KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penilaian Kinerja Guru

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PKB PKG UKG Kebijakan Sistem Pembinaan Guru Apa yang guru tahu Untuk mengindentifikasi area pengetahuan untuk ditingkatkan Wadah untuk meningkatkan guru Perencanaan dibuat didasarkan kebutuhan guru Apa yang telah guru laksanakan Penilaian berdasarkan observasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN GURU PROFESIONAL (ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik) UKGPK GuruPKB Uji terhadap kemampuan bidang Ilmu dan pedagogi yang dimiliki oleh guru Penilaian terhadap tugas utama guru. PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Dilaksanakan 1 kali dalam jenjang jabatan/kepangkatan Dilaksanakan 1 kali dalam setiap tahun anggaran untuk pengamatan dan pemantauan sepanjang tahun Dilaksanakan sepanjang tahun Dilaksanakan MELALUI TEST secara on-line kecuali wilayah yang tidak memungkinkan Dilaksanakan MELALUI pengamatan dalam kelas dan pemantauan Dilaksanakan MELALUI kegiatan pengembangan diri dan karya ilmiah dan/atau karya inovatif

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UU Guru dan Dosen No. 14/2005 Pasal 1 Kinerja guru dibingkai dalam lingkup beban tugas dan tanggungjawabnya, yaitu: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No KETENTUAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 10 NOV 2009 (PENETAPAN PERMENPAN DAN RB ) 6 MEI 2010 (PENETAPAN SKB) BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI Penilaian kinerja guru dengan menggunakan aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (Pasal 15 ayat 1) V 2 Komposisi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat: > 90% unsur utama & < 10 % unsur penunjang (Pasal 16 ayat 1) V 3 Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi berkelanjutan untuk kenaikan jabatan/pangkat (Pasal 17 ayat 1) V 4 Guru yang bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1) V KESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPAN 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No KETENTUAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 10 NOV 2009 (TGL PENETAPAN PERMENPAN DAN RB) 6 MEI 2010 (TGL PENETAP AN SKB) BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI Guru yang berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi (Pasal 19) V 6 Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ayat 1) V 7 Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dalam setahun (Pasal 21 ayat 2) V 8 Dalam hal untuk kenaikan pangkat guru angka kredit ditetapkan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat (Pasal 21 ayat 3) V KESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPAN 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 9 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22) V V 10 Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi (Pasal 22 ayat 2) V V 11 Syarat keanggotaan tim penilai harus memiliki sertifikat tanda lulus Diklat (Pasal 23 ayat 4) V 12 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (Pasal 27) V 13 Syarat pengangkatan Guru harus berijazah S1/DIV dan bersertifikat pendidik (Pasal 30 ayat 1 huruf a) V V 14 Program Induksi (masa orientasi sebagai calon guru) sebagai syarat pengangkatan guru (Pasal 31) V 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengertian PK Guru Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PK Guru merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dgn jabatan/ pangkat guru/kepsek/madrasah yg dinilai. 2.Memiliki Sertifikat Pendidik. 3.Memiliki latar belakang pendidikan yg sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepsek/madrasah yg akan dinilai. 4.Memiliki komitmen tinggi utk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5.Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka. 6.Memahami PKG dan dinyatakan memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Guru (diutamakan yg telah mengikuti pelatihan PKG) Siapa yang melakukan?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SANKSI SANKSI Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK GURU Sanksi tersebut adalah sebagai berikut: Diberhentikan sebagai Guru atau Kepala Sekolah dan/atau Pengawas. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK GURU. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Fungsi PKG Dasar pembuatan perencanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pemenuhan angka kredit guru dalam kenaikan pangkat dan jabatan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Tujuan PKG 1.Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi 2. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional. 3. Menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit 4. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesiannya sebagai guru pembelajar.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rancangan Jenis Instrumen PKG 1. Instrumen Induk: a.Instrumen PK Guru Kelas/Mapel b.Instrumen PK Guru BK c.Instrumen PK Guru TIK d.Instrumen PK Guru PAUD e.Instrumen PK Guru Pend. Khusus

