Peran Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis Kota Surakarta Jakarta, 11-13 Februari 2019

1. latar belakang

Kota Surakarta Luas 44.04 km2 Penduduk 562.369 jiwa Kepadatan Kecamatan 5 Kelurahan 54

Case Notification Rate TBC Prov. Jawa Tengah 2015 - 2018

untuk penemuan kasus TBC kota Surakarta ( + sekitar ) 2018 ( 1.651 ) sedikit menurun disbanding 2017 ( 1.656 ) ada di urutan ke-6 besar diantara 35 kota / kab Provinsi Jawa Tengah notifikasi 1.651 kasus case notification rate ( CNR ) 293 / 100.000 penduduk case detection rate ( CDR ) 100.9 % ( target : 1.636 ) treatment success rate ( TSR ) 2017 86.8 % ( 1.429 / 1.651 )

Case Notification Rate TBC di Kota Surakarta 2015 - 2018

untuk penemuan kasus TB kota Surakarta 2018 ( 674 ) menurun dibandingkan 2017 ( 714 ) notifikasi 674 kasus case notification rate ( CNR ) 119 / 100.000 penduduk case detection rate ( CDR ) 41.2 % ( target 1.636 ) treatment success rate ( TSR ) 2017 90.3 % ( 608 / 674 )

notifikasi kasus TB kota Surakarta ( domisili ) belum mencapai target ‘kasus hilang’ karena belum dilaporkan atau belum ditemukan, di butuhkan keterlibatan sektor non kesehatan (pemerintah – swasta )

eliminasi tuberkulosis bagian dari urusan pemerintah daerah 2. eliminasi tuberkulosis bagian dari urusan pemerintah daerah

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan RPJP NASIONAL RPJP NASIONAL RKP pedoman dijabarkan di acu memperhatikan RPJP DAERAH RKPD RPJP DAERAH dijabarkan pedoman 1 tahun 20 tahun 5 tahun di acu pedoman RENSTRA SKPD RENJA SKPD pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Penguatan Hukum Instruksi Walikota Surakarta no : 440 / 4869 / 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta no : 12 / 2017, tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta 2016-2021 Peraturan Daerah Kota Surakarta no : 11 / 2017, tentang Sistim Kesehatan Daerah Kota Surakarta Rencana revisi perwali no 16 tahun 2016 ttg pembebasan biaya t pelayanan kesehatan ( skrening TB dan pemeriksaan sputum masuk program pemeriksaan kimia darah)

penanggulangan tuberkulosis 3. rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis kota Surakarta 2016-2021

tertanggal : 21-12-2016, untuk pelaksanaannya di susun buku saku RAD Penangulangan TB kota Surakarta 2016-2021, diperkuat dengan Instruksi Walikota nomor : 440 / 4869 / 2016 tertanggal : 21-12-2016, untuk pelaksanaannya

RAD P2-TB Kota Surakarta dokumen yang memuat program aksi daerah kota surakarta, berupa langkah-langkah konkrit dan terukur, yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di kota surakarta untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TB, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah kota surakarta , dalam penanggulangan TB

Menuju Surakarta Eliminasi TBC 2025 dan Bebas TBC 2035 Walikota Surakarta Bp. FX Hadi Rudiyatmo memanfaatkan berbagai kegiatan dengan masyarakat : sosialisasi TOSS TBC peringatan Hari Kemerdekaan RI 2018 peringatan Hari TB 2018 kegiatan skrining TB di pasar

perkiraan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan tuberkulosis 4. perkiraan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan tuberkulosis kota Surakarta 2016-2021

Strategi Penanggulangan TB RAD P2-TB Penguatan Kepemimpinan Program dan Dukungan Sistem Peningkatan Akses Layanan TOSS-TB yang Bermutu Pengendalian Faktor Resiko Penularan TB Peningkatan Kemitraan melalui Forum Koordinasi TB Peningkatan Kemandirian Masyarakat Menanggulangi TB Penguatan Manajemen Program

Perkiraan Kebutuhan Anggaran Penanggulangan TB RAD P2-TB Kota Surakarta TAHUN ( Rp.) strategi 2017 2018 2019 2020 2021 1 200.200.900 132.725.000 248.490.000 71.874.000 79.061.400 2 616.950.000 332.021.000 365.223.100 401.745.410 441.919.950 3 236.225.000 976.340.000 873.609.000 960.969.900 1.057.066.890 4 194.600.000 191.400.000 210.540.000 231.594.000 5 21.665.000 389.675.000 428.642.500 471.506.750 518.657.425 6 166.690.000 786.475.000 330.715.000 4.070.126.500 4.375.196.650 1.436.330.900 2.808.636.000 2.457.219.600 6.207.816.560 6.666.502.315 Jumlah total 19.576.505.380 menjadi kewajiban bersama pemerintah daerah kota Surakarta dan pihak terkait lainnya

Pelaksanaan RAD P2TB kota Surakarta 5. mengawal Pelaksanaan RAD P2TB kota Surakarta

Dibentuk Tim Advokasi Anggaran ( BASUDEWA ) TBC merupakan penyakit menular yang berdampak luas, sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menanggulanginya. Kegiatan- kegiatan yang tercantum dalam RAD Penanggulangan Tuberkulosis kota Surakarta perlu dipastikan untuk dilaksanakan. Dibentuk tim advokasi anggaran ( Tim BASUDEWA ) yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat Tim BASUDEWA : Tim Bahas Anggaran Surakarta Demi Waras Wasis Wareg Mapan Papan untuk Penanggulangan TBC Kota Surakarta ( SK. Walikota No. 440/57.17/I/2017 )

