Tata Kelola Keuangan Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan & Pembukuan Tata Kelola Keuangan Sekolah Perencanaan Pelaksanaan & Pembukuan Pelaporan Membutuhkan Manajemen Optimal

Manajemen Optimal Perencanan & Pelaksanaan Optimal Transparan Efisiensi & Efektifitas Anggaran Akuntabel Menghasilkan Dampak Maksimal Dukungan Mutu Pembelajaran Maksimal

Perencanaan

EDS VISI/MISI TUJUAN PROGRAM SEKOLAH

R K J M R K T R K A S Disusun setiap 4 tahun Disusun setiap tahun Evaluasi Diri Sekolah R K J M (Rencana Kerja Jangka Menengah) Disusun setiap 4 tahun R K T (Rencana Kerja Tahunan) Disusun setiap tahun R K A S (Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah) Disusun setiap tahun

Prinsip Penyusunan RKAS Terpadu Kebutuhan RKAS Pembagian Tugas Hasil Evaluasi Partisipasif dan Transparan Meningkatkan Kinerja

RKAS Memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam satu periode kegiatan dengan mencantumkan semua sumber dana yang akan diterima oleh sekolah, dengan mengedepankan falsafah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tanggung Jawab Perencanaan Komite Sekolah Guru Kepsek Yayasan RKAS

PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 2 ayat 1 “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”

Sumber Dana Sekolah Dari Yayasan Dari Pemerintah Sumber Lain RKAS

Hakikat Penyusunan RKAS Semula... Terkait pengembangan sekolah, sehingga disusun berdasarkan 8 Standar Pengembangan Sekolah dengan periode tahun pelajaran, mengingat periode kegiatan sekolah mengikuti tahun pelajaran. ...kemudian

tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “pengelolaan pendidikan jenjang menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi” Terkait penata usahaan dana di satuan pendidikan menengah/khusus negeri

Satdikmen & Satdiksus Menjadi bagian dari SKPD Pendidikan Sesuai dengan ketetentuan UU 23/2014 di atas, bagi satdikmen dan satdiksus negeri maka... RKAS menjadi bagian dari RKA Dinas Pendidikan

UU No. 23 Tahun 2014 pasal 327 ayat (2) “dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah” Terkait penerimaan dana di SD/SMP negeri

Pencatatan RKAS Dalam RKA SKPD Pendidikan Sesuai dengan ketetentuan UU 23/2014 di atas, bagi SD dan SMP negeri maka... Sekolah harus mencatatkan RKAS dalam RKA Dinas Pendidikan

Hakikat Penyusunan RKAS menjadi... Terkait pengembangan sekolah, sehingga disusun berdasarkan 8 Standar Pengembangan Sekolah dengan periode tahun pelajaran, mengingat periode kegiatan sekolah mengikuti tahun pelajaran. + Terkait keuangan daerah, mempertimbangkan informasi kode rekening belanja dengan periode tahun anggaran, mengingat anggaran untuk pembiayaan di sekolah mengikuti anggaran pemda sesuai tahun anggaran.

Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) RKT TP Ke-1 RKT TP Ke-2 RKT TP Ke-3 RKT TP Ke-4 Sms 1 Sms 2 Sms 1 Sms 2 Sms 1 Sms 2 RKT Tahun Anggaran Perencanaan Anggaran R K A S Tahun Anggaran

Fungsi RKAS Sebagai pedoman pengelolaan sekolah; Sebagai gambaran kinerja sekolah; Sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi sekolah kepada pemangku kepentingan; Sebagai pengendali program dan kegiatan sekolah, Sebagai alat evaluasi dan bahan perencanaan kerja sekolah jangka menengah berikutnya.

Pelaksanaan & Administrasi Pembukuan

Kunci Pelaksanaan Program Ikuti rencana yang sudah disusun dalam RKAS; Pahami dan taati ketentuan penggunaan dana Penggunaan yang diperbolehkan; Larangan penggunaan; Mekanisme pembelian barang/jasa di sekolah. Selenggarakan pembukuan yang tertib Pencatatan sesuai dengan transaksi; Laksanakan pencatatan segera setelah transaksi terjadi.

Aturan dan format terkait administrasi, kewajiban keuangan, pembukuan dan pelaporan yang sudah diatur oleh peraturan lain tidak dibahas rinci dalam juknis Hal ini tidak menggugurkan kewajiban sekolah untuk melaksanakan ketentuan tersebut

1 RKAS dan 1 Pembukuan 1/lebih Laporan Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Pajak R K A S Buku Kas Umum Buku Pembantu Bank 1 RKAS dan 1 Pembukuan 1/lebih Laporan

Laporan

Laporan Keuangan Sekolah RKAS Pembukuan Informasi rencana Informasi realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Penyampaian Komite Sekolah Orang Tua / Masyarakat Stakeholder Rutin Rutin + Sesuai program Rutin + Sesuai program

Implementasi Tata Kelola Keuangan Sekolah Terkait BOS

Anggaran Kemdikbud Transfer Daerah Dekon Disdik Prov APBD Kab/Kota APBD Provinsi DIKDAS Transfer Lainnya Transfer Lainnya DAK Non Fisik 2005 s.d 2010 2011 2012 s.d 2015 2016 2017 s.d sekarang DAK Non Fisik DIKMEN DIPA Kemdikbud APBD Provinsi Anggaran Kemdikbud Transfer Daerah

Aturan BOMM, Rintisan BOS, dan BOS Kemdikbud Aturan BOS Kemdikbud Aturan BOS Kemdikbud + SE Bersama Kemdagri Aturan BOS Kemdikbud + Aturan Hibah BOS Aturan BOS Kemdikbud + SE Kemdagri (UU 23/2014) 2005 2011 2012 2017 sekarang Aturan BOS Kemdikbud + SE Kemdagri (UU 23/2014) Aturan BOMM, Rintisan BOS, dan BOS Kemdikbud

? R K A S Bagaimana ketentuan sebelum 2017 dan sejak 2017 Pembukuan Laporan Bagaimana ketentuan sebelum 2017 dan sejak 2017 ?

RKAS Sebelum 2017 Sejak 2017 Rincian 8 Standar Rincian 8 Standar Rincian Jenis Belanja Metode pembuatan: Manual (perlu waktu) Alpeka (singkat dan mudah) Metode pembuatan: Manual (perlu waktu dan sulit) Alpeka (hanya untuk 8 standar) Apakah sekolah jadi membuat RKAS dalam 2 versi?

Pembukuan Sebelum 2017 Sejak 2017 Pencatatan belanja umum Pencatatan belanja berdasar jenis belanja Metode pembuatan: Manual (perlu waktu) Alpeka (singkat dan mudah) Metode pembuatan: Manual (perlu waktu dan sulit) Alpeka (hanya untuk 8 standar) Ada format pencatatan tambahan terkait jenis belanja yang menambah beban kerja.

Laporan Sebelum 2017 Sejak 2017 Laporan Penggunaan Dana (8 standar dan komponen BOS) Laporan Penggunaan Dana (8 standar dan komponen BOS) Laporan Keuangan Daerah Cukup 1 format laporan. Metode pembuatan: Manual (perlu waktu) Alpeka (singkat dan mudah) Ada beberapa format laporan. Metode pembuatan: Manual (perlu waktu dan sulit) Alpeka (hanya untuk 8 standar) Apakah sekolah jadi membuat laporan dalam 2 versi?

(Sekolah negeri & swasta) (hanya Sekolah negeri) Program BOS (Sekolah negeri & swasta) Penatausahaan BOS di Keuangan Daerah (hanya Sekolah negeri) Sekolah Dikdas Dikmen Diksus Disdik Kab/Kota Disdik Kab/Kota Disdik Provinsi Disdik Provinsi Pemda Kab/Kota Pemda Provinsi Kemdikbud

Kewajiban Pelaporan Sekolah Rekapitulasi realisasi penggunaan BOS Laporan berdasar komponen belanja BOS. Laporan belanja  Laporan berdasarkan jenis belanja; Laporan aset Laporan penerimaan barang modal hasil belanja Laporan online

Dimudahkan dengan Aplikasi RKAS Pembukuan Laporan Disusun dengan rincian: 8 standar Jenis belanja Disusun dengan informasi: 8 standar Jenis belanja Yang harus disusun terdiri atas: Laporan BOS Laporan keuangan daerah Dimudahkan dengan Aplikasi RKAS 2 kali kerja yang menghabiskan energi dan waktu

Terima Kasih