KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Advertisements

DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
Kemiskinan di jawa tengah
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
UPAYA UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH Semarang , 24 Januari 2019

GAMBARAN UMUM JAWA TENGAH

Jawa Tengah Piramida Penduduk Jateng Tahun 2017 Penduduk Luas Wilayah 3.254.412 Ha 29 Kabupaten & 6 Kota 573 Kec & 7.809 Desa Penduduk Bonus Demografi 34.198.100 Jiwa Peluang Bonus Demografi Jateng relatif lebih pendek (Th 2015 – Th 2030) *Susenas 2017 Laki-Laki Perempuan 16.959.135 (49,59%) 17.238.965 (50,41%)

KONDISI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah (2014 – 2018, September) KINERJA TERTINGGI SEPTEMBER 2018 1,04% Persentase Penduduk Miskin pada Sept 2018 sebesar 11,19 persen, turun 0,13 persen poin dibanding Maret 2018, sementara penurunan kemiskinan Indonesia sebesar 0,16 persen poin Pada periode Sept 2017– Sept 2018, persentase penduduk miskin turun 1,04 persen poin, sementara penurunan kemiskinan Indonesia hanya 0,46 persen poin

Perubahan Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, September 2017-September 2018 Perubahan Persentase Kemiskinan (persen poin) Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Maluku Utara Sulawesi Barat Kalimantan Timur Lampung Kalimantan Selatan Jambi Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Bengkulu Sumatera Barat Riau Bali DKI Jakarta Aceh Sumatera Selatan Kepulauan Riau Sulawesi Utara Papua Sumatera Utara Banten Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Papua Barat Kalimantan Barat Kepulauan Bangka Belitung Sulawesi Tengah DIY Jawa Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Gorontalo

Perlu Perhatian Lebih Serius POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI (2018, SEPTEMBER) Perlu Perhatian Lebih Serius Meskipun persentase kemiskinan telah turun tajam, namun persentase kemiskinan Jateng masih berada di atas capaian nasional dan berada di urutan No. 20 secara Nasional  Perlu dukungan lebih dari seluruh stakeholder

(2018, SEPTEMBER) JUMLAH PENDUDUK MISKIN ANTAR PROVINSI Jumlah penduduk miskin jawa tengah secara nasional terbesar ke 2 setelah Jawa Timur

(2018, MARET) POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 14 Kabupaten (Wonosobo 17,58%, Kebumen 17,47%, Brebes 17,17%, Pemalang 16,04%, Purbalingga 15,62%, Banjarnegara 15,46%, Rembang 15,41%, Banyumas 13,50%, Sragen 13,12%, Klaten 12,96%, Demak 12,54%, Grobogan 12,31%, Blora 11,90% dan Purworejo 11,67%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional 9 Kabupaten (Cilacap 11,25%, Magelang 11,23%, Wonogiri 10,75%, Pekalongan 10,06%, Boyolali 10,04%, Karanganyar 10,01%, Pati 9,90%, Temanggung 9,87% dan Kendal 9,84%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 12 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 9,08%, Kab. Batang 8,69%, Kab. Tegal 7,94%, Kota Magelang 7,87%, Kota Tegal 7,81%, Kab. Sukoharjo 7,41%, Kab. Semarang 7,29%, Kab. Jepara 7,00%, Kab. Kudus 6,98%, Kota Pekalongan 6,75%, Kota Salatiga 4,84% dan Kota Semarang 4,14%)

BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga FAKTOR-FAKTOR TERKAIT PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (Maret 2018 - September 2018) FAKTOR TERKAIT KEMISKINAN Inflasi umum sebesar 0,57% BPNT lancar disalurkan ke rumah tangga NTP sebesar 103,31 atau naik 0,75 Upah minimum naik Rp 119.065 atau 8,71% dibanding UMP 2017 Peran strategis TPID

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH

PENDUDUK MISKIN MASIH DIDOMINASI DI WILAYAH PERDESAAN 9,67% 1.709,56 rb jw KOTA 12,80% 2.157,86 rb jw DESA

Tidak bekerja Bekerja MAYORITAS PENDUDUK MISKIN BERSTATUS BEKERJA bagaimana memberikan akses kepada aktivitas ekonomi (pemberdayaan) Bekerja kenapa masih miskin?????? Meningkatkan skala usaha Meningkatkan kualitas pekerjaan Kebijakan upah buruh Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018

PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM KLASIFIKASI PENDUDUK MISKIN DI JATENG Mendasarkan analisis Susenas, prioritas sasaran : Buruh tani, Petani gurem, Buruh industri kecil, Pekerja serabutan pedesaan. A. PERDESAAN PRIORITAS UTAMA INTERVENSI PROGRAM B. PERKOTAAN Kuli bangunan, Pekerja serabutan perkotaan, Pedagang asongan.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN (JARING PENGAMAN SOSIAL) Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan,Kesehatan, Air bersih Berupa bantuan langsung Bersifat Hibah/Bansos OPD : Dinsos, Dindik, Dinkes, Disperakim, Dinas ESDM, Dinas PU Ciptakarya 1 Pelatihan/Ketrampilan kewirausahaan pemula (Start up) Bantuan modal awal OPD : Disnakertrans, Dinporapar, Dintanbun, Dinakeswan, Dinhanpan, Dinlutkan,DPPA KB, Din LHK, Dinkop UMKM, Disperindag, Forum CSR MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN 2 MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL Fasilitas kredit bersubsidi/pengembangan usaha masyarakat miskin. Pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan Stabilisasi usahan & Fasilitasi pemasaran OPD : Dinkop UKM, Dinperindag - PT Jamkrida, Bank Jateng, BPR, BKK 3 MENSINERGIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sinergitas dari dokumen perencanaan sd. Monitoring dan evaluasi Fasilitasi pengemb. kewirausahaan Sertifikasi/Haki Fasilitasi akses modal bersubsidi (Jamkrida/KUR/Mitra 25 dll.) OPD : Bappeda, Dispermasdes 4 DITUANGKAN DALAM POLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROG/KEG DGN PENDEKATAN THIS DAN MONEY FOLLOW PROGRAM

