EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara

Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank

PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Pengelolaan Dana Hibah

PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.

Penatausahaan Keuangan Daerah

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

Kementerian Perumahan Rakyat

Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret

0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan

Pembiayaan Pembangunan

Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016

KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016

INSPEKTORAT WILAYAH VI

BADAN LITBANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Kementerian Keuangan RI

Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.

KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MANAJEMEN PERBANKAN BAB Va MANAJEMEN KREDIT JENIS-JENIS KREDIT

ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

EVALUASI PROGRAM PENYALURAN LPDB – KUMKM KERJASAMA DENGAN BLUD

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..

SO PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,

PERTEMUAN VI KASUS PERUSAHAAN JASA.

PPh PASAL 25 RIZKI DEAN FAISAL FATHONI FAUZI ONOVIO.

Cara Mengajukan Pinjaman

Pembiayaan Pembangunan

MANAJEMEN PERBANKAN JENIS-JENIS KREDIT JAMINAN KREDIT

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

Pedoman Permohonan Pembiayaan

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014

KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.

Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018

BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK

Pajak Penghasilan Pasal 25

PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK

KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN

Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD

Pengelolaan Hibah Daerah

EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA

EVALUASI TARGET DAN KINERJA TAHUN 2018

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

SISTEM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN e-filling.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM

Transcript presentasi:

EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA PENYALURAN DANA FLPP TAHUN 2019 BIMO ADI NURSANTHYASTO, ST.,MBA. DIREKTUR LAYANAN PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN HOTEL GRAND SAHID JAYA, 9 OKTOBER 2018

PROSES BISNIS FLPP KEPADA BANK PELAKSANA PENYALURAN DANA

FLPP PROSES BISNIS PENYALURAN DANA KEPADA BANK PELAKSANA CATATAN PENTING Permintaan pembayaran dana FLPP paling lama 2 bulan setelah akad. Permintaan pembayaran dana FLPP paling lambat tanggal 26 Desember 2018. Dokumen cetak (hardcopy) harus disampaikan ke PPDPP paling lambat 3 hari setelah dokumen digital (softcopy) diterima lengkap dan benar. Bank Pelaksana menyusun Jadwal Angsuran (JA) yg telah disesuaikan dengan JA dari PPDPP dan disampaikan selambat-lambatnya 5 hari setelah notifikasi. Bank Pelaksana wajib menyampaikan daftar pejabat yg berwenang menandatangani surat verifikasi dan pejabat kantor pusat yg berwenang menandatangani surat permintaan pembayaran dan sttu, serta wajib melaporkan paling lama 3 hari dalam hal terjadi perubahan pejabat. PROSES BISNIS FLPP KEPADA BANK PELAKSANA PENYALURAN DANA

SURAT EVALUASI PPDPP

REALISASI TRIWULAN III

PERENCANAAN TARGET PENYALURAN DANA FLPP YANG DITUANGKAN DALAM PKO Perjanjian Kerjasama dengan Pengembang Data Potensi Rumah dan Rumah Jadi (Ready Stock) Rencana Bisnis Bank Kemampuan SDM Komitmen Bank Pelaksana dalam Penyaluran Dana FLPP Dll.

PERCEPATAN PEMENUHAN TARGET SASARAN KERJASAMA STAKEHOLDERS Pemerintah (Kementerian/ Lembaga) dan Pemerintah Daerah BUMN/ BUMD Pabrik KERJASAMA STAKEHOLDERS Dll. Stakeholders Rumah Sakit Dll. Praktisi Pasar Perguruan Tinggi PROGRAM SME GATHERING Expert Regulator Akademis

MELALUI BROSUR/LEAFLET/DLL BANK PELAKSANA DAN PENGEMBANG PEMASARAN BERSAMA MELALUI BROSUR/LEAFLET/DLL BANK PELAKSANA DAN PENGEMBANG CONTOH LOGO DAN NAMA BANK Informasi KPR Sejahtera FLPP, cara mendapatkannya serta hak dan kewajiban masyarakat dalam menggunakan fasilitas KPR Sejahtera FLPP.