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Komponen Penilaian Kinerja Guru JENIS PKGPEDAGOGIKKEPRIBADIANSOSIALPROFSIONALJUMLAH KELAS/MP BK TIK/KKPI PAUD PK/PPK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Waktu Pelaksanaan 1. Proses pelaksanaan dilakukan selama 1 (satu) tahun. 2. PK Guru formatif dilaksanakan pada awal tahun anggaran/ kalender dan hanya untuk tahun pertama, guru baru, dan guru mutasi. 3. PK Guru sumatif dilaksanakan 8 (delapan) minggu sebelum akhir tahun anggaran. Dianjurkan laporan PK Guru sudah diselesaikan pada pertengahan bulan Desember karena akan dijadikan sebagai bahan penilaian Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (CSKP).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Waktu Pelaksanaan 4. PK Guru dengan masa penilaian 1 (satu) semester diberikan kepada: a. Guru yang kekurangan sedikit angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan. b. Guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/bengkel, kepala program keahlian) hanya satu semester.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Perangkat PK Guru 1. Pedoman Pengelolaan PK Guru. 2. Instrumen Penilaian Kinerja Guru meliputi : a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru Klas/Mapel (Lamp 1). b. Instrumen Penilaian Kinerja Guru BK (Lamp 2). c. Instrumen Penilaian Kinerja Guru TIK (Lamp 3) d. Instrumen Penilaian Kinerja Guru PAUD (Lamp 4). e. Instrumen Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Khusus (Lamp 5). f. Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan (Lamp 6).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Prinsip Utama Penilaian Hal paling penting dalam penilaian adalah:  VALID – Penilaian menggunakan bukti-bukti nyata dari unsur yang dinilai.  RELIABEL – Pengumpulan dan interpretasi data bukan merupakan interpretasi pribadi, sehingga data yang sama akan menghasilkan nilai yang sama siapapun penilainya, dimana dan kapan penilaian dilaksanakan.  PRAKTIS – Penilaian dapat dilakukan dimana saja diperlukan dan tidak tergantung kondisi tertentu.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTEMUAN SEBELUM PENGAMATAN Pertemuan dilakukan di tempat khusus yang hanya dihadiri oleh guru penilai dan guru yang dinilai Penyepakatan kurun waktu penilaian Penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan mencatat hasil analisisnya Diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SELAMA PENGAMATAN DALAM KELAS SELAMA PENGAMATAN DALAM KELAS Pengamatan dilakukan pada saat guru yang dinilai melaksanakan PBM di dalam kelas (2 jam pelajaran) Penilai mencatat fakta semua kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran Penilai mencatat fakta interaksi guru dan peserta didiknya Pencatatan dilakukan dalam format pengumpulan fakta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTEMUAN SESUDAH PENGAMATAN Penilai mengklarifikasi beberapa aspek yang masih diragukan atau belum diperoleh data faktanya selama pengamatan Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SUPLEMEN PKG Guru Matapelajaran/Kelas 1.PKG oleh Atasan 2.Penilaian Kinerja Guru Oleh Guru Teman Sejawat 3.Penilain Kinerja Guru Oleh Peserta Didik 4.Penilaian Kinerja Guru Oleh Orang Tua 5.Penilaian Kinerja Oleh Du/Di (Khusus Produktif)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUMEN SUPLEMEN PKG KELAS/MATA PELAJARAN OLEH TEMAN SEJAWAT NOKOMPONENINDIKATOR 1Perilaku11 2Hubungan guru dengan teman sejawat10 4 Perilaku profesional guru 9 Jumlah3030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUMEN SUPLEMEN PKG KELAS/MATA PELAJARAN OLEH PESERTA DIDIK NOKOMPONENINDIKATOR 1Penguasaan Materi6 2Kemahiran dalam Mengajar14 3Perilaku Guru Sehari-hari15 4 Hubungan sosial dengan Peserta Didik 7 Jumlah42

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUMEN SUPLEMEN PKG KELAS/MATA PELAJARAN OLEH ORANG TUA PESERTA DIDIDK NOKOMPONENINDIKATOR 1 Komunikasi 3 2 Kepercayaan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik 5 Jumlah 8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Mekanisme Penilaian dan Pengolahan Nilai Penghimpunan data dan informasi kinerja guru dari teman sejawat, peserta didik dan ortu tanggung jawab penilai, difasilitasi oleh koordinator PKB: 1.Penilai dan/Koordinator PKB menyampiakan tujuan pelaksanaan PK, tujuan, hasil yang diharapkan, dan tata cara pengisian instrumen 2.Penilai dan/koord PKB menuliskan identitas guru yang akan dinilai, penilai, nama sekolah, dll 3.Responden: a. mengisi identitas b.Membaca setiap pernyataan pada instrumen c.Memberikan jawaban atas pertanyaan ppada tempat yang telah tersedia. d.Responden TS, PD mengisi kuesioner di sekolah, responden DU/DI ditempat lembaga/sekolah, hasil dimasukkan ke dalam tempat tertutup yang disediakan oleh sekolah.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PENUNJANG (Min 90% dari AKK) (Maks 10% dari AKK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dayat / / Nilai PK Golongan, Ruang Jam Mengajar (SK) Jenjang Jabatan Fungsional Guru (Permennegpan & RB No.16/2009, Pasal 17) NPK (AKK – AKPKB – AKP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 91     60 ≤ 50≤ 50 Amat baik Baik Cukup Sedang Kurang 125% 100% 75% 50% 25% Skala Konversi PK Guru (100) 1. Rumus Konversi Instrumen Perhitungan AK PK Guru Dayat / / NPK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe Kebutuhan angka kredit (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan 3 pd, 0 pi/n 3 pd, 4 pi/n 3 pd, 6 pi/n 4 pd, 8 pi/n 4 pd, 12 pi/n 5 pd, 14pi/n 5 pd, 20 pi/n AKKAKPKB AKP 4. Jenjang Jabatan Fungsional Guru (Permennegpan & RB No.16/2009, Pasal 17)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan AKK AKPKBAKP AK P/B/TT (AKK – AKPKB – AKP) = AK-P/B/TT Contoh AK Pada Tiap Jenjang Jabatan Guru Contoh AK Pada Tiap Jenjang Jabatan Guru

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO PANGKAT, GOLONGAN RUANG JABATAN GURU ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI AKK 4 TAHUN 4 Tahun AKK 1 tahun Rincian untuk 1 Tahun AK Unsur Utama Rincian AK Unsur Utama (90%) AKP*) (10%) AKP B AK PKB AK P AKPB*)AKPKB*) PD PI & KI 1 Penata Muda, III/a Guru Perta- ma ,511,2510,50, = 0,751,25 2 Penata Muda TK I, III/b ,511,259,50, = 1,751,25 3Penata, III/c Guru Muda ,5020,250,75 + 1,5 =2,252,50 4 Penata Tingkat I, III/d ,5019, = 3,002,50 5Pembina, IV/a Guru Madya ,533,7529, = 4,003,75 6 Pembina Tingkat I, IV/b ,533,7529, = 4,003,75 7 Pembina Utama Muda, IV/c ,533,75291,25 + 3,5 = 4,753,75 8 Pembina Utama Madya, IV/d Guru Utama ,751, = 6,255,00 9Pembina Utama, IV/e 60

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI GURU GOL II NO PANGKAT GOL/RUANG JABATAN GURU ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI AKK 4 TAHUN 4 TAHUN AKK 1 TAHUN RINCIAN 1 TAHUN AK UNSUR UTAMA RINCIAN AK UNSUR UTAMA 90% AKP 10% AKPBPDPIKIAKP AKPBAKAPKB 1II A GURU II B II C II D

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Angka kredit pembelajaran Angka kredit tugas tambahan Menghitung Angka Kredit PK Guru yang Mendapat Tugas Tambahan dan Mengurangi Jam a. Hitung AK Guru dalam Pembelajaran/Bimbingan Pembelajaran/Bimbingan b. Hitung AK Guru dalam Tugas Tambahan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala Sekolah Total AK = 25% AK P/B + 75% AK Tgs Tambahan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Pustakawan/-Laboran/Bengkel : Total AK = 50% AK P/B + 50% AK Tgs Tambahan Total Angka Kredit PK Guru yang mendapat Tugas Tambahan dan Mengurangi Jam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penugasan satu tahun Angka kredit tugas tambahan satu tahun = 5% x angka kredit pembelajaran/pembimbingan Penugasan kurang dari satu tahun Angka kredit tugas tambahan kurang satu tahun = 2% x angka kredit pembelajaran/-pembimbingan Setiap guru hanya diberi maksimal 2 tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah Total angka kredit Angka Kredit Guru Mendapat Tugas Tambahan TIDAK Mengurangi Jam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.Agus Sofyan, S.Pd. adalah guru Matematika dengan jabatan Guru Pertama pangkat dan golongan ruang Penata Muda III/a TMT 1 April Agus Sofyan, S.Pd. yang mengajar 26 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK GURU pada April 2015 dengan nilai 40. Apakah Agus Sofyan, SPd. dapat naik pangkat tepat waktu (4 tahun) setingkat lebih tinggi, apabila AK unsur PKB memenuhi syarat dan AK penunjang mencapai maksimal ?  Konversi hasil PK Guru ke skala 0 – 100 : Latihan Menghitung AK PK Guru Dayat / /

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nilai suplemen setelah dikonversi Rata-rata nilai kuesioner teman sejawat 92,5 Rata-rata nilai kuesioner peserta didik 87,8 Rata-rata nilai kuesioner orang tua 85

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NoPenilaian Hasil Penilaian Skala 100 ProporsiNilai 1Atasan (Kepala Sekolah/Pengawas/Guru Senior) 71,42 70% 49,994 2Rerata kuesioner kinerja oleh Guru Teman Sejawat 92,5 10% 9,25 3Rerata kuesioner kinerja oleh Peserta Didik 87,8 10% 8,78 4Rerata kuesioner kinerja oleh orangtua 85 10% 8,5 Nilai PKG= Jumlah Nilai 76,524 Tidak Hadir Tanpa Keterangan= (a hari) 5 Persentase Nilai PKG dari Kehadiran= 100% - (a/46)x100% 100%-((5/46)X100 %) = 89,8913 Nilai Akhir PKG=Nilai PKG x Persentase Nilai PKG dari Kehadiran 76,524 X 89,89 %= 68,21 Sebutan Nilai Persentase Kinerja (NPK) CUKUP 75% Angka Kredit

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  Konversi ke Skala Permenegpan no 16 tahun 2009:  Angka Kredit Unsur Pembelajaran/BK :  Angka Kredit Keseluruhan : 31, = 39,52 Agus Sofyan, S.Pd belum dapat naik pangkat ke golongan IIIb 91     60 ≤50 Amat baik Baik Cukup Sedang Kurang 125% 100% 75% 50% 25% Cukup = 75%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB NoMacam PKBJenis Kegiatan 1Pengembangan Diria)Diklat fungsional b)Kegiatan kolektif guru 2Publikasi Ilmiaha)Presentasi pada forum ilmiah b)Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal c)Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru 3Karya Inovatifa)Menemukan teknologi tepat guna b)Menemukan/menciptakan karya seni c)Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum d)Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KRITERIA GOLONGAN III AIII BIII C III D IV A IV B IV C IV D Amat Baik Baik Cukup Sedang Kurang DAFTAR NILAI PKG GURU MATAPELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN KONSELING/KONSELOR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN A. ANGKA KREDIT GURU MATA PELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN KONSELING/KONSELOR KRITERIA GOLONGAN III AIII BIII C III D IV A IV B IV C IV D Amat Baik ,44 Baik ,75 Cukup ,06 Sedang ,38 Kurang ,69 B. ANGKA KREDIT GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN YANG RELEVAN DENGAN FUNGSI SEKOLAH/MADRASAH 1. MENGURANGI JAM MENGAJAR TATAP MUKA GURU a. KEPALA SEKOLAH KRITERIA GOLONGAN III AIII BIII CIII DIV AIV B IV C IV D 25%75%AK25%75%AK25%75%AK25%75%AK25%75%AK25%75%AK25%75%AK25%75%AK Amat Baik ,1136,3348,44 Baik ,6929,0638,75 Cukup ,2721,7929,06 Sedang ,8514,5419,38 Kurang ,427,279,69 b. WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSTAKAWAN/LABORAN/BENGKEL KRITERIA GOLONGAN III AIII BIII CIII DIV AIV BIV CIV D 50% AK50% AK50% AK50% AK50% AK50% AK50% AK50% AK Amat Baik ,22 48,44 Baik ,38 38,75 Cukup ,53 29,06 Sedang ,69 19,38 Kurang ,85 9,69 4 Tahun 4 Tahun

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA URUTAN PELAPORAN PKG 1.COVER LAMPIRAN 1B 2.LAMPIRAN 1D 3.LAMPIRAN 1C 4.LAMPIRAN 1B 5.CATATAN FAKTA SEBELUM, SELAMA DAN SETELAH PENGAMATAN TULIS TANGAN LENGKAP 6.CATATAN FAKTA PEMANTAUAN TULIS TANGAN LENGKAP, JURNAL MONITORING 7.LAMPIRAN MP01 (CONTOH 1 HASIL PENGISIAN KUESIONER TEMAN SEJAWAT) 8.LAMPIRAN MP02 (CONTOH 1 HASIL PENGISIAN KUESIONER PESERTA DIDIK) 9.LAMPIRAN MP 03 (CONTOH 1 HASIL PENGISIAN KUESIONER ORANG TUA) 10.REKAP KEHADIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERANGKAT PK GURU Pedoman PK Guru (Buku 2) Instrumen penilaian kinerja, meliputi Instrumen -1: PK Guru kelas/mata pelajaran Instrumen -2: PK Guru BK Instrumen -3: PK Guru dengan tugas dengan tambahan (KS, WaKS, Ka Perpustakaan, Ka Lab/Bengkel, Ka Prodi)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Intrumen Penilaian Kinerja meliputi : Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai Lamp 1A Format laporan dan evaluasi per kompetensi Lamp 1B Format rekap hasil PK GURU Lamp 1C Format perhitungan angka kredit Lamp 1D

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran 1a

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran 1b

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran 1c & 1d

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKAS PELAPORAN PK GURU UNTUK PENGAJUAN DUPAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Urutan Bukti Fisik Laporan PK Guru untuk Lampiran DUPAK 1.Laporan dan Evaluasi PK Guru Kelas/Matapelajaran dgn kolom persetujuan antara Penilai dan Guru yg Dinilai Icover / lembar 1 lampiran 1B) 2.Format Penghitungan Angka Kredit Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran (Nilai PK guru, Nilai PK Guru skala 100, Konversi ke dlm skala nilai dan sebutannya, serta perolehan angka kredit utk satu tahun) (lampiran 1D) 3.Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yg ditandatangani oleh Guru yg Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah (lampiran 1C) 4.Format Hasil Nilai per kompetensi yg memuat skor per indikator dlm satu kompetensi, utk semua kompetensi (misal utk guru kelas/matapel adalah 14 kompetensi (lembar ke tiga lampiran 1B) 5.Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan (lembar ke dua lampiran 1B) versi lengkap/utuh 6.Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil Pemantauan 7.Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan Penilaian setiap kompetensi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PENILAIAN KINERJA GURU PERIODE : 1 Januari – 31 Desember Nama Sekolah Tahun A.Identitas Guru Kelas/Mata Pelajaran/ BK Nama Lengkap : NUPTK :NIP : Masa Kerja :TMT Guru: Pangkat /Golongan :Jabatan : Pendidikan/Spesialisasi : Program Keahlian : Nomer Sertifikat pendidik : Mengajar Kelas :Jumlah Jam Per minggu: Jam Pelajaran Tempat Tanggal Lahir : Sekolah Induk : A.Identitas Penilai Nama Lengkap : NUPTK :NIP : MasaKerja :TMT Guru : Pangkat/Golongan :Jabatan : Pendidikan / Spesialisasi : Nomer Sertifikat Pendidik : SK Penugasan :Tanggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 3

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 4a Sebanyak 14 kompetensi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 4b Sebanyak 14 kompetensi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 5a5a

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 5b5b

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 5c5c

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 6

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Pemantauan Tanggal Catatan bukti yang diperoleh penilai selama pemantauan Tindak lanjut yang diperlukan ………………………………….., ……………….. Penilai (………………………………)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 7

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEHADIRAN GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Disiplin PNS  Secara tegas tentang kedisiplinan kehadiran PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam Pasal 3 angka 11 PP tersebut dinyatakan PNS wajib “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. Penjelasan PP no 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 adalah yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Jadi 5 hari kerja = 7,5x5 = 37,5 jamPeraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010Penjelasan PP no 53 tahun 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sanksi Tidak Masuk Kerja PNS NoTidak HadirSanksi 1 5 Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Penundaan Gaji berkala 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat 1 tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan bagi PNS 10 > 46 Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian denga tidak hormat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ALOKASI WAKTU JAM MENGAJAR /TATAP MUKA Alokasi 1 jam tatap muka bagi jenjang pendidikan : 1.TK/RA : 30 menit 2.SD/MI : 35 menit 3.SMP/MTs : 40 menit 4.SMA/MA/SMK : 45 menit Beban kerja 24 jam tatap muka tsb merupakan bagian jam kerja PNS yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 60 menit) /minggu. Jika 5 hari kerja maka perhari = 7,5 60 menit di luar istirahat Jika 6 hari kerja maka perhari = 6,25 60 menit di luar istirahat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Perhitungan Beban Mengajar Guru JenjangWaktu/JPJP Waktu/ Minggu (menit) Jumlah Jam/ Minggu (jam) TK SD SMP SMA SMK APA PEKERJAAN GURU SELAIN MENGAJAR DI KELAS Guru TK yang mengajar 24 jam dengan waktu 30 menit per jam pelajaran sama dengan 12 jam beban kerjanya. Padahal Beban kerja Pegawai 37,5 jam (60’). Sehingga masih kekurangan 25,5 jam untuk memenuhi 37,5 jam (di luar istirahat)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Rancangan Kegiatan Guru Selain KBM JenjangJumlah jam perminggu Perencan aan EvaluasiPKBJUMLAH TK12 103,537,5 SD141283,537,5 SMP141263,537,5 SMA181243,537,5 SMK181243,537.5 Guru yang mengajar 24 jam pelajaran perminggu dapat melakukan kegiatan sesuai tupoksinya (perencanaan, evaluasi, dan PKB) untuk memenuhi 37,5 jam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Rancangan Kegiatan Harian Guru Selain KBM (5 hari kerja) JenjangPerencanaanEvaluasiPKB TK144 menit120 menit42 menit SD144 menit96 menit42 menit SMP144 menit72 menit42 menit SMA144 menit48 menit42 menit SMK144 menit48 menit42 menit Buatlah Perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan PKB setiap hari sehingga tidak memberatkan pekerjaan anda. Keluarga anda di rumah membutuhkan kasih sayang anda. PEKERJAAN SEKOLAH KERJAKAN DI SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Rancangan Kegiatan Harian Guru Selain KBM (6 hari kerja) JenjangPerencanaanEvaluasiPKB TK120 menit100 menit35 menit SD120 menit80 menit35 menit SMP120 menit60 menit35 menit SMA120 menit40 menit35 menit SMK120 menit40 menit35 menit Manfaatkan Waktu sebaik-baiknya untuk menyusun Perencanaan, Mengevaluasi, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan anda

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Beban Kerja Guru TK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGAN BEBAN KERJA GURU TATAP MUKA 24 JP TATAP MUKA 2. KEGIATAN INTI 3. PENUTUP 4. PENILAIAN PROSES 1. PENDAHULUAN 6 November

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGAN BEBAN KERJA GURU KE DEPAN 40 JAM 1.Merencanakan Pembelajaran/ Pembimbingan 2.Melaksanakan Pembelajaran/ Pembimbingan 3.Menilai Hasil Pembelajaran/ Pembimbingan 4.Membimbing/ Melatih 5.Melaksanakan Tugas Tambahan 6 November PKB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dirjen GTK Kemdikbud BAGAN BEBAN KERJA GURU 24 JP TATAP MUKA 2. KEGIATAN INTI 3. PENUTUP 4. PENILAIAN PROSES 1. PENDAHULUAN 40 JAM 1.Merencanakan Pembelajaran/ Pembimbingan 2.Melaksanakan Pembelajaran/ Pembimbingan 3.Menilai Hasil Pembelajaran/ Pembimbingan 4.Membimbin g/ Melatih 5.Melaksanakan Tugas Tambahan 6 November PKB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA