KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Undang-Undang bidang puPR
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Materi Peraturan Pemerintah No
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Undang-Undang bidang puPR
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Oleh : Ir. Eman Sulaiman, ME Diklat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Balai Diklat PU Wilayah IV Surabaya Kupang, 20 Agustus 2015.
PERENCANAAN OPERASI JARINGAN IRIGASI
PENGETAHUAN UMUM IRIGASI
DASAR HUKUM REKLAMASI RAWA
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
PENGANTAR JARINGAN IRIGASI IR.FERDINAND PAKPAHAN,ME
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Doden FE Untag Banyuwangi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

TUJUAN PEMBELAJARAN HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tentang kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi kelembagaan irigasi, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja kelembagaan irigasi, hubungan kerja dan pembiayaan pada kelembagaan irigasi. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat: Menjelaskan secara sederhana kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi kelembagaan irigasi. Menjelaskan secara sederhana susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan pembiayaan. TUJUAN PEMBELAJARAN

KELEMBAGAAN PENDAHULUAN UU 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan : Air dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin kelestarian bangunan pengairan dan menjaga tata air dan tata pengairan yang baik perlu dilakukan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi wewenang pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder : Wewenang Pemerintah Wewenang Pemerintah Provinsi Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru PENDAHULUAN

Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi  OP jaringan irigasi oleh pemerintah dilakukan dengan melibatkan pemanfaat air PP no 18 Tahun 2016 ttg Organisasi Perangkat Daerah Permen PUPR No 6/PRT/M/2015 ttg Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Prasarana Pengairan Permen PUPR no 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permen PUPR no 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi Permen PUPR no 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Pegelolaan Sistem Irigasi Permen Pertanian Nomor: 79/2012 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu Komir PU Pert Petani Pemd KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu

KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI …………… Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi Komisi Irigasi Provinsi KELEMBAGAAN Komisi Irigasi Antar Provinsi Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi Komisi Irigasi Kab/Kota

Garis Besar Tusi Komir Kepada Pemerintah/ Kepala Daerah Memberi rekomendasi keandalan irigasi Mengusulkan RTTG Mengusulkan prioritas pengelolaan irigasi Merekomendasikan pemberian izin pemanfaatan jaringan dan air irigasi Merekomendasikan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Garis Besar Tusi Komir Kepada Pemerintah/ Kepala Daerah

Tabel 2.1 : Kedudukan dan Wilayah Kerja Komisi Irigasi No Komisi Irigasi Kedudukan Ditetapkan Oleh Wilayah Kerja 1 Antar Provinsi Ibukota Provinsi bergiliran Pemerintah Irigasi Lintas Provinsi 2 Provinsi Ibukota Provinsi Gubernur Irigasi wewenang Pemerintah Irigasi wewenang pemerintah provinsi 3 Kabupaten /Kota Ibukota Kabupaten/Kota Bupati/Walikota Irigasi wewenang Pemerintah/provinsi yang berada di satu kabupaten/kota yang sudah ditugas pembantuankan Irigasi wewenang pemerintah kabupaten/kota Irigasi perdesaan KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tabel 2.1 : Kedudukan dan Wilayah Kerja Komisi Irigasi

Hubungan Kelembagaan Komir Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan Kelembagaan Komir

Susunan Organisasi Komir ketua, dijabat oleh perwakilan institusi pemerintah (Bappeda/Asisten Pembangunan Daerah ketua harian; dijabat oleh perwakilat institusi pemerintah (Dinas yang membidangi irigasi) sekretaris, dijawab oleh perwakilan institusi pemerintah (Dinas yang membidangi irigasi) ketua bidang, bila diperlukan dipilih secara demokratis anggota KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Susunan Organisasi Komir

Organisasi pemerintah di lapangan KELEMBAGAAN Organisasi pemerintah di lapangan Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

Pengamat/ Rating/ UPTD/ Cabang Dinas Adalah lembaga bagian dari Dinas yang merupakan ujung tombak dan secara langsung menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan opersai dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengamat/ Rating/ UPTD/ Cabang Dinas

KELEMBAGAAN Tugas Pokok dan Fungsi Operasi jaringan irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi Penanganan darurat kerusakan prasaranapengairan Koordinasi dengan lembagaterkait di lapangan dan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tugas Pokok dan Fungsi

KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Struktur Organisasi

Tabel 2.2 Kebutuhan Tenaga OP Jaringan Irigasi No Jabatan Kebutuhan a Pengamat/Kepala Ranting/Kepala UPTD/Kepala Cabang Dinas/Korwil 1 orang + 5 staff per 5.000 – 7.500 Ha b Mantri/Juru 1 orang per 750 – 1.500 Ha c Pertuag Operasi bending 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar d Petugas Pintu Air 1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sd. 500 ha e Pekerja/Pekarya Saluran PS 1 orang per 2-3 km panjang saluran KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tabel 2.2 Kebutuhan Tenaga OP Jaringan Irigasi

KOMPETENSI PETUGAS PEMELIHARAAN Jabatan Kompetensi Pendidikan Minimal Fasilitas Kepala Ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil/ Pengamat Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000-7.500 Ha Sarjana Muda / D-III Teknik Sipil Mobil pick up Rumah dinas Alat komunikasi Juru / Mantri Pengairan Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750-1.500 Ha STM Bangunan Sepeda motor Petugas Operasi Bendung Mampu melaksanakan tupoksi ST, SMP Sepeda Petugas Pintu Air Pekerja/Pekarya saluran SD Alat kerja pokok KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi

Perkumpulan Petani Pemakai Air KELEMBAGAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

Perkumpulan Petani Pemakai Air Anggota : Pemilik tanah Pemilik penggarap tanah Pemilik kolam ikan yang mendapatkan air irigasi Kepala desa dan perangkat desa lainnya yang memperoleh sawah bengkok Pemakaian air irigasi lainnya KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Perkumpulan Petani Pemakai Air Stuktur Wilayah P3A Tersier GP3A Sekunder IP3A Primer

Sususnan Organisasi, Keanggotaan dan Tatalaksan KELEMBAGAAN Sususnan Organisasi, Keanggotaan dan Tatalaksan Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi Organisasi dan Pelaksanaan OP P3A dan GP3A KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengurus P3A terdiri dari : Pengurus GP3A terdiri dari : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Pelaksana Teknis Ketua – ketua Blok Tersier Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi

Organisasi dan Pelaksanaan OP Hubungan Kerja P3A/ GP3A dengan UP WS/ Dinas Pengairan Kab KELEMBAGAAN Hubungan kerja P3A/GP3A didalam bidang oprasi Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan kerja P3A/GP3A dibidang pemeliharaan Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi Hubungan Kerja P3A/ GP3A dengan Komisi Irigasi P3A/GP3A mengajukan pola tanam dan tata tanam Komisi Irigasi menetapkan pola tanam dan rencana tata tanam sebagai pedoman P3A/GP3A

Anggota Komisi Irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Keterangan : **) Wakil Komir Kab/Kota yg terdapat DI kewenangan Provinsi

Tata Kerja Komisi Irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

KELEMBAGAAN Susunan Organisasi, Keanggotaan, dan Tata Kerja Komisi Irigasi Provinsi Komisi Irigasi Antar Provinsi Komisi Irigasi Kabupaten/Kota Susunan Organisasi dan keanggotaan Hak dan Kewajiban Anggota Komisi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Susunan Organisasi, Keanggotaan, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Tata Kerja Komisi Irigasi

KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kepala Daerah membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi daerah Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Panitia persiapan membuat rencana kerja dan proses pemilihannya

KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi Penetapan Anggota Komisi dari unsur pemerintah Penetapan Anggota Komisi dari unsur non pemerintah KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Penetapan jumlah anggota komisi irigasi Pengidentifikasian dinas/instansi terkait Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Pertemuan dengan Masyarakat Petani untuk memilih calon anggota Panitia Persiapan menyampaikan hasil kepada kepala daerah Pengusulan dinas/instansi kepada kepala daerah

KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi Penetapan Anggota Komisi dari unsur non pemerintah KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Penetapan jumlah anggota komisi irigasi Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Pertemuan dengan Masyarakat Petani untuk memilih calon anggota Panitia Persiapan menyampaikan hasil kepada kepala daerah

KELEMBAGAAN Hubungan Kerja dan Pembiayaan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota Komisi Irigasi Provinsi Komisi Irigasi Antar Provinsi KELEMBAGAAN Konsultatif dan Koordinatif Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan Kerja dan Pembiayaan Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota

Jelaskan dengan singkat pentingnya lembaga pengelolaan irigasi! Jelaskan secara singkat status lembaga Komisi Irigasi! Jelaskan dengan singkat fungsi lembaga komisi irigasi sebagai lembaga koordinasi di lapangan! Jelaskan dengan singkat hubungan kerja antara lembaga Pemerintah di lapangan dengan P3A/GP3A/IP3A! Jelaskan dengan singkat hubungan antara Komisi Irigasi dengan lembaga pemerintah di lapangan! Jelaskan dengan singkat hubungan antara Komisi Irigasi dengan P3A/GP3A/IP3A! LATIHAN

Dalam rangka keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, lembaga pemerintah yang bertugas di lapangan, dalam penyelengaaraan tugas dan funsginya, harus selalu berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air dan forum koordinasi irigasi di wilayah kerjanya. Dalam sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk komisi irigasi antar provinsi. Sedangkan dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi. SIMPULAN

KELEMBAGAAN Terima Kasih Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru