REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI S.D. MARET 2013
Advertisements

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SINERGITAS PERENCANAAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
TIM REFORMASI BIROKRASI
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN AGENDA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN

TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN Penataan dan penguatan kelembagaan (organisasi) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) TARGET INDIKATOR Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan BPOM Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi Meningkatnya kapasitas organisasi BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Penataan

NILAI RB BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN (sementara) (target) (target)

STRATEGI IMPLEMENTASI PERUBAHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN Untuk pencapaian tujuan dan target perubahan serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan BPOM, perlu penyediaan sarana evaluasi kelembagaan secara elektronik Quick Wins 2019 Pembangunan Instrumen Evaluasi Kelembagaan Berbasis Elektronik AGENDA PERUBAHAN (KEGIATAN) 2019 1. Pembentukan UPT di lingkungan P3OMN 2. Evaluasi kelembagaan unit organisasi di lingkungan BPOM 3. Monitoring penilaian klasifikasi UPT di lingkungan BPOM

PEMBANGUNAN INSTRUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN BERBASIS ELEKTRONIK PERAN DAN KONTRIBUSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BPOM 1. Unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan BPOM berperan dan berkontribusi sebagai responden dalam pengisian kuesioner dan pertanyaan terbuka dilengkapi data dukung secara online 2. Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar POM, Balai POM, Loka POM) berperan dan berkontribusi dalam pengisian data beban kerja dan kinerja secara online 3. Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM berperan dan berkontribusi dalam pengisian formulir penilaian kinerja dilengkapi data dukung secara online INSTRUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN BERBASIS ELEKTRONIK Meliputi 3 fitur: 1. Evaluasi kelembagaan  Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 2. Penilaian/evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan BPOM  Peraturan BPOM 11/2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM 3. Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM  Permen PANRB 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

TERIMA KASIH Fasilitator menutup materi dengan sebelumnya menanyakan kembali kepada peserta jika ada hal-hal yang masih harus didiskusikan atau kurang jelas.