggotaan Komite Sekolah

PENJELASAN Ketentuan Perizinan Pasal 75 Bab VII pasal 75 memuat tentang:  tentang wewenang dan penerbitan ijin pendirian Lembaga Pendidikan.