DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA Disampaikan Oleh : Dr. EKO PRASETYANTO PP., M.Si., MA. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2019

BIODATA 1. Nama : Dr. Eko Prasetyanto PP., M.Si.,MA 2.Jabatan : Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri 3. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) 4. Tempat Tgl./lhr : Bantul, 4 Juni 1968 5. Pendidikan : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi 6. Alamat Ktr : Jl. Raya Ps. Minggu Km.19 Jaksel 7. Alamat Rmh : Taman Griya Kencana A10/7, Kota Bogor 8. Hp : 081386225986/087771900042

DASAR HUKUM

UU DASAR 1945 TAP MPR UU NO. 6/2014 DASAR HUKUM PP 43 TAHUN 2014 PP 47/2015 & PP 11/2019 PP 8/2016, PP 22/2015, PP 60/2014 TAHUN 2014 PERPRES 7/2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERPRES 11/2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA KEHILANGAN JATI DIRINYA

FILOSOFIS DESA ADALAH FONDASI NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA.......

MEMBANGUN DESA DESA MEMBANGUN

EVALUASI ?

3 PERTANYAAN DASAR DIMANA KITA SEKARANG (EXISTING CONDITION) ? MAU KEMANA KITA (TARGET) ? BAGAIMANA STRATEGI MENCAPAI TARGET (ACTION PLANS)

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DASAR HUKUM PERMENDAGRI 81/2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pekan Inovasi KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ruang Lingkup Permendagri No.81 Tahun 2015 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pekan Inovasi Desa & Kelurahan Penentuan lokasi Labsite Model Pengembangan Desa & kel. Perlombaan Desa dan Kelurahan

Penilaian & kategori hasil Perkembangan Desa KEMENTERIAN DALAM NEGERI Desa Cepat Berkembang; Kategori Nilai ≥ 451 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Desa Desa Berkembang; Kategori Nilai 301 - 450 Desa Kurang Berkembang. Kategori Nilai ≤ 300

Penilaian & kategori hasil Perkembangan Kelurahan KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kelurahan Cepat Berkembang; Kategori Nilai ≥ 351 Penilaian & kategori hasil Perkembangan Kelurahan Kelurahan Berkembang; Kategori Nilai 201 - 350 Kelurahan Kurang Berkembang. Kategori Nilai ≤ 200

PEMERINTAHAN (MAX 243) KEWILAYAHAN (MAX 100) KEMASYARAKATAN (MAX 214)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI EVALUASI BIDANG BID. PEMERINTAHAN BID. KEWILAYAHAN BID. KEMASYARAKATAN a. Pemerintahan; b. Kinerja; c. Inisiatif & kreativitas dlm pemberdayaan masy. Desa & kelurahan berbasis teknologi informasi/E- Government; Pelestarian adat dan budaya. Identitas; Batas; Inovasi; Tanggap & siaga bencana; Pengaturan investasi. a. Partisipasi masyarakat; b. Lembaga kemasy.; c. Pemberdayaan kesej. keluarga; d. Kamtib; e. Pendidikan; f. Kesehatan; g. Ekonomi; h. Gul. kemiskinan; dan i. Peningkatan kapasitas kemasy.

SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008-2017 JUMLAH DESA/KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008-2017 NO TAHUN JUMLAH KELURAHAN DESA 1 2008 7.878 65.189 2 2010 8.068 68.442 3 2015 8.430 74.754 4 2017* 8.479* 74.957*

PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN, KEMASYARAKATAN LABSITE..... PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN, KEMASYARAKATAN

LABSITE ADALAH SEBUAH DESA DAN KELURAHAN YANG DAPAT DIJADIKAN PERCONTOHAN BAGI DESA DAN KELURAHAN LAINNYA PENGERTIAN (BAB I KETENTUAN UMUM, PASAL 1 NO.19)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LABSITE DASAR HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN PERAN DAN URGENSI MEKANISME KERJA KELEMBAGAAN TATA CARA PENENTUAN LOKASI PENDAMPINGAN PENGANGGARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tim EPDes/Kel PUSAT PROVINSI Terdiri atas: a. Reg. I wil. Sumatera; b. Reg II wil. Jawa-Bali; c. Reg. III wil. Kalimantan & Sulawesi; Reg. IV wil. Papua, Maluku & Nusa Tenggara; Keanggotaan Komponen lingkup Kemendagri; Praktisi akademis; tenaga ahli. K/L terkait kebutuhan. Untuk kelancaran dibentuk Sekretariat. Kedudukan, tugas & tgg. jawab ditetapkan dgn Kepmendagri. terdiri dari: Pejabat yang menangani bid. Pemdeskel; Pejabat SKPD terkait; Praktisi akademis; dibentuk Sekretariat; Melibatkan unsur terkait; Kedudukan, tugas, tgg jwb ditetapkan dgn Kep. Gub.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KABUPATEN/KOTA a. Terdiri dari: Pejabat yang menangani bidang Pemdeskel; Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat; Praktisi akademis. b. Dibentuk Sekretariat. c. Dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. Kedudukan, tugas, tanggung jawab ditetapkan dgn Kep. Bupati/Walikota.

POKOK PERMASALAHAN

PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI Aceh 6497 Kepri 275 Kaltara 447 Gorontalo 657 Sulut 1505 Malut 1063 Sumut 5417 Sulteng 1842 PaBar 1742 Papua 5411 Riau 1591 Kalbar 2031 Kaltim 841 Sumbar 928 Kalteng 1432 Jambi 1399 Babel 309 Sulbar 575 Bengkulu 1341 Kalsel 1864 Maluku 1198 Sultra 1915 Sulsel 2255 Sumsel 2853 Jumlah Desa 74.957 Lampung 2435 Banten 1238 Jabar 5312 Jateng 7809 DIY 392 Jatim 7724 Bali 636 NTB 995 NTT 3026

PENINGKATAN KAPASITAS : ASPEK KOGNITIF ASPEK PSIKOMOTORIK ASPEK AFEKTIF

ASPEK KEWILAYAHAN ASPEK PEMERINTAHAN ASPEK KEMASYARAKATAN

DAS SEIN DAS SOLLEN EVALUASI--FEEDBACK BINWAS

MANDIRI……

ALONE CAN DO SO LITTLE TOGETHER CAN DO SO MUCH

EVALUATION EVALUATION

FUNGSI PEMERINTAH PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENT KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

OM ANOBADRAH KRAWATO YANTU WISWATAH… DARI DESA MARI MEMBANGUN BANGSA