HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Advertisements

Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENERAPAN E-CATALOGUE
Penjaminan Mutu Pendidikan
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Focal Point Produk Hukum
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PENGENDALIAN SEKTOR PUBLIK
Peraturan Perundang-undangan
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Keuangan Sekolah/Madrasah
Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERMENKES NO.33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
BPBD CECEP KURNIA.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
ONLINE SINGLE SUBMISSION
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain: RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan RPP tentang Pengamanan SF dan Alkes (pencabutan PP 72/1998) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat & Makanan; Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik sebagai revisi Perka Nomor 39 Tahun 2017 ttg Yanblik. Perka BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia Perka BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemasukan Obat dan Makanan Catatan: Regulasi terkait yang dicabut antara lain: Perka BPOM Nomor HK.00.06.1.0256 Taun 2008 ttg Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susus Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.03403 ttg Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan pada Label Rokok Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Produk Rokok yang Beredar dan Iklan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturn Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin.

HARMONISASI … (2) Pencabutan beberapa Perka BPOM terkait dg regulasi yang tumpang tindih/disharmonis yaitu: Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor yang telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.03403 Tahun 2001 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan Pada Label Rokok yang telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.03403 Tahun 2001 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan Pada Label Rokok; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan yang telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin yang telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin; dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.02771 Tahun 2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor yang telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.35.02771 Tahun 2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor.

HARMONISASI … (3) Regulasi terkait perkuatan Kelembagaan: Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sinergi kebijakan dan regulasi dalam dokumen perencanaan dalam sistem KARINA (Kerangka Regulasi Nasional) Pengembangan aplikasi sistem monitoring dan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan