CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penjaminan Mutu Pendidikan
Advertisements

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
Direktorat Kinerja ASN
SATPOL PP PROVINSI RIAU
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng

visi misi Jateng berdikari dan makin sejahtera Tetep mboten korupsi, mbotenngapusi misi 1 Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memeprluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota 3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka pangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 4 Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

visi misi Jateng berdikari dan makin sejahtera Tetep mboten korupsi, mbotenngapusi Pelayanan publik yg dinamis Manajemen pmthan yg efektif dan efisien Profesonal misi Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota 2 Analisis kelembagaan Analisis kompetensi Pola rekrutment Pola promosi dan evaluasi Pelatihan Fokus pada kinerja Bukan kerja Lembaga/organisasi yg tepat Aparatur yg professional, inovatif Komitmen dan integritas tinggi Pmthan yg terbuka dan responsif Transparan dan partisipatif (serapan aspirasi publik) Cepat dan tepat Murah, cepat , mudah OPD

SASARAN VISI Indeks kepuasan masyarakat 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Target 2020 80 – 82% 68 – 70% Dasar penentuan target Bagaimana mengungkit Berapa jumlah yg harus ditangani Bagaimana mengkurnya 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan Nilai SAKIP Indeks persepsi korupsi Opini BPK 3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN Indeks profesionalitas ASN % kelembagaan PD yg efektif dan efisien Target 2020 80 – 82% 80 – 80% WTP Target 2020 75 – 75% 80 – 80%

misi 2 Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota Profesionalitas ASN Kelembagaan E&E Pemetaan krbutuhan profesionalitas ASN (pendidikan, pelatihan, pengembangan/penugasan) Ketersediaan sumberdaya ASN, kebutuhan dan kualifikasi Pemetaan pensiun dan analisis gap kebutuhan profesi Data based approach Penetapan intervensi (leverage) Jumlah sasaran Dari visi, misi, sasaran dan program, biasanya masih gayut. TAPI begitu masuk ke kegiatan… ?? Kontribusi quantitative thd program Handed over sustainabilitas/ kontinuitas OPD Kab/Kota Update, evaluasi dan kordinasi

BEBERAPA PERTANYAAN KUNCI DALAM MENJABARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bagaimana BKD dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Bagaimana BKD dapat membantu menurunkan indeks persepsi korupsi Bagaimana BKD dapat membantu opini BPK utk WTP? Bagaimana BKD dapat membantu meningkatkan indeks profesionalitas ASN ? Bagaimana BKD dapat membantu menciptakan kelembagaan yang efektif dan efisien? Apa programnya Apa kegiatannya Apa indikatornya Berapa kontribusi yang dapat diberikan thd taget program Pemprov

visi misi Jateng berdikari dan makin sejahtera Tetep mboten korupsi, mbotenngapusi Setiap OPD hrs berpartisipasi sebagai kegiatan ekstra Indikatornya kontribusi terhdap pengentasan kemiskinan dan pengnagguran misi Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 3 Update masy miskin dan pengangguran Jumlah yg dientaskan Mengurangi kesenjangan trf hdp masy Masy Jateng makin sejahtera Sasaran jelas, terkordinasi dg OPD Kab/Kota dan Kepala Desa Kegiatan terintegrasi Penetapan intervensi Target 2023 (8.7%) 240.000/tahun OPD Verifikai validasi

Perlu penajaman shg gayut dengan target program Pemprov TUJUAN SASARAN OKE PROGRAM Sekretariat (tidak terkait langsung visi misi Gub tp penting) Bidang PPP (Manaj dan pemetaan talenta…Kinerja,kual,komp) Bidang Mutasi (CPNS, mutase, peta jabatan) Bidang PKP (Kode etik, Infokepeg (aplikasi dokter, opt data) Unpenkom (pemetaan komp ASN, kab/kota) Masih ada kemungkinan ditunjukkan dalam kegiatan Perlu penajaman shg gayut dengan target program Pemprov Kegiatan dan Indikator kinerja

BEBERAPA PERTANYAAN KUNCI DALAM MENJABARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bagaimana DKP dapat membantu mengentaskan kemiskinan ??? Bagaimana DKP dapat membantu menstabilkan harga produk Bagaimana DKP dapat membantu menjadikan generasi Jateng sehat ? Bagaimana DKP dapat membantu menjadikan Jateng mandiri ? Bagaimana DKP dapat membantu masyarakat Jateng (nelayan&pembudidaya) lebih sejahtera ? Bagaimana DKP dapat membantu Melindungi nelayan ? Apa programnya Apa kegiatannya Apa indikatornya Berapa kontribusi yang dapat diberikan thd taget program Pemprov

Mohon maaf aabila ada kesalahan dan kekurangan KESIMPULAN DAN SARAN Draft rencana program kerja Badan Kepegawaian Daerah telah mengacu dan menterjemahkan Visi dan Misi serta program prioritas Gubernur Jawa Tengah Rencana program dan kegiatan sudah mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD yg membidangi kepegawaian daerah Namun pada tataran operasional (kegiatan dan indikator kinerja) proporsi prioritas program Gubernur perlu diperbanyak proporsinya. Setiap OPD harus mendukung program pengentasan kemiskinan dan kemandirian (berdikari) dan kesejahteraan masyarakat Disarankan agar direview kembali untuk dapat disesuaikan sehingga kontribusi terhadap visi dan misi serta program prioritas Gubernur dapat ditingkatkan. Mohon maaf aabila ada kesalahan dan kekurangan

Terima kasih