KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

MAKNA KONSTITUSI? Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

SECARA ETIMOLOGIS SECARA TERMINOLOGIS 2

SECARA ETIMOLOGIS O CONSTITUTIO (ENGLISH) O CONSTITUER (ITALIA) O CONSTITUTIE (BELANDA) O VERFASSUNG (JERMAN) O MASYRUTIYAH (ARAB) O CONSTITUER (PRANCIS)

SECARA TERMINOLOGIS Lord James Bryce C.F. Strong

O Kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi- fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. O Satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia).

O Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), O Pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan O Sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001).

2 MACAM ARTI KONSTITUSI ARTI LUAS ARTI SEMPIT Peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan- aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan.

Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan.

FUNGSI KONSTITUSI Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi secara umum maupun konstitusi secara khusus. undang-undang organik, peraturan perundang- undangan lain, dan konvensi. Konstitusi secara khusus berupa Undang-Undang Dasar

2 Membatasi kekuasaan pemerintah Penyelenggaraan kekuasaan Tidak bersifat sewenang-wenang Sehingga Diharapkan hak-hak Warga negara lebih terlindungi Dengan demikian

3 MEMBERI RANGKA DASAR HUKUMBAGI PERUBAHAN MASYARAKATYANGDICITA-CITAKAN MENJAMIN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA YANG

SUMBERSOSIOLOGIS

SUMBER HISTORIS

SUMBER POLITIS DAN SOSIOLOGIS

CONTOH ATURAN DASAR DALAM UUD NRI 1945

Berperan juga sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

MATERI KONSTITUSI O Berdasarkan pandangan ahli: O Menurut Miriam Budiarjo: O Setiap UUD memuat ketentuan- ketentuan mengenai: a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. & Hak-hak asasi manusia. b. Prosedur mengubah UUD. c. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

O Secara umum, Materi muatan konstitusi, sbb:

DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI INDONESIA KonstitusiMasa Berlakunya UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi Masa Konstitusi RIS Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950 UUDS Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)5 Juli 1959 sampai dengan 1965 UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)1966 sampai dengan 1998

Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Terjadi Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Salah satunya mengamandemen UUD NRI 1945

HIRARKI/TATA URUTAN DAN

Secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang- undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi.