RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Oleh: Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
RADALGRAM Data Desember 2017 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Tingkatan Kategori KLA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 PROV JATENG RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

PERMASALAHAN

URUSAN PPPA Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, namun tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dari pencapaian menuju angka 100, namun masih diatas capaian nasional. Hal tersebut menunjukkan kesetaraan gender (utamanya komponen rata-rata lama sekolah dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja) di Jawa Tengah sedikit menjauh sehingga perlu upaya keras dalam peningkatan pelembagaan PUG di Jawa Tengah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan diatas capaian nasional. Hal tersebut menunjukkan perempuan Jawa Tengah semakin meningkat perannya dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi. Namun demikian perlu intervensi lebih lanjut mengingat peran perempuan dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi dipandang masih belum optimal.

URUSAN PPPA Kabupaten/Kota yang memenuhi indikator KLA minimal tingkat pratama bersifat fluktuatif. Namun cenderung mengalami tren kenaikan. Terakhir tahun 2018 sebanyak 29 kab/kota (82,86%) Upaya advokasi dan fasilitasi kepada kabupaten/kota terus ditingkatkan menuju seluruh kabupaten/kota memenuhi indikator KLA minimal tingkat pratama (100%) serta dilakukan advokasi dan fasilitasi untuk meningkatkan jenjang kategori KLA.

URUSAN PPPA Jumlah perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan tiap tahun bersifat fluktuatif dimana ada peningkatan dan juga ada penurunan. Namun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan upaya pencegahan berjalan, sedangkan upaya sosialisasi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak utamanya di rumah (KDRT) dilakukan dengan intens. Namun demikian penurunan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus perhatian. Jumlah korban kekerasan yang dialami anak lebih tinggi dibanding dengan korban yang dialami perempuan. Namun secara umum mengalami penurunan. Menjadi perhatian bahwa kondisi jumlah korban yang dialami perempun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadikan perhatian serius untuk dilakukan upaya keras.

Pesebaran Kasus Kekerasan Perempuan di Jawa TengahTahun 2018

Pesebaran Kasus Kekerasan Anak di Jawa TengahTahun 2018

URUSAN DALDUK KB Unmet Need (PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda, tidak ber-KB) bersifat fluktuatif, ada penurunan dan kenaikan. Tahun 2016 persentasenya dapat ditekan, namun pada tahun 2017 dan 2018 justru meningkat signifikan. Tingginya Unmet Need disebabkan Rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB (takut efek samping, keyakinan agama), disamping jumlah PLKB yang semakin berkurang dikarenakan pensiun serta peran lembaga masyarakat dirasakan belum maksimal. Sehingga perlu upaya yang keras untuk menekan laju peningkatan unmet Need. CPR (Angka Pemakaian Kontrasepsi) dilihat dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan tren menurun sebesar 4,88%. Penurunan tersebut disebabkan : Rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur/PUS untuk ber-KB (takut efek samping, keyakinan agama); masih tingginya pemakaian alat konstrasepsi Non MKJP (Kondom, Suntikan, Pil) sebesar 71,55%; terbatasnya jumlah PLKB (1 : 4-5 desa/kel)

URUSAN DALDUK KB Persentase Keluarga Pra Sejahtera dari tahun ke tahun menunjukkan tren menurun, namun demikian upaya terus dilakukan untuk menekan dan mengurangi persentase keluarga pra sejahtera seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Keaktifan Kelompok BKB dari tahun 2014 bersifat fluktuatif, namun secara umum menunjukkan tren kenaikan. Namun demikian perlu upaya keras untuk meningkatkan keaktifan kelompok BKB guna mendukung tumbuh kembang anak yang optimal dan mencegah terjadinya stunting pada anak. Upaya tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan keaktifan kelompok BKR dan BKL

ISU STRATEGIS URUSAN PPPA URUSAN DALDUK KB Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan; Peningkatan pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator KLA; Penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak URUSAN DALDUK KB Peningkatan kesertaan keluarga berencana; Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Prioritas Nasional Prioritas Daerah PROGRAM PRIORITAS OPD PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 Tema RKP Tahun 2020 Arah Kebijakan RKPD Prov. Jateng Tahun 2020 DUKUNG PROGRAM KEGIATAN OPD Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas Penyediaan Basic Life Acces (Klaster 1) Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan KB Penguatan Sustainable Livelihood (Kalster 2, 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (Damping Prp jadi pelaku usaha ekonomi ) Program Keluarga Sejahtera (Berdaya kelompok UPPKS) Prioritas Nasional Prioritas Daerah Pengurangan kemiskinan dan pengangguran Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah dengan rencana obligasi daerah Penurunan disparitas wilayah Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan Konektivitas dan pemerataan Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup Stabilitas pertahanan dan keamanan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (Pelembagaan PUG, PUHA, Partisipasi Anak) Program Perlindungan Perempuan dan Anak Program Keluarga Sejahtera (Berdaya Kelompok Tri Bina)

RENJA PERANGKAT DAERAH MENDUKUNG PROGRAM KERJA GUBERNUR PROGRAM PERANGKAT DAERAH Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Keg. Pemberdayaan Prp : Pendidikan politik perempuan (20.700 orang) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan Partai Politik (40 orang) Keg. Pelembagaan PUG dan Tingkat Kual Klrga yg responsif gender : Pelatihan penyusunan PPRG tingkat provinsi (40 orang) Pelatihan PUG bagi SMA/K (50 orang) Penguatan tim driver provinsi dan kab/kota (4 OPD Provinsi dan 4 OPD pada 35 kab/kota) Penguatan Sustainable Livelihood (Kalster 2, 3) Pendampingan Prp menjadi pelaku usaha ekonomi (30 orang) Program Keluarga Sejahtera Keg. Advokasi Kesejahteraan Keluarga : Bintek penyusunan fisibility Study (FS) Kelompok UPPKS (100 orang) Orientasi pengelola UPPKS (200 orang) Penyediaan Basic Life Acces (Klaster 1) Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana : Keg. Peningkatan kesertaan KB : Dukungan layanan KB MKJP bagi akseptor keluarga Pra KS dan KS 1 (54.316 akseptor)

URUSAN PPPA

IKU RENSTRA (TUJUAN DAN SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH RENSTRA URUSAN PPPA TAHUN 2018-2023 NO IKU RENSTRA (TUJUAN DAN SASARAN) AWAL RENSTRA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR RENSTRA Tujuan : Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak 1 IDG 75.10 (2017) 75.12 75.14 75.16 75.18 75.20 2 Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak 82.86 85.71 (30 kab/kota) 88.57 91.43 100 3 Rasio kekerasan terhadap prp dan anak 8.44 per 100.000 8.37 per 100.000 8.29 per 100.000 8.22 per 100.000 8.15 per 100.000 8.07 per 100.000 8.07 per 100.000 Sasaran 1 : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 34.13 (2017) 34.18 34.21 34.24 34.27 34.30 % kab/kota yg terapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak 22.86 25.71 (9 kab/kota) 28.57 31.43 34.29 Sasaran 2 : Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 8.20 per 100.000 8.16 per 100.000 8.13 per 100.000 8.09 per 100.000 8.05 per 100.000 8.02 per 100.000 8.02 per 100.000

Indikator Kinerja Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK Indikator Kinerja Program : % Peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi % Kab/kota menuju layak anak Tingkat Madya, Pratama, Nindya % Data dan informasi PPPA yang tersedia Target 2020 : 30% 82.86% (29 kab/kota) 83,33% (5 dokumen) Kegiatan Pelembagaan PUHA dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak Target 2020 : 29 kab/kota memperoleh KLA tingkat pratama, madya, nindya 100 % keluarga berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Target 2020 : 30 orang pelaku usaha ekonomi perempuan 2.000 perempuan mendapatkan pendidikan politik Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender Target 2020 : 38 OPD Prov dan 35 kab/kota melaksanakan PPRG 100 % keluarga berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender terlayani Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak Target 2020 : 34 Forum Anak provinsi dan kab/kota terlibat proses pembangunan

5 dokumen laporan data dan informasi PPA Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, dan Keluarga Target 2020 : 5 Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dikuatkan dan dikembangkan 20 Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak ikuatkan dan dikembangkan 30 Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga dikuatkan dan dikembangkan Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi PPA Target 2020 : 5 dokumen laporan data dan informasi PPA

Indikator Kinerja Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Indikator Kinerja Program : Rasio korban kekerasan terhadap perempuan Rasio korban kekerasan terhadap anak Target 2020 : 5,81 per 100.000 12,66 per 100.000 Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Target 2020 : Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi sebanyak 997 kasus Kegiatan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Target 2020 : 100% perempuan korban kekerasan yang terlaporkan terlayani sesuai standar Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak Target 2020 : Penurunan kasus kekerasan terhadap anak menjadi sebanyak 1.188 kasus Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Target 2020 : 8 lembaga layanan perlindungan perempuan/ pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dikuatkan dan dikembangkan

100% anak korban kekerasan yang terlaporkan terlayani sesuai standar Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak Target 2020 : 15 lembaga layanan perlindungan perempuan/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang dikuatkan dan dikembangkan Kegiatan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak serta Anak Berhadapan Hukum (ABH) Target 2020 : 100% anak korban kekerasan yang terlaporkan terlayani sesuai standar

URUSAN DALDUK KB

IKU RENSTRA (TUJUAN DAN SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH RENSTRA URUSAN DALDUK KB TAHUN 2018-2023 NO IKU RENSTRA (TUJUAN DAN SASARAN) AWAL RENSTRA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR RENSTRA Tujuan : Mewujudkan keluarga kecil berkualitas 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) 2.30 (2017) 2.26 2.24 2.22 2.20 2.18 Sasaran 1 : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana 2 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR 73.69 74.00 74.75 75.50 76.25 77.00 Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga 3 Persentase Keluarga Pra Sejahtera 22.14 (2017) 21.64 21.14 20.64 20.14 19.64

Indikator Kinerja Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Program : % provinsi dan kab/kota memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk % penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) % Unmetneed KB % Ormas/ mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif Target 2020 : 16,67% 28,50% 12,25% 100% Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB MKJP Target 2020 : 1.370.872 akseptor peserta KB MKJP Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk Target 2020 : 2 dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE Pengendalian Penduduk dan KB Target 2020 : Penurunan jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB menjadi sebanyak 799.664 orang Kegiatan Pemaduan Kebijakan dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Target 2020 : 3 dokumen kebijakan 35 SLTA mendapat pengetahuan pengendalian penduduk

1 dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi Target 2020 : Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan dan KB Target 2020 : 1 dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam Program KB Target 2020 : 20 ormas/mitra kerja ditingkatkan peran sertanya dalam program KB

Indikator Kinerja Program : PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA Indikator Kinerja Program : % Kelompok Tribina yang aktif % UPPKS yang aktif % ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga yang aktif Target 2020 : 96,15% 89,90% 40% Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga Target 2020 : 26.737 kelompok Tribina aktif Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga Target 2020 : 15.404kelompok UPPKS aktif Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga Target 2020 : 2 ormas/mitra kerja ditingjkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

TERIMA KASIH