SOSIALISASI PERWALI NOMOR 42 TAHUN 2018 DAN PENILAIAN MANDIRI KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DILINGKUNGAN OPD TERTENTU IRAWAN .SH (HP/WA.085252521795)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Program Bantuan Sosial
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PENDAMPINGAN POKJA ADMINISTRASI MANAJEMEN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR Jl. KESEHATAN No. 3 TANAH SAREAL TELP
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PERWALI NOMOR 42 TAHUN 2018 DAN PENILAIAN MANDIRI KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DILINGKUNGAN OPD TERTENTU IRAWAN .SH (HP/WA.085252521795) Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda

TARGET PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019   Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Perpustakaan Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan , UPTD Meteorologi, UPT Pasar Pagi dan UPT Pasar Segiri; Dinas Perhubungan dan Pelayanan KIR Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Pertanahan Dinas Pemuda dan Olah Raga (UPT Sarana dan Prasarana ) Dinas Komunikasi dan Informasi BPKAD Kota Samarinda Bapenda Kota Samarinda dan UPT Bapenda ; BKP2D Kota Samarinda Kantor Satpol PP Badan Kesbangpol Dinas Lingkungan Hidup Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Dinas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Dinas Pariwisata

PP 96 TAHUN 2012 TTG PELAKSANAAN UU 25/2009 AGENDA PRIORITAS RPJMD KOTA SAMARINDA 2016-2021 AP9 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK UU NOMOR 25 TAHUN 2019 PP 96 TAHUN 2012 TTG PELAKSANAAN UU 25/2009 PERDA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2013 PERWALI 6/2015 TTG PEDOMAN SOP AP KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERWALI 11/2015 TTG PEDOMAN SP DAN ETIKA PELAYANAN PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK PERWALI 28/2018 TENTANG SKM PERWALI 40 /2018 TTG PENYELENGGARAAN FKP PERWALI 42/2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUBAHAN PERILAKU/BUDAYA . SDM/SAPRAS/BIAYA STANDAR PELAYANAN/ SOP SKM INOVASI YANLIK PENGADUAN SANKSI/REWARD PERWALI 11/2015 TTG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADUAN KEPWAL TTTG ROLE MODEL PELAYANAN PUBLIK UTK UIP TERTENTU TARGET IKM 2017 DAN 2018 : 78.2 HASIL THN 2017 84.4 (30 UIP)

PELAYANAN PUBLIK Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan PerUU bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik TUJUAN TARGET Meningkatkan kualitas dan pelayanan public pada masing- masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan public dalam rangka peningkatan kesejahteraan I N D I KATOR Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintahan; Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh instansi pemerintah

HAL- HAL YANG DIATUR PERWALI 42/2018 PENGGANTI PERWALI 09/2016 Latar Belakang,Maksud,Tujuan dan Sasaran,Pengertian Umum,Ruang Lingkup, Teknik Penilaian Bab I Mekanisme Penilaian ( Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan dan Pelaporan) Bab II Metode Penilaian ( Aspek dan Indikator Bobot Nilai Indikator, Pengumpulan Data, Perhitungan Indeks Pelayanan Publik ), Analisis Data Bab III Bab IV Pemeringkat , Penghargaan dan Sanksi

Persiapan, Sosialisasi dan Pelaksanaan JADWAL DAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA 2019 Persiapan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyusunan Regulasi /Pedoman dan OPD yang akan dinilai Sosialisasi UIP tertentu akan diberikan penjelasan melalui Sosialisasi /Media Surat Penilaian Penilaian Mandiri : a)UIP Melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap Indikator yang akan dinilai (April sd Jun) b. Penyerahan Hasil Penilaian Mandiri ( Me-Jun) c) Penilaian Tim (Juli sd Agt) Penghargaan dan Sanksi .1 OPD Pelayanan Prima dan Sangat Baik dan Wajib Presentasi Piagam Penghargaan dan Perjalanan Dinas, TV (Okt)

Standar Pelayanan (30) SOP – AP (10) 02 SIPP (5) 01 09 Inovasi Pelayanan Publik (5) 03 Pelayanan Satu Pintu (5) 08 PELAYANAN PRIMA 100 04 Maklumat Pelayanan dn Etika Pelayanan (10) 07 Sarana dan Prasarana (15) 05 06 Pengaduan (10) Penilaian Kinerja (SKM)/ 10 9 ASPEK INDIKATOR

Rincian Setiap Aspek Indikator Komponen Jlh Sub Komponen A (100 % B (75%) C (50 %) D (25%) dan 0 % Standar Pelayan (30) 2 30 22.5 15 7.5 SOP -AP 1 10 5 2.5 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 3.75 1.25 Maklumat Pelayanan & EP/Kode Etik Penilaian Kinerja (SKM) Penyelenggaraan Pengaduan 2.5 dan 0 Inovasi Pelayanan Publik Sapras 4 11.25 SIPP Total 100 75 50 25

Contoh : STANDAR PELAYANAN

(1) STANDAR PELAYANAN 1 SK PENETAPAN (MEMUAT 14 KOMPENEN) 2. PROSES PEMBAHASAN SP ( UNDANGAN, NOTULEN RAPAT, FOTO KEGIATAN RAPAT; PUBLIKASI SP ( 6 KOMPONEN): Persyarata, Sisdur,Biaya Tarif, Waktu Penyelesaian, Pengaduan) MEDIA PUBLIKASI :Minimal 4 Media Publikasi

2. STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) SK PENETAPAN SOP – AP TANDA TERIMA DAN DOKUMENTASI PENYERAHAN SOP KEPADA PEGAWAI PASTIKAN SOP – AP DIPEGANG DAN DILAKUKAN

DATA JUMLAH PRODUK LAYANAN LOKET/MEJA LAYANAN 3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA SATU PINTU DATA JUMLAH PRODUK LAYANAN LOKET/MEJA LAYANAN DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Dokumen Maklumat Pelayanan dan Etika /Kode Etik 4. MAKLUMAT PELAYANAN DAN ETIKA PELAYANAN/KODE ETIK PELAYANAN Dokumen Maklumat Pelayanan dan Etika /Kode Etik Maklumat/Etika Dipublikasi Pemakaian ID Card atau Papan Nama Pemberi Pelayanan

5. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MELALUI SKM Periode SKM ------- 2018 -------atau tahun berjalan Laporan SKM Publikasi SKM : a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Tindak Lanjut Hasil SKM/Perbaikan Pelayanan c. Publikasi Media minimal 4 Media publikasi

6. PENYELENGGARAAN PENGADUAN PELAYANAN SOP PENYELENGGARAAN PENGADUAN ALUR /SISTEM /TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGADUAN YANG TERPUBLIKASI PETUGAS PENGADUAN YANG DITETAPKAN DALAM SURAT TUGAS /KEPUTUSAN BUKU PENCATATAN PENYELENGGARAN PENGADUAN INFORMASI DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MEDIA PENGADUAN MAKSIMAL 4 ATAU LEBH

7. INOVASI PELAYANAN PUBLIK JUDUL INOVASI DAN DAN 1 TAHUN BERJALAN ( TMT INOVASI DIHITUNG MULAI SD/ MASA PENILAIAN MANDIRI DOKUMENTASI KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAPORAN PELAKSANAAN INOVASI PUBLIK

8. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK PARKIR KENDARAAN INFORMASI PENEMPATAN RODA DUA /RODA EMPAT BAGI PENGGUNA LAYANAN PETUGAS PARKIR B. RUANG TUNGGU (MINIMAL KURSI + MEJA + SARANA PENDINGIN,PETUGAS FRONT OFFICE DLL SARANA DAN PRASARAN BERKEBUTUHAN/PELAYANAN KHUSUS: (minimal) --Tersedia pojok anak bermain, pojok menyusui, ram/rambatan, -- ruangan dan petugas berkebutuhan khusus NOMOR ANTRIAN ELEKTRONIK ATAU NOMOR ANTRIAN MANUAL TERSEDIA TOILET KHUSUS PENYANDANG BERKEBUTUHAN KHUSUS BERFUNGSI BAIK TOILET PELAYANAN DAN TOILET PEGAWAI

LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DAPAT DIAKSES DAN UPDATE 9. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK TERSEDIA WEBSITE ATAU LAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DAPAT DIAKSES DAN UPDATE

UPT PUSKESMAS PALARAN

Tindakan (Action) Segera Siapkan Dokumen /Data Evaluasi yang telah dilakukan dan Lakukan Penilaian Mandiri dan Laporankn Penilaian /Evaluasi Tim Penyampaian Hasil

TERIMA KASIH www. organisasi.samarindakota.go.id BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA SAMARINDA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK www. organisasi.samarindakota.go.id Email: bagorsmd@gmail.com CP : irawan --- 085252521795