PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rumah Susun Di INDONESIA.
Advertisements

MENURUT HUKUM INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
Pedoman penerapan sistem mANAJEMEN K3
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
SOSIALISASI ABDIMAS UT 2016
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Pengelolaan Keuangan Negara
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PEMBINAAN TEKNIS Penyediaan Perumahan Oleh :
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
KONSOLIDASI TANAH OLEH ARIF FIRMANSYAH, SH., MH..
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PELATIHAN PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS MODUL PELATIHAN EVALUASI MANFAAT RUMAH KHUSUS Semarang 17 Oktober 2018

KOMPETENSI DASAR Peserta Pelatihan Mampu: Menyusun Kriteria Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Menyusun Prosedur Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Melakukan Evaluasi Manfaat Rumah Khusus.

INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan: Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Ditjen Penyediaan Perumahan. Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Masyarakat Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Pemda

MATERI DAN SUB MATERI POKOK Penyusunan Rencana Evaluasi Manfaat Rumah Khusus, meliputi: Penyusunan Kriteria Evaluasi Manfaat Rumah Khusus. Penyusunan Prosedur Evaluasi Manfaat Rumah Khusus. Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Ditjen Penyediaan Perumahan, meliputi: Rencana dan Realisasi Rumah Khusus. Pengelolaan (aset) Rumah Khusus. Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Masyarakat, meliputi: Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Rumah Khusus. Pemanfaatan Rumah Khusus. Evaluasi Manfaat Rumah Khusus Bagi Pemerintah Daerah, meliputi: Penetapan Lokasi Rumah Khusus. Pemanfaatan Rumah Khusus (Penghunian dan Pengelolaan).

PENGERTIAN RUMAH KHUSUS DAN PEMANFAATAN Pemanfaatan perumahan pada di lingkungan hunian meliputi: a. pemanfaatan rumah; b. pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan; dan c. pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan

PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENSTRA 2015 - 2019

TARGET ANGGARAN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2019

PROGRAM DIT. RUMAH KHUSUS TA. 2019

PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS

SEBARAN RUMAH KHUSUS TAHUN 2017

PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS

BENTUK PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS Bentuk pemanfaatan rumah khusus yang telah menjadi milik Kementerian/ Lembaga pengusul dan masih merupakan BMN, mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 27/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK 06/2014, yaitu dalam bentuk : 1.Sewa 2.Pinjam Pakai Bentuk pemanfaatan rumah khusus yang telah menjadi Barang Milik Daerah mengacu kepada Permendagri No 19/2016 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9/ 1999. Pemanfaatan disesuaikan dengan penerima manfaat, yaitu dalam bentuk : 1. Sewa; 2. Hibah; 3. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL 4. Pemberian Hak Pakai di atas HPL

CONTOH RENCANA TAPAK RUMAH KHUSUS

CONTOH RENCANA TAPAK RUMAH KHUSUS Wanagama,DIY

CONTOH RENCANA TAPAK RUMAH KHUSUS

CONTOH DESAIN RUMAH KHUSUS

CONTOH PENERAPAN DESAIN RUMAH KHUSUS

CONTOH PENERAPAN DESAIN RUMAH KHUSUS

CONTOH KRITERIA DALAM RUMAH KHUSUS PENERIMA BANTUAN LOKASI PERENCANAAN DAN DESAIN MANFAAT PENGHUNI PEMDA DJPnP EVALUASI KESEJAHTERAAN MASY. PENGEMBANGAN WILAYAH ACUAN PEMB. PERUMAHAN KESENJANGAN MASYARAKAT

CONTOH KRITERIA EVALUASI MANFAAT RUMAH KHUSUS KRITERA PEMERINTAH PEMDA MASYARAKAT A. Menentukan Lokasi dan Perencanaan 1. Turut Mencari dan Menetapkan Lokasi Ya / Tidak 2. Turut serta merencanakan luas Kaveling 3. Turut serta merencanakan Luas Rumah 4. Turut serta merencanakan denah 5. Turut serta merencanakan Tapak 6. Turut serta mendesain rumah 7. Turut serta menentukan bahan bangunan B. Pelaksanaan Pembangunan 1. Tahu Persyaratan dan Proses perizinan 1. Melakukan Wasdal Pelaksanaan 2. Keterlibatan Dalam Pelaksanaan C. Paska Konstruksi 1. PHO/ FHO 2. Penghunian 3. Pengelolaan

KRITERIA EVALUASI MANFAAT RUMAH KHUSUS KRITERA PEMERINTAH PEMDA MASYARAKAT D. Pengurangan Backlog 1. Jumlah rusus terbangun Memadai / Tidak 2. Jumlah rusus terhuni Ada / Semua Ada / Semua 3. Jumlah rusus diserahkan Pemda 4. Jumlah rusus diserahkan masyarakat 5. Jumlah Penghuni setiap rusus --- ….Orang/ Unit 6. Perjanjian sewa/ pinjam pakai Ya / Tidak 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat E. Ekonomi Masyarakat 1. Jarak lokasi ketempat kerja Dekat/ Jauh Dekat / Jauh 2. Transportasi Umum Ada / Tidak Ada/ Tidak 3. Kegiatan baru ekonomi masyarakat F. Pengelolaan Oleh Masyarakat Penghuni 1. PHO/ FHO 2. Penghunian Seharisn / Tidak Seharian / Tidak 3. Pengelolaan Oleh Masyarakat

KRITERIA EVALUASI MANFAAT RUMAH KHUSUS KRITERA PEMERINTAH PEMDA MASYARAKAT G. Pengembangan Wilayah 1. Rusus sebagai pioner pengemb. Wilayah Ya / Tidak 2. Tercipta kegiatan ekonomi wil. Pengemb 3. Tercipta kegiatan ekonomi masyarakat 4. Dukungan prasarana dari Pemda E. Kesejahteraan Masyarakat Penghuni 1. Tingkat kesehatan penghuni meningkat 2. Tingkat pendidikan anak-anak lebih baik 3. Tingkat kesejahteraan penghuni lbh baik Ya/ Tidak F. Acuan Pengembangan Perumahan 1. Dipertahankannya kearifan lokal 2. Rusus jadi acuan pemb. Perumahan 3. Prasarana/sarana dipergunakan bersama G. Kesenjangan Masyarakat 1. Pengurangan kesejangan di masyarakat 2. Konflik dimasyarakat berkurang

PROSEDUR EVALUASI MANFAAT RUMAH KHUSUS Putuskan Sasaran Kumpulkan Jawaban PENGHUNI SUSUN KUESTIONER Tentukan Jadwal TENTUKAN SASARAN PEMDA PEMERINTAH Edarkan Kuestioner Lakukan Penilaian REKOMENDASI DISKUSI

LATIHAN (GAME SIMULASI) PEMERINTAH PEMDA PENGHUNI Kuestioner: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. Kuestioner: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. Kuestioner: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. KESIMPULAN KESIMPULAN KESIMPULAN REKOMENDASI DISKUSI

TERIMA KASIH