PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Advertisements

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014.
Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
STANDAR 2.
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Persengketaan Informasi Publik
Penjaminan Mutu Pendidikan
IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK
Keterbukaan Informasi Publik
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
implementasi UNDANG-UNDANG nO 14 tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Daftar Informasi Publik
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Standart Format Konten PPID
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA
DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN STRATEGI PPID Surabaya, 25 Juli 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR PPID PROV.JATIM Agus dm.
OPTIMALISASI PERAN PPID BP. SKPD KABUPATEN
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Keterbukaan Informasi Badan Publik / OPD ?
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK Dr. Amirudin Prodi Antropologi FIB Undip, Komisioner KI Pusat 2009-2013 Semarang, 5 Desember 2018

Layanan Berbasis Right to Acces Asas KIP Tujuan UU KIP Kewajiban Badan Publik Layanan Badan Publik Setiap informasi adalah terbuka (g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilan layanan informasi berkualitas Regulasi internal Struktur Organi- siasi & PPID Membuat positive list Membuat pertimbangan tertulis Memberi layanan informasi Menangangi sengketa informasi Pembiayaan Layanan informa-si yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan Maklumat layanan berdasarkan UU Pelayanan Publik Informasi dikecuali-kan bersifat ketat, & terbatas Informasi diperoleh dengan: cepat & te-pat waktu, biaya ri- ngan, sederhana

Kelaian Umum BP Aktivitas LIP Legalitas Dukungan Sapras Koordinasi collecting Pembinaan, pengawasan, monev oleh PPID Rakor/raker rutin Agenda rutin/terjadwal PPID Bimtek kapasitas Penetapan DIP Verifikasi bahan informasi publik Kepemilikan peraturan internal SK mengenai Organisasi & PPID SOP tata kelola informasi publik (IP) SOP penyusunan daftar IP SOP Layanan Permohonan IP SOP Uji konsekuensi SOP penanganan keberatan SOP fasilitasi permohonan keberatan IP Memasang maklumat layanan IP Tim yang mengangani sengketa informasi Dukungan Sapras Desk informasi Anggaran Pembiayaan Ruang arsip penyimpanan dokumen Digitalisasi dokumen

Kelaian Umum BP 1. Website dan Kontennya 2. Ketersendian Informasi: Pro-aktif, Pasif, Informasi Dikeculiakan 3. Portal Open Data 4. Uji konsekuensi 5. Inovasi pengembangan layanan

KIP & TATA KELOLA PEMERINTAHAN TARGET 2023 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB) 83 % Peningkatan Pelayanan Publik (direct services) Pemerintahan yang terbuka (Open Government) Perkuat keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik Meningkatkan komunikasi dgn masyarakat Menyerap aspirasi publik Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Digitalisasi tata kelola pemerintahan

Layanan Informasi Akses Mutu TOLAK UKUR Tata Kelola (Transparan, Akuntabel, partisipa-tif, koordinatif TOLAK UKUR Akses [Murah, Se- derhana, mu-dah, dll) Mutu (Mutu produk [informasi], mutu layanan] Kelembagaan Sapras SDM Pembiayan

DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN LIP ARAH (Indikator RPJMD) TUJUAN (Indikator Renst) SASARAN (Indikator Prog) TARGET (Indikator Keg) (1) Perkuat keterbukaan informasi, transparans, partisipasi publi; (2) Meningkatkan komunikasi dgn masyarakat Reformasi birokrasi yg dinamis berbasis teknologi informasi & sistem layanan terintegrasi. Perluas AKSES Kat MUTU Penguatan TATAKELOLA (1) Terlaksananya SLIP, (2) Jumlah sengketa informasi terlayani PROG-KEG REGULER LAYANAN INFORMASI RENAKSI REVOLUSI LAYANAN INFORMASI Kelembagaan dan SDM PPID Collecting, Classification, Documentation, Public Sercive, Report Sarana prasarana Open Data System Single Data System Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Siklus Layanan Informasi Collecting Classification Documentation Public Service Report

Kualitas Layanan Collecting Pro public interest Classification Hardskill Public Service Collecting Classification Documentation Public Service Softskill Public Service Pro public interest Komitmen Inklusifitas Non diskriminasi Inovasi Kebaruan/Novelty Kompatibel Keberlangsungan Relevansi/kemanfaatan

terimakasih