Sesi 9: Mengukur Potensi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Visi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA: “Program Studi Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA pada tahun 2020 menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang menghasilkan lulusan unggul di tingkat nasional yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.“ Sesi 9: Mengukur Potensi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Tim Dosen Tuti Handayani, SE., M.K.M. Yuyun Umniyatun, SKM., MARS Pembiayaan & Penganggaran Kesehatan, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA

Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep sehat, sakit dan aspek sosial budaya. Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Tujuan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep sehat. Mahasiswa mampu menjelaskan mendiskusikan tentang konsep sakit. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan tentang tentang aspek sosial budaya dalam pemahaman masyarakat tentang konsep sehat dan sakit.. Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Materi Pembelajaran Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Dasar hukum dari UU SJSN No 40 tahun 2004 → Kebijakan untuk memenuhi hak setiap warga negara agar bisa hidup layak dan bermartabat menuju tercapainya tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Jaminan Kesehatan → dalam SJSN → prinsipnya asuransi sosial → menghendaki peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran jaminan kesehatan secara adil berdasarkan kemampuan finansial peserta.

Menurut P2JK (Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan) → Kemenkes (2010) → kepemilikan jaminan kesehatan sejak adanya jamkesmas dan jamkesda → cakupan kepesertaan mencapai 60,24%. Karena 70% pembiayaan kesehatan bersumber dari out of pocket masyarakat sendiri Namun memang belum banyak hasil (output) bahkan outcome kesehatan yang dicapai → belum dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal

Disinyalir ada beberapa kelemahan program jamkesda yaitu: Iuran peserta dari jamkesda/ masyarakat tdk dilibatkan dalam iuran → menyebabkan beban APBD terus naik Terbatasnya portabilitas karena jamkesda berlaku berdasakan wilayah Besarnya cost sharing (iuran biaya), terutama untuk pelayanan RS , sangat besar Iuran biaya (cost sharing) adalah → pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarga, yang dibayarkan kepada fasilias kesehatan yang bekerjasama dengan pihak asuransi sosial Belum diketahuinya data ATP (Ability To Pay) dan WTP (Willingnes To Pay) utk membayar iuran jaminan kesehatan Belum diketahuinya premi yang sebenarnya

Penduduk yang terus bertambah Setiap tahun demand akan layanan kesehatam terus meningkat, menyebabkan prog jamkesda dulu membutuhkan pendanaan yg terus meningkat, hal ini disebabkan : Penduduk yang terus bertambah Adanya inflasi → kenaikkan harga, akibat dari: Kemajuan tekhnologi → menuntut SDM yang juga berkualitas, Biaya operasional, pemeliharaan, investasi Perubahan pola penyakit dari penyakit – penyakit seperti infeksi kronik sampai ke penyakit katastropik Perubahan pola layanan kesehatan (spesialistik) Kenaikkan beban APBD → menurut penelitian disinyalir krn belum adanya kontribusi masyarakat untuk membayar iuran jaminan kesehatan.

Pencapaian derajat kesehatan mengandung makna → bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (Universal Coverage). Universal Coverage → kunci utama dalam intervensi program preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan pendanaan yang terjangkau bagi setiap orang . UC → diharapkan bisa membuat adanya pemerataan akses pelayanan kesehatan Pendanaan kesehatan publik, yang biasanya/ umumnya berasal dari pajak dan dikombinasikan dengan asuransi kesehatan sosial, sekarang pendanaan kesehatan bersumberdaya masyarakat serta bentuk-bentuk pendanaan praupaya (mis: sistem INACBGs), merupakan metode yang sangat efektif untuk mencapai Universal Coverage.

Beberapa strategi pendanaan kesehatan yang diusulkan oleh WHO antara lain : Segmentasi populasi atau populasi yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan → menjadi target pendanaan kesehatan publik → membuat segmentasi2/ kelompok2, mis: berdasarkan: status sosial, Jenis penyakit, dll Peningkatan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan (kemudahan akses), menyusun prioritas pelayanan kesehatan dan investasi yang dibutuhkan. Cth : mobil ambulance, mobil puskesmas keliling, dll Menyusun paket pelayanan kesehatan beserta biaya intervensi kesehatan masyarakat yang esensial, cth : paket INACBGs Sosialisasi universal coverage dan mengembangkan social safety nets (mengembangkan jaringan networking)→ kerjasama rujukan Memberikan subsidi yang besar kepada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat rentan dan kurang mampu

Dalam SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial, yakni : solidaritas sosial (goyong royong), efisiensi, ekuity (pemerataan), komprehensif, portabilitas, nirlaba dan responsif (bersifat melindungi) Setiap penduduk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa ada halangan, seperti: biaya, kondisi geografis, karena adanya partisipasi masyarakat. → prinsip equity Prinsip ekuitas atau keadilan → artinya, kontribusi peserta dalam jaminan kesehatan didasarkan pada kemampuan seseorang (Ability To Pay), bukan berdasarkan status kesehatannya.

Pengertian ini memposisikan keluarga dengan pendapatan lebih tinggi, akan membayar iuran lebih banyak dibandingkan keluarga yang pendapatannya lebih rendah. Kenyataan di Indonesia → cakupan jaminan kesehatan masih rendah, terutama pada sektor informal. Sektor informal misalnya : pengangguran, pembantu Rumah Tangga, petani yang tidak punya ladang/sawah, buruh serabutan, dll.

Konsep Demand serta ATP dan WTP Untuk memahami konsep ATP masyarakat terhadap suatu komoditi secara umum → ditelusuri melalui konsep demand. Demand adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode tertentu, berdasarkan kondisi – kondisi tertentu, dan tingkatan harga pada periode tertentu. . Demand dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut : - harga barang itu sendiri - harga barang alternatif/ lain - tingkat pendapatan - infomasi/ pengetahuan yang dimilki - selera

Setiap individu / Rumah tangga → punya pertimbangan yang cermat utk membelanjakan uang/ penghasilannya utk memebeli barang/ jasa . → tujuannya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonominya dangan sumber daya yang terbatas . Konsep ATP dan WTP → mendasari keinginan individu atau masyarakat dalam memilih suatu alternatif menurut konsep ekonomi (faktor demand). Kita dapat mengukur ATP/ WTP, jika kita tahu kondisi demand di masyarakat kita sekarang , → seperti kondisi daya belinya (penghasilan/ gajinya), selera konsumen (kemauan membayar).

Hukum permintaan : Bila harga suatu barang /jasa turun, maka jumlah barang yang diminta lebih banyak. Makin tinggi harga, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Kurva penawaran

Kurva permintaan menggambarkan Keinginan konsumen terhadap suatu barang yg tersedia di pasar Yang diminta oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga Permintaan akan didukung oleh daya beli/kemampuan bayar berupa Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) Contoh: Keinginan untuk pengadaan faskes dengan tehnologi canggih (pelayanan kesehatan) → Kemampuan beli/daya beli tdk ada dari pasien → maka sebenarnya tidak harus disediakan pelayanannya, manfaat kurang optimal → dampak bangkrut

Jenis – jenis kondisi permintaan : Permintaan yang didukung dengan ATP dan WTP → mengindikasikan permintaan potensial → dipertimbangkan untuk dilayani Permintaan bersifat PRIBADI dan KOLEKTIF Permintaan bersifat PRIBADI biasanya tdk perlu utk diikuti Permintaan bersifat KOLEKTIF harus dipertimbangkan utk diikuti

Persamaan matematis dari fungsi permintaan dapat dinyatakan sebagai berikut : Dx = f ( Px, Py, Y/cap) Sebuah fungsi artinya demand dipengarui oleh faktor – faktor tersebut Dimana : Dx = Permintaan (demand) akan barang X Px = Harga barang X/ harga barang itu sendiri Py = Harga barang Y (barang subtitusi atau komplemen) Y/cap = Pendapatan per kapita

Pengaruh faktor harga (P) biasanya → dinyatakan dengan Koefisien elastisitas demand, → yaitu presentase perubahan jumlah komoditi yang dibeli dibandingkan dengan presentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas ini bisa : Lebih kecil dari 1 (inelastic demand) → perubahan harga tdk terlalu berpengaruh pada demand Sama dengan 1 (unitary elastic demand → terjadi pada barang kebutuhan sekunder)) Lebih besar dari 1 (elastic demand) → perubahan harga sangat berpengaruh terhadap demand

Terkait perubahan harga yang berdampak pada demand : Setiap individu atau rumah tangga mempunyai pertimbangan yang cermat untuk membelanjakan uang/penghasilannya supaya dapat membeli barang atau jasa (pelayanan). Keadaan ini merupakan kewajiban yang selalu dihadapi oleh setiap rumah tangga, yaitu bagaimana membelanjakan penghasilannya yang terbatas untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonominya. Upaya untuk mencapai kepuasan maksimal dengan uang penghasilan yang terbatas menentukan demand individu terhadap barang dan atau jasa/pelayanan Hal – hal di atas terkait dengan perilaku konsumen dalam proses keputusan pembelian

ATP dan WTP dilihat dari perspektif demand : Konsep ATP dan WTP ini mendasari setiap keinginan individu atau masyarakat dalam memilih suatu alternatif menurut konsep ekonomi yang berlaku. Permintaan terhadap pelayanan kesehatan dapat diartikan bertemunya kemampuan dan kemauan membayar (ATP dan WTP) pada diri seseorang terhadap respon dari produk jasa pelayanan kesehatan.

Kemampuan dan Kemauan Membayar dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial demografi selain variabel ekonomi → seperti : Seperti usia, pendidikan, status kesehatan Juga suatu kumpulan faktor ekonomi seperti masalah moneter (misalnya biaya obat-obatan) → variabel ekonomi Serta aspek non moneter seperti biaya (waktu) untuk mencari pelayanan, tingkat pendekatan dalam kaitannya dengan tingkat biaya pelayanan dan kemampuan mendapatkan uang.

Konsep ATP Ability To Pay (ATP) → kemampuan membayar ATP dikonsepkan sebagai : Pengeluaran kesehatan (health expenditure) ditambah dengan pengeluaran tidak penting (non essensial expenditure) yang terdiri dari pengeluaran untuk kebutuhan alkohol, pesta atau rekreasi, bahkan rokok .

Besarnya ATP terkait dengan besarnya penghasilan rumah tangga. Makin tingggi penghasilan rumah tangga makin besar pula rata-rata membayar masyarakat/ belanja terhadap pelayanan kesehatan → terkait kemampuan masyarakat membayar Rata-rata membayar/ belanja kesehatan masyarakat adalah rata-rata membayar sesuai dengan rata-rata membayar jasa pelayanan kesehatan yang telah diterima atau dikonsumsi seseorang, yang dapat di ukur dengan melihat tingkat pendapatan dan kemakmuran ekonomi seseorang.

Untuk bisa mengukur ATP/ WTP perlu tahu komponen seperti: Ukuran pendapatan Ukuran pengeluaran Ukuran kekayaan Ukuran Pendapatan → Pendapatan masyarakat yang rendah, maka rendah pula pendapatan rata – rata untuk membayar. → terkait kemampuan Jika biaya (cost) pelayanan kesehatan > pendapatan rata – rata membayarnya (nominal dia mampu membeli jasa kesehatan) → berdampak pada demand/ penggunaan pelayanan kesehatan tsb. → menyebabkan ↙ demand layanan kesehatan tsb

Ukuran Pengeluaran adalah : besarnya biaya yang dikeluarkan oleh individu/ rumah tangga/ keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok non medis dan kebutuhan medis . → caranya : selisih total pengeluaran (semuanya) dengan total pengeluaran non medisnya ( pangan, sandang, papan). ATP = Jumlah rata-rata pendapatan – jumlah rata-rata pengeluaran _______________________________________ Jumlah tanggungan

Ukuran Kekayaan adalah : Pendapatan rata–rata masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. Diukur dengan melihat sejumlah kekayaan yang dimiliki , yang dilihat dari pendapatan rata–rata seseorang untuk memiliki barang–barang mewah.

Konsep ATP ini → untuk mengetahui kemampuan individu membayar suatu program atau pelayanan kesehatan. Konsep ATP → coping strategic → memobilisasi sumber daya yang sifatnya tidak rutin (non-routine resources) untuk membayar suatu produk atau jasa yang diperlukan. Aktivitas mobilisasi dilakukan dengan : meminjam uang, menjual hasil pertanian, menggunakan uang tabungan, menjual barang berharga, mencari bantuan donor, menunda pembayaran, dll.

Gambaran Mobilisasi Dana

Menilai ATP masyarakat terhadap iuran jaminan kesehatan, bertujuan → untuk melihat seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membeli produk tersebut. Menurut Kementrian Kesehatan, konsep ATP adalah besarnya dana yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk membiayai kesehatan yang bersangkutan.

Manfaat informasi tentang ATP (Ability to Pay) : Khususnya dalam perspektif jaminan kesehatan, adalah Menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan besarnya iuran, dan perencanaan subsidi dari pemerintah. Teridentifikasinya kelompok masyarakat yang memerlukan subsidi tersebut, sehingga asas keadilan dan manfaat akan lebih besar

Willingnes To Pay (WTP) → kemauan membayar WTP seseorang terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya dapat di ukur dengan dua pendekatan yaitu : Pendekatan pertama Pendekatan ini disebut kemauan membayar aktual; Mengukur besarnya pengeluaran seseorang yang telah ia bayar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, besarnya nilai yang dibayarkan tersebut di anggap sebagai nilai yang bersedia dan mau dibayar oleh seseorang. (WTP aktual)

WTP aktual, adalah besarnya pengeluaran yang telah dilakukan oleh seseorang dalam menerima pelayanan kesehatan. Pendekatan kedua Pendekatan ini disebut kemauan membayar normatif; mengukur besarnya nilai pengorbanan yang bersedia dikeluarkan oleh pasien jika mendapat pelayanan yang sesuai dan yang diharapkan.

Besarnya pengeluaran yang bersedia dibayar oleh pasien ini diperoleh dengan menanyakan kepada pasien berapa yang ia mau bayar jika pelayanan di tingkatkan. Cth: jika ditambahkan dengan layanan jasa spesialis brp konsumen mau bayar utk layanan kesehatan tsb WTP normative, adalah besarnya nilai pengorbanan yang bersedia di keluarkan oleh seseorang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan yang dijanjikan .

Contoh kasus di Puskesmas Samarinda Biaya satuan (Unit cost/ tarif) sebuah jasa pelayanan kesehatan puskesmas di Kota Samarinda Rp 8.338–Rp 24.708,-. → kebijakan puskesmas melalui perda Kemampuan masyarakat untuk membayar (ATP) biaya pelayanan kesehatan di Kota Samarinda adalah Rp 20.001 - Rp40.000 (43,6%). Kemauan masyarakat untuk membayar (WTP) biaya pelayanan kesehatan di Kota Samarinda adalah Rp 15.000-30.000 (42,1%) Jika, Pemerintah Daerah Samarinda berdasarkan kajian dan hasil perhitungan ditetapkanlah premi Rp. 8.000,-/ orang / bulan, bagaimana pendapat kalian Simpulkan apa analisisnya !

Jawaban Dengan Premi Rp. 8 Jawaban Dengan Premi Rp. 8.000,-/ orang / bulan, masih sanggup dibayar secara mandiri oleh masyarakat tanpa adanya subsidi dari Pemerintah Kota Samarinda. Kami menyarankan Kepada Pemerintah Kota Samarinda perlu mempertimbangkan anggaran pembiayaan jaminan kesehatan dengan mengurangi subsidi secara bertahap menuju pembiayaan kesehatan secara mandiri. Sedangkan angka ATP > WTP mengindikasikan bahwa utilisasi pemnfaatan pelayanan kesehatan di Kota Samarinda tersebut masih rendah

Tugas individu pembiayaan dan asuransi kes Analisa jurnal yang telah diberikan, analisa meliputi : a. Latar belakang masalah dalam jurnal b. Tujuan penelitian jurnal c. Teori yang digunakan dalam jurnal d. Metode penelitian jurnal e. Hasil penelitian dan ringkasan pembahasan dalam jurnal tersebut apa saja f. Temuan – temuan yang menarik dalam jurnal penelitian tersebut g. Solusi/ kesimpulan yang bisa diberikan

Ketentuan jurnal : Tahun jurnal 2008 ke atas tidak boleh di bawah tahun 2008 ema jurnal : implementasi pembiayaan kesehatan di Indonesia (boleh provinsi, kabupaten, kota) Jurnal tidak boleh sama untuk setiap mahasiswa Diketik dalam bentuk word Date line pengiriman tugas : 16 juli 2018 jam 00.00 wib (12 malam) ke email : tutihandayani18@gmail.com Di email dalam 1 folder melalui pj kelas, yang mengirim tidak kolektif melalui pj kelas tidak akan dikoreksi Yang dikoreksi : sofcopy jurnalnya dan tugas dalam bentuk makalahnya

Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat TERIMA KASIH Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat