GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Advertisements

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh : Hilmy Muhammadiyah Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Agama
Subbag umum / kepegawaian
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
Organisasi Perangkat Daeah yang terkait
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Semangat Baru MERAIH MATURITAS SPIP LEVEL 3
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi On Line kepada seluruh anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat dan Daerah melaui Video Conference Sosialisasi Gratifikasi melalui Publik Campaign (e-money, Buku Peraturan terkait Gratifikasi, banner kampanye gratifikasi kepada seluruh unit kerja di BPOM Laporan Pengendalian Gratifikasi dari Unit Kerja TW I s.d. IV Tahun 2018 Laporan Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi Tahun 2018 kepada KPK melalui Surat Inspektur II Nomor B-PI.03.03.7.72.08.18.0850 Tahun 23 Agustus 2018 hal Rekapitulasi Laporan Penolakan dan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan BPOM 27 Surat Apresiasi dari KPK kepada Pelapor Gratifikasi dan himbauan penolakan gratifikasi Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.23.02.18.0879 Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPOM Penyampaian LHKPN BPOM tahun 2018: 100% dari 1.099 pelapor Penyampaian LHKASN BPOM tahun 2018: 99% dari 2.043 pelapor

PENERAPAN SPIP Integrasi SPIP dengan Manajemen Risiko dan QMS ISO 9001:2015 BPOM Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan BPOM melalui: Risk Register Rencana Mitigasi Risiko Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dari seluruh unit kerja Survei kepemimpinan 360 derajat tingkat Eselon I, II, III, dan IV seluruh unit kerja Survei Integritas Organisasi Survei Integritas Jabatan Piagam Penghargaan Level 3 (terdefinisi) Maturitas SPIP BPOM Tahun 2018

PENGADUAN MASYARAKAT 06/05/2019 Menteri PANRB menetapkan BPOM sebagai salah satu dari 10 instansi terbaik (Top 10) pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2018 Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.04.02.03.19.0561 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.02.2.03.19.0560 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat Unit Kerja Pusat Tahun 2019 Tahun 2018 Jumlah pengaduan 7 Terkait penyalahgunaan wewenang 3 (43%) Terkait kualitas pelayanan publik 4 (57%) Terkait pengadaan barang dan jasa - (-) Terkait kepegawaian - (-) Telah selesai ditindaklanjuti 5 (29%) Sedang dalam proses TL 2 (71%) Dari 5 pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang yang ditindaklanjuti: Terbukti benar 2 Terbukti tidak benar 3 Pemberian sanksi terkait pengaduan penyalahgunaan wewenang yang terbukti benar: 2 dari 7 pengaduan (28,6%) masih dalam proses Pemberian sanksi moral dan etika berdasarkan kode etik PNS Badan POM PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010 Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.   Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

WHISTLE-BLOWING SYSTEM Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS TW I s.d. IV Tahun 2018 dan TW I Tahun 2019

BENTURAN KEPENTINGAN Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Tahun 2018 Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.06.7.72.04.19.0352 tanggal 10 April 2019 tentang Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Budaya Antikorupsi Tahun 2018 Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.08.18.4119 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Kinerja Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.72.12.18.5571 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di Lingkungan BPOM Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.02.19.508 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama BPOM Kapabilitas APIP Ittama BPOM Level 3 Penuh