Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Advertisements

Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
A DHI P UTRA A LFIAN D IREKTUR P EMBERDAYAAN K OPERASI DAN UKM 27 F EBRUARI 2014.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Muhammad Neil El Himam Badan Ekonomi Kreatif
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
EKONOMI KREATIF BERBASIS BUDAYA LOKAL: SOLUSI DALAM ERA MEA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Arah Kebijakan Persusuan
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
MEWUJUDKAN PRODUK OLAHAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
ASSALAMUALAIKUM .
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019
Direktorat Kelautan dan Perikanan
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
KEMENTERIAN PERTANIAN
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 22 Februari 2018

CAPAIAN BIDANG EKONOMI Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh stabil dalam kisaran 5 – 6 persen dengan tren meningkat sepanjang 2015-2018 1 Inflasi Indonesia terus menurun, berada di bawah 4 persen Perkembangan PDB per kapita (USD, harga berlaku) Cadangan devisa cenderung terus meningkat 2 Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) PDB per kapita Indonesia mendekati batas kelas menengah ke atas Stabilitas Ekonomi Transformasi Struktural Pertumbuhan industri perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga kontribusinya meningkat Ekspor industri Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa setara dibandingkan negara-negara lain Pencapaian visi bidang ekonomi terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi struktural, serta terjaganya stabilitas makroekonomi Pertumbuhan dan Share Industri Manufaktur (Persen) Kontribusi Ekspor Non Migas Industri terhadap Total Ekspor Non Migas 2016 (Persen) Inflasi Umum (Persen) Cadangan Devisa dan Neraca Pembayaran GNI Per kapita 2017 USD 3.533 Tahun 2018 PDB/kapipta USD 3.927; GNI/kapita USD 3.805

Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif Dalam RPJMN 2015-2019 TARGET KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF Memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI URAIAN SASARAN Satuan Baseline 2014 20192 1 Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif1 Persen 7,1 12,0 2 Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta Orang 13,0 3 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Ekraf terhadap Total Ekspor 5,8 10,0 Milliar USD3 11,48 18,93 Memperluas pasar produk kreatif Indonesia baik di pasar ekspor maupun pasar domestik Memfasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang kreatif Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi, dan akses ke pasar Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula Sumber: Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 1Atas dasar harga berlaku 2Proyeksi Bekraf dan BPS pada tahun 2019: Pertumbuhan PDB 9,6%, Jumlah teanga kerja 16,9 juta orang (tumbuh 5,95%) 3Menggunakan proyeksi Total Ekspor berdasarkan prognosa FPP Bappenas

Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Nasional Sumber: Bekraf dan BPS, 2018 Banyak keberhasilan yang telah dicapai: Ekonomi kreatif terus tumbuh dan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang 7,44% terhadap PDB nasional pada tahun 2016 Jumlah usaha/perusahaan ekonomi kreatif terus meningkat dan menyebar di 34 provinsi, berdasarkan hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 sebanyak 8,2 juta usaha Dukungan kebijakan masih diperlukan untuk : Meningkatkan pertumbuhan PDB Ekraf. Meningkatkan kontribusi subsector Ekraf berbasis digital/konten: (1) Film, Animasi, dan Video; (2) Aplikasi dan Game Developer; (3) Musik Mendorong pertumbuhan populasi usaha Ekraf di luar Jawa (65,37% tersebar di Jawa pada tahun 2016)

Kontribusi PDB per-Subsektor Ekonomi Kreatif TAHUN 2016 Subsektor Ekraf dengan laju pertumbuhan tertinggi 2016: Sumber: Bekraf dan BPS, 2018

KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur VISI 2045 Development Constraints : Kondisi Investasi Kondisi SDA RPJPN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA PENGARUSUTAMAAN Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan Menjamin Keadilan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Tata Kelola (Governance) Kesetaraan Gender Modal Sosial dan Budaya FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Sentra-Sentra Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 1 2 3 FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Transportasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 4 Hukum dan Regulasi Pertahanan dan Keamanan Politik FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Membangun Karakter Bangsa Pembangunan Berbasis Teknologi Digital Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI Pangan Energi Industri Kemaritiman dan Kelautan 5 Sumber Daya Air & Kehutanan 6

Pendekatan Baru: Peningkatan Bauran Kebijakan dan Pendanaan

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas Tema dan Prioritas RKP 2020 Tema: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas

PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (1) 15-07-2019 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM (PP 1) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil (PP 2) 3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (PP 3) 1 2 KP: Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha Meningkatkan kapasitas dan jangkauan lembaga usaha Meningkatkan penciptaan peluang usaha Meningkatkan kontribusi dan keberlanjutan usaha-usaha sosial Membangun dan merevitalisasi sentra industri kecil dan menengah KP: Meningkatkan industri berbasis pertanian yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok Mengembangkan destinasi berbasis wisata alam Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa Meningkatkan rantai nilai industri halal dan produk sehat KP: Meningkatkan peran dan kerja sama dengan dunia usaha Meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi Meningkatkan sertifikasi kompetensi Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi Harus dicari: kontribusi PDB agro-fishery Meningkatnya nilai tambah sektor

PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (2) 15-07-2019 PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS PN 3 RKP 2020 (2) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (PP 4) Perkuatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP 5) 4 5 KP: Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor Meningkatkan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi Meningkatkan partisipasi dalam global production network/GPN (inbound dan outbound) Mengelola impor Meningkatkan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Fasilitasi start-up technology yang memasok produk dan jasa ke pasar internasional KP: Meningkatkan pendalaman pasar keuangan Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi Mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan Meningkatkan efisiensi sistem logistik Meningkatkan efisiensi pergerakan wisatawan Meningkatkan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS TERKAIT EKONOMI KREATIF 15-07-2019 KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS 1.b. Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha Meningkatkan akses pembiayaan pelaku kreatif, termasuk dari modal ventura, pasar modal, angel investors, dan impact bond 1.c. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan lembaga usaha Memperluas diklat manajemen usaha dan pemasaran Mengembangkan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif 1.e. Meningkatkan kontribusi dan keberlanjutan usaha-usaha social Menyerdehanakan prosedur pendirian dan formalisasi usaha kreatif dan sosial; 2.f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital Menyediakan insentif inovasi dan pengembangan brand Menyediakan insentif penerapan dan komersialisasi HKI Fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan Meningkatkan kerja sama pengembangan kota kreatif 2.g. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi Menyediakan insentif untuk investasi, temasuk untuk start-up 3.c. Meningkatkan sertifikasi kompetensi Memperluas sertifikasi kompetensi pelaku kreatif 4.g. Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Memperluas pemasaran produk kreatif, termasuk melalui e-commerce; 4.h. Fasilitasi start-up technology yang memasok produk dan jasa ke pasar internasional Mengembangkan ’start-up parks’ dan center of excellence Meningkatkan kerja sama dan komersialisasi riset menjadi produk teknologi dan usaha digital; 5.c. Mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan Mengembangkan peta jalan transformasi ekonomi digital; Memperkuat industri fintech, e-commerce, on-demand service, dan internet of things; 5.g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital Penguatan data ekonomi kreatif Penyediaan data ekonomi digital

FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 2020 Pengembangan Ekraf berbasis budaya/tradisi: kuliner, kriya, fashion  34 provinsi dengan dukungan dana dekonsentrasi Pengembangan Ekraf berbasis budaya kontemporer/konten digital (Film, Animasi Game Developer, Musik)  Fokus di kota-kota kreatif terdepan Kolaborasi Bekraf dengan stakeholders dalam rangka “improve & scale up” berbagai rintisan kegiatan unggulan pada periode 2014-2019, antara lain: Pengembangan insentif/fasilitasi kota/klaster kreatif Pendampingan ekspor barang dan jasa (seni budaya, karya berHKI, dll) Pengembangan creative/impact lab & start-up funding Scale-up rintisan karya kreatif menjadi mass production  scale-up IKKON & Kopikkon Sertifikasi internasional untuk pekerja kreatif untuk going global, dll. Sumber: Draft Rancangan RPJMN Teknokratik 2020-2024, BAPPENAS 2018

Pengembangan bakat & kompetensi SDM Ekraf Contoh: Sinergi Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Ekraf Pengembangan bakat & kompetensi SDM Ekraf Kegiatan Edukasi Ekraf Fasilitasi pendirian lembaga pendidikan Ekraf Pengembangan kurikulum Ekraf Sistem sertifikasi profesi Beasiswa pendidik Ekraf Link & match pengembangan SDM dan kebutuhan industri Stakeholders terkait: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Badan Ekonomi Kreatif; Kementerian Agama; Kementeian Koperasi dan UKM; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perguruan Tinggi Pelaku usaha Ekraf, social enterprise dan komunitas kreatif, dll. Sumber: Draft Rperpres Rindekraf 2018-2025

TERIMA KASIH

MASUKAN LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF di DAERAH Pemetaan potensi subsektor Ekraf yang ada  penentuan subsektor unggulan dan prioritas Pemetaan strategi pengembangan masing-masing subsektor, terutama subsektor unggulan dan prioritas dengan pendekatan THIS  “Improve and scale-up” subsektor Ekraf yang sudah berkembang saat ini. Integrasi berbagai sumber pendanaan  anggaran tersebar di berbagai OPD, potensi partisipasi dana masyarakat dan dunia usaha. Penentuan indikator/target/lokasi kegiatan yang terukur pencapaiannya dan sesuai kapasitas daerah. Penguatan koordinasi, kerangka regulasi dan kelembagaan dalam pengembangan Ekraf di daerah