Aplikasi RKAKL DIPA 2014.

BADAN PPSDM KESEHATAN.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PROFIL KPKNL JAMBI 2015.
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENYUSUNAN TARGET PNBP KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
Kementerian Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
SEKRETARIAT JENDERAL (01)