HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
BADAN HUKUM KOPERASI.
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Pajak Daerah
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Proses Pembentukan Koperasi
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KESEKRETARIATAN DAN ORGANISASI SABTU, 16 JANUARI 2016
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 1

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN BPOM NO. UNIT ORGANISASI NILAI PERINGKAT KOMPOSIT 1 BPOM 80,35 P-5 2 Sekretariat Utama 80,36 3 Inspektorat Utama 81,51 4 Deputi I 87,65 5 Deputi II 90,63 6 Deputi III 88,85 7 Deputi IV 74,22 P-4 RATA-RATA 83,37 Tingkatan tertinggi organisasi tanggal 6 September 2018 Berdasarkan hasil analisis atas hasil penilaian terhadap 7 (tujuh) set kuesioner pada 2 (dua) tingkatan organisasi, diperoleh skor rata-rata 83,37 atau dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kelembagaan BPOM termasuk dalam peringkat komposit 5 (P-5). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. 2

ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI (lanjutan) Penyampaian Surat Sekretaris Utama Nomor HK.03.22.3.19.663 tanggal 14 Maret Tahun 2019 hal Usulan Perubahan atas PerBPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM Matriks Evaluasi Unit Kerja terhadap pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM Evaluasi sementara Loka POM mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM Notulen Rapat pembentukan UPT PPP0MN 3

PENATAAN Penyampaian laporan hasil evaluasi kelembagaan BPOM kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor OR.06.01.1.223.10.18.4815 tanggal 2 Oktober 2018 hal Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM. Penyampaian kelengkapan data laporan evaluasi kelembagaan BPOM berdasarkan hasil verifikasi kepada Kemen PANRB tanggal 26 Oktober 2018. Penyampaian usulan pembentukan UPT di lingkungan P3OMN BPOM kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana melalui Surat Sekretaris Utama Nomor HM.03.01.2.223.07.18.4241 tanggal 31 Juli 2018 hal Pembentukan UPT di Lingkungan P3OMN BPOM Pembahasan dengan Kementerian PANRB tanggal 15 Oktober 2018 dan 8 Maret 2019 mengenai usulan pembentukan 3 (tiga) UPT P3OMN terdiri atas: Balai Pengujian Produk Biologi (disetujui Kemen PANRB) Balai Kalibrasi (disetujui Kemen PANRB) Balai Pengujian Investigasi Obat dan Makanan Permohonan audiensi ke Menteri PANRB mengenai pembentukan UPT di lingkungan P3OMN BPOM melalui surat Kepala BPOM Nomor OR.06.1.223.01.19.40 tanggal 7 Januari 2019 hal Permohonan Audiensi. Surat Sekretaris Kemen PANRB Nomor B/3/S.TU.02/2019 tanggal 14 Januari 2019 hal Jawaban atas Permohonan Audiensi. Penyusunan Rancangan: Peraturan BPOM tentang OTK UPT di Lingkungan P3OMN BPOM Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12/2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM Tanggapan BPOM atas Saran Kemen PANRB mengenai Pembentukan UPT Balai Pengujian Investigasi OM 4