LIQA PJ AL-ISLAM AGENDA 1.Sosialisasi Kebijakan Umum Al-Islam 2.Sosialisasi Beberapa Aspek Teknis 3.Formasi Pengelolaan Al-Islam Jakarta  Info dari PJ.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Advertisements

Pengenalan Asuransi Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Pembukuan & LPJ Bendahara
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal
BAGIAN SURAT DAN FUNGSINYA
Oleh: Tjahjanulin Domai
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Jangan Gegabah Berinvestasi By: Wiji Nurastuti, MT.
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Dhidhin noer ady rahmanto
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
Materi 8.
BADAN LEGISLASI DPR RI JAKARTA, 25 APRIL 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
SOSIALISASI SITU.
KONSEP & FUNGSI BISNIS Disusun oleh : Lily W.
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGERTIAN, ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Adalah cara suatu negara untuk mengatur dan mengorganisasikan kegiatan ekonomi sesuai ideologi negaranya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
PRODUKSI & PERDAGANGAN
ASPEK-ASPEK PENILAIAN DALAM INVESTASI
PERMODALAN KOPERASI 1. SUMBER PERMODALAN KOPERASI
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Pasar Persaingan monopolistis
By : Koperasi By :
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Studi Kelayakan Media Analisa Faktor internal dan eksternal media
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
MANAJEMEN KOPERASI SEKOLAH
Mata kuliah: F 0852 / ATURAN dan ETIKA PASAR MODAL
UANG DAN SISTEM PEMBAYARAN
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
SISTEM EKONOMI Pengertian,,,,,,,,,????
Materi 8.
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Pertemuan 4 MANAJEMEN dan ORGANISASI
S T A N D A R D O P E R A T I O N A L P R O C E D U R E (S O P)
PENGERTIAN BERBAGAI MACAM
KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL & BISNIS
PENDIDIKAN ISLAM. a. Pengertian Pendidikan Islam.
KOPERASI.
Pengantar Administrasi, Persuratan, Proposal dan LPJ
By : Koperasi By :
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
TUGAS ANDA HANYA MENYEBUTKAN WARNANYA SAJA.
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Manajemen Koperasi.
GAMBARAN UMUM PANEL HARGA PANGAN TAHUN 2018 DAN EVALUASI TAHUN 2017
Materi. Terima Kasih !!!
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ
Akad Mudharabah AGUSTIANTO /
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

LIQA PJ AL-ISLAM AGENDA 1.Sosialisasi Kebijakan Umum Al-Islam 2.Sosialisasi Beberapa Aspek Teknis 3.Formasi Pengelolaan Al-Islam Jakarta  Info dari PJ Al Islam Jakarta

1.Buletin Jumat Al-Islam adalah milik 000. Dikelola oleh dan atas nama Isi (materi) dibuat oleh DPP Format (Kop; Warna; Logo) dibuat seragam di seluruh daerah sesuai kebijakan DPP 4.Untuk mengontrol penerbitan Al-Islam di seluruh Daerah diangkat PJ Al-Islam Pusat (Ust. Rosyid) 5.Produksi; Distribusi; Sirkulasi (Keuangan); dan Pengembangannya ditangani oleh PJ Al-Islam Daerah yang ditunjuk oleh Asdir/Manager KEBIJAKAN UMUM

6.Manager dan seluruh Syabab bertanggung-jawab bersama untuk menggembangkan pasar Al-Islam. 7.Space iklan di Al-Islam hanya untuk kegiatan 000 atau kegiatan pihak lain yang mekerja-sama dengan 000. KEBIJAKAN UMUM

Keuangan Al-Islam 1.Modal Awal penerbitan Al-Islam menjadi tanggungjawab Maliyah 000 (Pusat/Daerah) 2.Modal harus dikelola dengan baik untuk pengembangan Al-Islam, jangan sampai merugi. 3.PJ Al-Islam Daerah wajib mengirim laporan keuangan Al-Islam ke PJ Al-Islam Pusat paling lambat tgl. 15. (Format Terlampir) 4.Keuangan Al-Islam dari seluruh daerah direkap oleh PJ Al-Islam Pusat dan dilaporkan setiap bulannya ke Preskom

5.Keuntungan pengelolaan Al-Islam dapat digunakan untuk pengembangan Al-Islam dan pembiayaan kegiatan 000 di daerah. 6.PJ Al-Islam Pusat berhak meberikan masukan- masukan kepada PJ Daerah untuk mewujudkan efisiensi menejemen. 7.PJ Al-Islam Pusat berhak mengklarifikasi laporan keuangan Al-Islam Daerah. Keuangan Al-Islam