Struktur Tim BASUDEWA Tim Pengarah Walikota ( Penasehat ) Sekretaris Daerah ( Pembina ) Penanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan Kota Asisten Pengembangan Ekonomi SEKDA Tim Pelaksana Pengurus Inti (5) Anggota Bid. Advokasi (13) Anggota Bid. Kampanye Publik (13) Anggota Bid. Peningkatan Kapasitas (8)

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMERINTAH AKADEMISI UNSUR TIM ADVOKASI ORMAS RUMAH SAKIT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PERKUMPULAN

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab menyusun rencana advokasi anggaran ( pemerintah-swasta-masyarakat ) untuk penanggulangan TBC kota Surakarta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ( pemerintah-swasta-masyarakat ) untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan TB di kota Surakarta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TB kota Surakarta dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota

Perubahan Penting Yang Terjadi Meningkatnya peran serta pemerintah & non pemerintah RAD P2-TB dilakukan pengawalan untuk pelaksanaan nya melalui monev Isu TB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi juga non Kesehatan

Pembelajaran dari Tim BASUDEWA perhatian unsur non kesehatan public-swasta-masyarakat meningkat. Ada partisipasi aktif unsur non kesehatan : public-swasta-masyarakat. RAD P2-TB terjaga pelaksanaanya karena dilakukan pengawalan dengan dilakukan monitoring evaluasi secara berkala. Ada alokasi anggaran APBD untuk pembiayaan kegiatan Tim BASUDEWA Keterlibatan unsur non pemerintah sebagai Ketua Tim BASUDEWA untuk menghindari munculnya konflik kepentingan

hasil monitoring evaluasi pelaksanaan RAD P2-TB kota Surakarta 6. hasil monitoring evaluasi pelaksanaan RAD P2-TB kota Surakarta

jadwal kunjungan monitoring Monitoring Evaluasi Implementasi RAD P2-TB Kota Surakarta jadwal kunjungan monitoring alat bantu monitoring

sejak terbentuk, Tim BASUDEWA telah melakukan 2 x kegiatan monitoring evaluasi : 2017 dan 2018 terdapat perubahan signifikan peran dan keterlibatan OPD non kesehatan, baik dalam bentuk kegiatan maupun alokasi anggaran alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan TBC di RENJA OPD non Kesehatan tidak bisa muncul dengan nama “TBC”, sehingga menginduk di pos anggaran yang ada misal : diseminasi info, renovasi rumah layak huni, peningkatan kapasitas, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesehatan masyarakat

masih banyak OPD yang belum tahu adanya regulasi untuk P2TB ( Instruksi Walikota dan PERWALI RAD P2TB ) dari 26 OPD, baru 6 ( enam ) OPD yang sudah alokasi anggaran untuk kegiatan P2-TB di rencana kerja anggaran 2019 nya : 5 Kecamatan dan Bag. KESRA alasan OPD yang sudah alokasi anggaran untuk kegiatan P2TB : TB merupakan masalah bersama dan harus diatasi bersama lintas sektor monev 2017

80 % OPD tahu adanya regulasi untuk P2TB ( Instruksi Walikota dan PERWALI RAD P2TB ) 52 % OPD tahu strategi penanggulangan TB yang ada dalam RAD P2TB Surakarta ada 44 % OPD yang memiliki program kegiatan terkait kesehatan, namun baru 36 % OPD yang sudah mengajukan usulan untuk kegiatan P2TB monev 2018

peran dan keterlibatan pemerintah daerah kota Surakarta 7. peran dan keterlibatan pemerintah daerah kota Surakarta dan para pihak terkait

Alokasi Anggaran untuk P2 TB Dinas Kesehatan POS 2017 ( Rp ) 2018 ( Rp. ) 2019 ( Rp ) APBD DKK 110.641.000 233.125.000 442.900.000 DBHCHT 122.632.000 141.252.000 85.650.000 Mitra ( CTB ) 937.252.000 631.893.000 853.490.000 Mitra ( GF-TB ) 677.351.454 1.223.201.079

terdapat peningkatan anggaran APBD untuk P2TB terdapat penurunan anggaran DBHCHT , untuk pembangunan RSUD Kecamatan Pasar Kliwon alokasi BOK PKM untuk kegiatan P2TB di pastikan melalui ‘desk’ tiap PKM kegiatan P2TB kota Surakarta juga di dukung dana hibah dari mitra ( CTB-KNCV dan GF-TB )

CSR Mobil SIGAP TBC ada 18 mobil dengan stiker TOSS TB : MOBIL SIGAP TBC, untuk kegiatan KIE dan skrining TBC di masyarakat ( 10 pasar kota Surakarta ) 1 mobil dari CSR PT. TASPEN biaya stiker CTB-KNCV ; 17 mobil operasional PKM biaya stiker BLUD PKM

DINAS PPPA&PM Walikota menyetujui proposal permohonan dana untuk kegiatan SEMAR ( Semangat Membara Berantas TB ) organisasi mantan pasien TB.RO dari PPPA&PM Kegiatan Karya Bhakti Daerah/MMD dari Dinas PPPA&PM dengan materi Pengendalian TBC di Kota Surakarta

DISHUBKOMINFO & HUMAS PROTOKOL Sosialisasi TBC melalui siaran TA TV Sosialisasi tentang TBC melalui bulletin pemerintah kota Sosialisasi TBC melalui siaran RRI

update TB bagi DPM / Klinik peran KOPI TB penguatan jejaring TB 14 RS penguatan penerapan ISTC menyusun PPK ( panduan praktik klinik ) TB, CP ( clinical pathway ) TB, SPO skrining batuk dan SPO ‘jalur cepat’ kasus batuk

Sonjo Warga Sosialisasi TOSS TB oleh Walikota Surakarta Bp. FX Hadi Rudiyatmo pada acara “Sonjo Warga” di Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis