KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
Advertisements

Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
STATISTIK PETERNAKAN.
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas
Rencana Perluasan iSIKHNAS
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 9 GAMBARAN UMUM MODUL PELAPORAN Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
Pertanyaan Sesi 4.
Sesi 10. Gambaran Umum Modul 3 Investigasi dan Respon Penyakit Penting
SURVEILANS PADA DAERAH KASUS RENDAH AI Bila Masih ada Kejadian AI maka: Bila Masih ada Kejadian AI maka: - Tidak Vaksinasi Pada Sektor 4, - Tidak Vaksinasi.
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
OLEH: CHARLES RANGGA TABBU KKR-3 KOMNAS FBPI RAKORNAS KOMNAS FBPI
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Respon stakeholder terhadap peran fasilitator pnpm mandiri pedesaan dan strategi penanganannya di provinsi papua barat Oleh: Michael Baransano Internship.
PEMERIKSAAN / IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI SEBAGAI TITIK AWAL UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
SURVEILANS PENYAKIT HEWAN
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
MODUL 7 VAKSINASI (VAK).
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
HASIL PROGRAM KB NASIONAL
Modul 5: Surveilans SLAB dan SLAP.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Program Pencegahan Zoonosis
PROGRAM P2 DBD TUJUAN STRATEGI
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
(Balai penyuluhan dan pengembangan SDM)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
ANUNG untuk RAKOR RABIES KALIMANTAN
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN PEMDES UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN DAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR Disampaikan pada : RAKOR RABIES SE-KALIMANTAN TAHUN 2018 Balikpapan, 22-23 April 2019

Estimasi POPULASI HPR KALIMANTAN TIMUR 2018

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2014-2018

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2014

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2015

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2016

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2017

grafik kasus gigitan hewan penular rabies, pemberian sar, var, dan lissa Provinsi kaltim tahun 2018

Riwayat Kasus Rabies KALTIM Tahun 2009 – 2018 KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Paser   1  1 Penajam Paser Utara Balikpapan 3  3 Kukar 10 2  15 Kubar 4 Samarinda  13 Bontang  2 Kutim Berau  5 Mahulu TOTAL 5 9 7 12 11 57 Catatan: Hasil Pemeriksaan (FAT) Bvet Banjarbaru & UPTD Lab Keswan Kesmavet Dinas Peternakan Kaltim

created by drh. Heru

Rabies Tahun 2014 Juli & Agust 14 Positif Rabies, 1 kasus Des. 14 Tanjung Redeb Juli & Agust 14 Mahulu Positif Rabies, 1 kasus Mart.. 14 Sengata Juli & Agust 14 Bontang Tenggarong Sendawar Positif Rabies, 2 kasus Agust.. 14 Positif Rabies, 4 kasus Samarinda Positif Rabies, 2 kasus Balikpapan Des.. 14 Positif Rabies, 1 kasus Penajam Apr, & Okt.14 Juli.. 14 Positif Rabies 1 kasus Tanah Grogot

Rabies Tahun 2015 Positif Rabies, 4 kasus Positif Rabies, 3 kasus Jan, Peb & Agust. 15 Tanjung Redeb Mahulu Sengata Bontang Sept & Okt.. 15 Tenggarong Sendawar Positif Rabies, 3 kasus Positif Rabies, 4 kasus Samarinda Di Pasar Pagi Apr & Nop.15 Balikpapan Penajam Tanah Grogot

Rabies Tahun 2016 Positif Rabies, 1 kasus Okt.. 15 Di Pasar Subuh Tanjung Redeb Mahulu Sengata Bontang Tenggarong Sendawar Okt.. 15 Positif Rabies, 1 kasus Samarinda Di Pasar Subuh Balikpapan Penajam Tanah Grogot

Rabies Tahun 2017 Rabies : 0 kasus

Rabies Tahun 2018 Rabies : 0 kasus

Hasil uji FAT TAHUN 2017 Sumber data : UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

Hasil uji FAT TAHUN 2018 Sumber data : UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KALTIM Rabies Center Penyediaan VAR & SAR Penanganan Kasus Gigitan Pemberian VAR & SAR Advokasi Rabies Vaksinasi HPR Sterilisasi HPR Surveilans Rabies Public Awarenes Pelaporan dan KIE PerGub Pemeliharaan HPR SK Gub. Komda Zoonosis Cat : akhir tahun 2016 KomNas Zoonosis dibubarkan, otomatis ke bawah mengikut

REALISASI VAKSINASI DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 -2018

Pengendalian Penyakit Rabies pada Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Kalimantan Timur Pengendalian penyakit Rabies pada HPR diupayakan fokus pada lokasi-lokasi tertular dan dilaksanakan secara kontinyu dengan cara vaksinasi. Dalam 3 (tiga) tahun ini difokuskan pengendalian Rabies di Kabupaten Kutai Barat, terutama di Kecamatan tertular yaitu di Kecamatan Barong Tongkok, Nyuatan dan Bentian. Alokasi vaksin di Kabupaten Kutai Barat selama 2 tahun (2017- 2018) 8.000 dosis, dan 2019 juga direncanakan 8.000 dosis. Cakupan vaksinasinya tahun 2018 telah mencapai rata-rata 92% terhadap populasi ketiga kecamatan tersebut. Seperti terlihat pada tabel berikut :

Sumber data : iSIKHNAS https://www.isikhnas.com/id/root?id=297

Permasalahan Jumlah Dokter Hewan & Paravet Terbatas Program P3H Belum komprehensif, vaksinasi belum menjangkau 70% dikhawatirkan penyakit muncul (sporadis) Populasi HPR Belum terdata dengan baik SDM Jumlah Dokter Hewan & Paravet Terbatas Peran Kader Vaksinator belum dioptimalkan Sosiologi Sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Pengetahuan dan peran serta masyarakat masih kurang memadai Sosial budaya dan sosial ekonomi = HPR sebagai hewan kesayangan shg sangat dekat dengan manusia, berkeliaran di lingkungan sekitar tempat tinggal, bernilai ekonomi tinggi jual beli hewan piaraan, Pengetahuan dan Peran serta masyarakat masih kurang partisipasinya terutama dalam pelaksanaan vaksinasi, perlakuan terhadap hpr menggigit, kecepatan pelaporan bila ada kasus gigitan Koordinasi Koordinasi lintas sektoral masih belum optimal Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) masih kurang memadai, mis. dalam pengawasan lalin HPR, insentif bagi petugas dan kader vaksinator di wilayah sulit dijangkau

PEMECAHAN MASALAH Penguatan koordinasi dan komitmen bersama dari semua Stakeholder dalam hal Dukungan Dana dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada instansi terkait. Meningkatkan peran, fungsi, kapasitas dan kapabilitas Puskeswan dalam pelaksanaan vaksinasi, pendataan HPR dan pelaporan ke iSIKHNAS. Surveilans agen penyakit dan titer antibodi pasca vaksinasi anti rabies pada HPR bekerjasama dengan Balai Veteriner dan Dinas terkait Kabupaten/Kota.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang program kesehatan hewan dengan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kepada masyarakat luas mengenai penyakit rabies, cont. sosialisasi dan vaksinasi gratis pada event-event pemerintah dan swasta. Meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas HPR antar daerah/provinsi bekerjasama dengan pihak Karantina.

KEGIATAN VAKSINASI RABIES DI KALTIM

Suasana vaksinasi di lapangan (Gbr. Petugas di Kab. Kutai Kartanegara) Vaksinasi gratis dalam rangka World Rabies Day Vaksinasi gratis pada event Kaltim Expo/Fair bekerjasama dengan PDHI Cab Kaltim I Suasana vaksinasi di lapangan (Gbr. Petugas di Kab. Kutai Kartanegara)

PENUTUP Pembebasan Pulau Kalimantan dari Penyakit Rabies bukan hal mudah namun bukan pula hal yang mustahil. Diperlukan kerja sama untuk membangun sistem pengendalian penyakit rabies secara terpadu yang dapat dijalankan baik oleh Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dengan membuat langkah konkrit, yaitu Penguatan Jejaring Informasi dan Edukasi, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Menuju Pembebasan Rabies di Pulau Kalimantan"

Terima Kasih