PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAMBI 2016-2021.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
POTENSI SUMBER DAYA ENERGI DALAM RANGKA MENGDUKUNG PROYEK MCA - I
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PENYEHATAN LINGKUNGAN
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
22 September 2014 Bappeda Jabar
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Konsep Pengembangan Wilayah
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Indikator Kinerja Utama
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PERATURAN PRESIDEN NO. 87 TAHUN 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BBK
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
RTRW PROVinsi SUMatera Utara
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 ARAH KEBIJAKAN
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS BERBASIS LESS PAPER
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
Kementerian PPN/ Bappenas
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
AKUNTABILITAS KINERJA
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
SUMMARY MPDP WPS 2 dan KWS 2.2 WPS 2 : Kawasan di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai - Pekanbaru 2.2 Kawasan Pertumbuhan.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAMBI 2016-2021

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021

PUSAT-PROVINSI-KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN DIMENSI PERWILAYAHAN PUSAT-PROVINSI-KABUPATEN/KOTA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PADA RTRW PROVINSI JAMBI DAN RPJMN Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur 1 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS, KEK DAN KAWASAN INDUSTRI Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, 2 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS/INF WILAYAH Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah 3 PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN 4 Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, 5 PENGUATAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA 6

BERDASARKAN RTRW PROVINSI JAMBI ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN RTRW PROVINSI JAMBI Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan sarana pendidikan tinggi. Pengembangan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) sebagai salah satu rumah sakit tipe A. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat. Peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu melalui pipanisasi. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukima Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas A atau B. Pembangunan atau peningkatan rumah sakit kelas B menjadi kelas A Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. Peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air Iimbah (IPAL) Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kabupaten dan Rumah sakit umum kelas C Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B atau C Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

MENINGKATKAN KONEKTIVITAS Jalan Tlg.Duku/Sp.Pudak - Suak Kandis Kab. Ma. Jambi (Sentra Produksi) Sei.Saren - Teluk Nilau - Senyerang - bts.Riau Kab. Tanjab Barat Jalan Sp.Pulau Rengas-Ma.Siau Kab. Merangin Jalan Ma.Siau-Ds.Tuo Kab. Merangin Jalan Dusun Tuo-Jangkat Kab. Merangin Jalan Sei.Bahar-Durian Luncuk Kab. Batanghari & Ma. Jambi Jalan Peninjauan-Lubuk Mengkuang/TKA (bts.Sumbar) Ma. Bungo Jalan Ma.bungo -Peninjauan-Junction/Rantau ikil-Bts.sumbar Jalan Jujun-Sei.Penuh-Sangg.Agung,jujun-Lempur Kab. Kerinci Jalan Sp.Pelawan-Sei.salak Kab. Sarolangun Jalan Sei.salak-Pekan gedang/btg.Asai Kab. Sarolangun Jalan Pekan gedang/btg.asai-Ma.Talang-jangkat Kab. Sarolangun Jalan Pauh-lubuk Napal-Sipintun-Bts.Sumsel Kab. Sarolangun Jalan Sp.logpon-Padang lamo-Tanjung Kab. Tebo Jalan Ma.Tebo-Sp.Logpon (Sentra Produksi) Jalan Sp.Sawmil-Sp.Logpon Kab. Tebo.

MENINGKATKAN KONEKTIVITAS Rencana Jalan Ruas Tempino – Ness – Jembatan Batang Hari III Rencana Konektifitas Ruas Jalan Nasional (Lintas Sumatera) – Jalan Kabupaten (Muara Jangga-Kotoboyo-Sungai Tuan-Peninjauan-Pintas Tuo) - Jalan Strategis Provinsi (Simp. Lintas/Kuamang Kuning-Purwosari-Pintas Tuo-Betung Bedarah Rencana jalan Kerinci – Muara Bungo Rencana Jalan sungai Kab. Kerinci – Kab. Merangin Pelabuhan Kuala Tungkal Pelabuhan Muara Sabak Pelabuhan Ujung Jabung

Membangun Dari Desa Kondisi Akhir: 38 Desa Tertinggal 70 Desa Mandiri Kondisi Awal: 191 Desa Tertinggal 1.177 Desa Berkembang 31 Desa Mandiri 1. Rp.200 juta per desa/ kelurahan 1399 desa 164 kelurahan selama 5 tahun (Rp 40 juta per tahun/desa/kelurahan) 2. Rp. 100 Juta per desa/ kelurahan untuk penguatan kelembagaan selama 5 tahun atau Rp20 juta/desa/tahun Kondisi Akhir: 38 Desa Tertinggal 70 Desa Mandiri

Pengurangan Indeks Resiko Bencana Mendorong Pembangunan Jalan Evakuasi Bencana Mendorong Restorasi Lahan Gambut Sarpras Pengendalian Bencana Banjir Bantuan alat berat/ alat pendukung lainnya sesuai kebutuhan

Beasiswa untuk 15.000 orang dalam 5 tahun Penguatan sekolah kejuruan, Science park dan techno park sesuai potensi daerah. DAYA SAING SDM Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan. BPJS Masyarakat Miskin Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

SASARAN MAKRO KAB/ KOTA

Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kab/ Kota Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Kab. Kerinci 6,5 6,7 6,6 6,9 7,15 7,3 7,45 Kab. Merangin 5,5 6,21 6,56 6,8 7 Kab. Sarolangun 3,6 4,26 3,79 4,35 4,5 4,75 5 Kab. Batang Hari 5,4 4,55 5,45 5,55 5,6 5,75 5,9 Kab. Muaro Jambi 5,43 5,8 7,08 7,5 Kab. Tanjab Timur 1,89 2,7 1,92 2,9 3,15 3,35 3,5 Kab. Tanjab Barat 4,1 3,14 5,04 5,1 5,15 5,2 Kab. T e b o 5,38 5,79 5,85 5,95 Kab. Bungo 6,02 6,1 Kota Jambi 6,81 5,73 7,1 7,35 7,47 7,55 Kota Sungai Penuh 6,51 7,18 7,23 7,4 7,56

Tingkat Kemiskinan (Persen) Kab/ Kota Tingkat Kemiskinan (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Kab. Kerinci 7,4 7,48 7,32 7,45 7,29 7,24 7,17 7 Kab. Merangin 9,35 9,95 9,25 9,43 9,16 9,15 9,1 9 Kab. Sarolangun 10,05 9,33 10 8,87 8,7 8,5 8,25 8,1 Kab. Batang Hari 11,02 10,79 10,87 10,33 10,15 9,7 9,5 Kab. Muaro Jambi 4,95 4,3 4,8 4,37 4,1 3,98 3,65 Kab. Tanjung Jabung Timur 13,4 12,76 13,2 12,58 12,5 12,25 12 11,8 Kab. Tanjung Jabung Barat 11,1 11,81 11 11,32 10,9 10,75 10,5 Kab. T e b o 6,8 6,87 6,76 6,79 6,7 6,55 6,5 6,39 Kab. Bungo 5,6 5,99 5,52 5,82 5,4 5,31 5,23 5,1 Kota Jambi 8,93 8,85 8,84 8,8 8,67 8,36 Kota Sungai Penuh 3,4 3,13 3,35 2,78 2,7 2,6 2,5 2,4

Tingkat Pengangguran (Persen) Kab/ Kota Tingkat Pengangguran (Persen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kab. Kerinci 7,00 6,96 3,50 3,40 3,35 3,30 Kab. Merangin 3,00 2,95 2,89 2,76 2,70 2,50 Kab. Sarolangun 4,10 3,95 3,80 3,60 3,55 3,43 Kab. Batang Hari 5,50 5,30 3,27 3,25 3,20 Kab. Muaro Jambi 4,40 4,32 4,24 4,00 3,88 Kab. Tanjung Jabung Timur 2,10 1,99 1,30 1,20 1,10 1,05 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,02 2,00 1,98 1,95 1,92 1,85 Kab. T e b o 3,7 3,65 1,90 1,88 1,80 Kab. Bungo 6,25 6,00 2,90 2,80 2,75 2,60 Kota Jambi 7,32 5,55 5,10 4,98 4,95 Kota Sungai Penuh 10,7 10,2 8,00 7,80 7,65 7,40

GINI RATIO Gini Ratio Kab/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Kab. Kerinci 0,28 0,275 0,27 0,265 Kab. Merangin 0,32 0,33 0,318 0,3 0,295 0,29 Kab. Sarolangun 0,34 0,297 0,36 0,287 Kab. Batang Hari 0,294 0,285 0,25 0,245 0,24 Kab. Muaro Jambi 0,314 0,31 0,305 Kab. Tanjung Jabung Timur 0,358 0,26 0,356 Kab. Tanjung Jabung Barat 0,325 Kab. T e b o Kab. Bungo 0,349 0,347 0,335 Kota Jambi 0,38 0,39 0,375 0,37 Kota Sungai Penuh 0,338 0,337 0,302

TERIMA KASIH