ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Advertisements

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG : KETAHANAN PANGAN DANA : APBD II
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2013 DAN RENCANA KEGIATAN 2014
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Beragam Bergizi Seimbang Aman
Badan Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dra. Erna Sulistyowati, MM
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
DR. HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
GAMBARAN UMUM PANEL HARGA PANGAN TAHUN 2018 DAN EVALUASI TAHUN 2017
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2018
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TA. 2019
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019
E-PROPOSAL PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Sistem Informasi Perencanaan dan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
AKUNTABILITAS KINERJA
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH WORKSHOP PENYUSUNAN E - PROPOSAL PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH UNGARAN, 11 MARET 2019

E-PROPOSAL Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sistem perencanaan pembangunan pertanian Aplikasi dibangun Kementerian Pertanian untuk mendukung sistem  bottom-up planning yang efektif dan efisien, menciptakan sinergisme antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota E-proposal  mengarahkan pengalokasian anggaran sehingga berfokus kepada pengembangan kawasan berbasis spasial secara berkelanjutan. 

TUJUAN E-PROPOSAL mempersiapkan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2020 yang lebih terpadu, efektif, efisien, akuntabel dan transparan menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari daerah yang potensial untuk dikembangkan, memperkuat peran OPD provinsi selaku wakil pemerintah pusat sebagai koordinator mekanisme perencanaan satu pintu

LANJUTAN mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran pemerintah Kab/Kota dan provinsi di seluruh Indonesia mendukung upaya hemat barang persediaan (paperless) dan pengelolaan data base lebih baik mendukung percepatan Reformasi Birokrasi  dimana usulan-usulan dari daerah akan diproses di pusat dengan  transparan dan akuntabel.

TUJUAN WORKSHOP E-PROPOSAL meningkatkan pemahaman peserta dalam mengaplikasikan e-proposal meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2020, agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota evaluasi pengusulan e-proposal tahun 2019 dan mendapatkan saran masukan terkait perbaikan e-proposal tahun berikutnya

35 Kab/Kota di Jawa Tengah seluruhnya telah mengirim e-Proposal EVALUASI E-PROPOSAL 2019 35 Kab/Kota di Jawa Tengah seluruhnya telah mengirim e-Proposal Kualitas proposal masih beragam. belum mengisi database (profile OPD, database umum dan database spesifik) secara lengkap Proses pengiriman proposal dari kab/kota menumpuk mendekati deadline sehingga jangka waktu verifikasi oleh provinsi terbatas Sasaran penerima manfaat/ kelompok yang diusulkan berubah-ubah (adanya kebijakan – kebijakan, aspirasi, dll) AKAN DIBUKA KEMBALI UNTUK INPUT PERBAIKAN (Menunggu informasi dari BKP Kementan RI)

PENGISIAN E-PROPOSAL 2020 Narasi e-proposal Data pendukung wajib diisi secara lengkap Memilih kegiatan dan kelompok tani/gapoktan yang akan diusulkan (sampai dengan titik ordinat) Data kelompok tani/gapoktan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)

Output Badan Ketahanan Pangan Kementan RI TAHUN 2020 1 2 PUPM Pengembangan Cadangan Pangan Lumbung Pangan Monitoring Pasokan dan Harga SERGAP KRPL KMP PENYUSUNAN FSVA PENYUSUNAN NBM Pemerataan Kesejahteraan dan Penanganan Kemiskinan & Rawan Pangan Penanganan Distribusi & Cadangan Pangan Masyarakat BKP Penguatan OKKPD Penyiapan SDM PPC, PPNS, dan Petugas Pengawas Sertifikasi Pengujian Sampel Pengawasan PSAT Pengembangan Industri Pangan Lokal Gerakan Konsumsi B2SA (Promosi dan Advokasi) Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Diversifikasi Pangan 3 4 Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 8

MENU KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI OUTPUT SUB OUTPUT PENERIMA MANFAAT Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Tanpa Sub Output OPD Provinsi Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar Tanpa Sub Output OPD Provinsi Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Tanpa Sub Output OPD Provinsi 9

MENU KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT KAB/KOTA OUTPUT SUB OUTPUT PENERIMA MANFAAT Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Lumbung Pangan Masyarakat Tanpa Sub Output Poktan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tanpa Sub Output Poktan/Gapoktan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Korporasi Usahatani Tanpa Sub Output Kelompok Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Tanpa Sub Output OPD Kab/Kota Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemberdayaan Pekarangan Pangan Tanpa Sub Output Perempuan Pengembangan Industri Pangan Lokal Tanpa Sub Output MP3L Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar Tanpa Sub Output OPD Kab/Kota Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Manajemen dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I OPD Kab/Kota 10

KETERANGAN KEGIATAN LPM  pengisian Lumbung yg dibangun dari DAK pd Th. 2015 atau sebelumnya, dan baru diisi 1x Rp. 20 jt; kondisi kelembagaan lumbung masih exist. PUPM  banper berupa alat dan bantuan operasional, gapoktan di sentra padi, memiliki gudang, RMU, lantai jemur PKU  5 desa yang berdekatan, sentra komoditas hortikultura Analisis Ketersediaan Wil  OPD Pemberdayaan Pekarangan  prioritas desa stunting, desa merah 3,4,5 PIPL  sentra pangan lokal (ubi kayu), memp. Akses transportasi, mrpkn kelp ush pengolah pangan skala UMKM dg produk tepung mocaf min. 500 kg Keamanan Pangan  pengawasan, rapid test kit, penerima OPD Dukman  honor, operasional, perjadin sekretariat, penerima OPD

Maks Tgl 25 Maret 2019 agar dapat dikoreksi Provinsi JADWAL E-PROPOSAL 2020 Input data E-Proposal dari kabupaten/kota ditutup pada tanggal 31 Maret 2019 (Batas dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI) Verifikasi oleh Provinsi E-Proposal Kab/Kota ke provinsi Lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas (scan dan upload) Maks Tgl 25 Maret 2019 agar dapat dikoreksi Provinsi

E Proposal yang sudah masuk No Kab/Kota Narasi Data Teknis LPM PUPM Analisis Ketersediaan PKU KRPL PIPL Keamanan Dukman 1 Pati V (belum titik ordinat) 7 2 (seharusnya 1) di OPD 5 4 Sukoharjo 6 3 - 9 Cilacap

TERIMA KASIH