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

1 KARTU JATENG SEJAHTERA (KJS) 2016 2017 2018 OPD : Dinas Sosial Dana CSR Bank Jateng sebesar Rp.3,19 Milyar untuk 1 Bulan bagi 12.764 fakir miskin tidak produktif 2017 Telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Verifikasi dan validasi/pemutahiran data penerima manfaat hasil BDT 2015 untuk pelaksanaan program tahun 2017 dan 2018 2018 Alokasi KJS yang dialokasikan dalam APBD TA 2018 melalui Bansos di Belanja Tidak langsung sebesar Rp.38,29 Milyar bagi 12.764 penerima manfaat Realisasi KJS sebesar Rp. 34, 85 Milyar bagi 12.229 penerima manfaat OPD : Dinas Sosial

2 2015 2016 2017 2018 2019 JAMKESMAS PBI NON KUOTA Target Realisasi 165.929 jiwa 165.929 jiwa Target Realisasi 2016 165.929 jiwa 165.929 jiwa Target Realisasi 2017 327.000 jiwa 320.948 jiwa Target Realisasi 2018 327.000 jiwa 327.000 jiwa Target Realisasi 2019 327.000 jiwa OPD : Dinas Kesehatan

3 PENANGANAN RTLH OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH pada Rumah Tangga Miskin OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4 BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nama Bantuan Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Beasiswa Siswa Keluarga Kurang Mampu Siswa 16.045 16.244 10.975 9.481 7.479 Jumlah Penerima BSM dari Tahun 2014-2018 sebanyak 60.244 siswa Tahun 2019 dialokasikan dana 10 milyar untuk 10.000 siswa penerima BSM OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5 SMK BOARDING SCHOOL Telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah (boarding school) dalam rangka menampung siswa miskin dan berprestasi, di: Kabupaten Pati Kabupaten Purbalingga Kota Semarang Kurikulum : Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Akan dibangun asrama SMK negeri (semi boarding school) di 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi pd thn 2020

Penyaluran Kartu Tani sd Desember 2018 sebanyak 2.444.689 kartu

7 KARTU NELAYAN PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU BBM NELAYAN DI 16 KAB/KOTA SAMPAI DENGAN BLN DESEMBER 2018 SUDAH DIDISTRIBUSIKAN SEBANYAK 114.443 KARTU Merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA) Sistem ini bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan Jawa Tengah. Sistem ini merupakan‘tools’ pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menghindari penyimpangan sasaran distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan 25

8 Menumbuhkan Start Up Wirausaha Baru Tahun 2019-2023 START UP Bintek dan pendampingan wirausaha baru ( 2.000 pemuda ) Pelatihan keterampilan usaha produktif wirausaha baru di daerah miskin ( 2.250 orang ) START UP Penumbuhan wirausaha baru bagi perempuan pelaku usaha bidang industri ( 240 perempuan ) Inkubator bisnis UMKM dg perguruan tinggi, bintek & short course penumbuhan wirausaha baru ( 3.400 orang ) Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Industri Aneka Berbasis Potensi Lokal Daerah ( 1.400 orang ) OPD : Dinkop UKM, Disperindag, Disporapar, Distanbun

KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG 9 KREDIT USAHA DENGAN BUNGA RENDAH KERJA SAMA DENGAN BANK JATENG KUR Mitra 02 KUR Mitra 25 Bunga 2% Program kredit untuk usaha kecil tanpa agunan Maksimal Rp.2 Juta per orang Satu kelompok yang minimal beranggotakan 5 orang. Bunga 7% Program pinjaman khusus bagi pelaku usaha mikro di Jawa Tengah Plafon 25 Juta Manfaat : meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Manfaat meningkatkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

BEBERAPA PROGRAM INOVASI KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5 UPTPK KABUPATEN SRAGEN KETERPADUAN DATA Single Database Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan KETERPADUAN DATA Single Database KETERPADUAN PELAYANAN Meliputi Pelayanan Data dan Pelaporan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Sosial Ekonomi KETERPADUAN SDM Personil UPTPK berasal dari SKPD terkait KETERPADUAN SIM Manajemen Single Database menggunakan Aplikasi Berbasis Web yang bisa diakses oleh semua SKPD terkait KETERPADUAN ANGGARAN Anggaran pelayanan dari berbagai SKPD 3 4 5 1 2

2 1 KABUPATEN KEBUMEN “SAPUSADA” Revolusi Mental Program “Satu Perusahaan Satu Desa Asuh” “SAPUSADA” 1 30

KOTA SEMARANG 1 2 GERakan Bersama PenanggulAngan KemiskinaN dan PenGangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama MasyarakAT 3

KABUPATEN PURWOREJO Program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (PROPENDAKIN)  fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus ke Desa untuk bantuan modal usaha rumah tangga miskin (Rp. 20 juta/desa), pendampingan oleh TKPK Desa/Kelurahan.

TERIMA KASIH