PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
STANDAR 2.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ANGGARAN.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Berbasis Kinerja
PERTEMUAN 5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
PERENCANAAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING KELOMPOK 1 6 AK2 . YULIA NOVITA SUPERI JAHUDA
PENGANGGARAN.
Pembiayaan Pembangunan
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
Pusat Pusat Tanggung Tanggung Jawab Pendapatan dan Beban Jawab Pendapatan dan Beban KELOMPOK 6: TAUFIANI ISTI IDAYANTI( ) NABILAH MAULIDIYAH( )
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
BAB IV Lanjutan.
SIKLUS APBN dan APBD.
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
STIE DEWANTARA - CIBINONG
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Penganggaran Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Pembiayaan Pembangunan
Menajemen Logistik (Fungsi penganggaran dalam perusahan)
PENGANGGARAN.
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
Universitas Negeri Semarang
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN NEGARA.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
ANGGARAN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (Pengertian anggaran)
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
APBN DAN APBD.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Anggaran Sektor Publik Pertemuan 6 KELOMPOK 6 : Ni Made Mia Damayanti Ni Putu Santa Oktaviani
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Oleh: Zaeni Abdillah Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat.
Transcript presentasi:

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Teori Anggaran Pengertian anggaran publik Fungsi anggaran publik Karakteristik anggaran publik Prinsip- prinsip anggaran publik

Pengertian Anggaran Publik Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. contoh jenis anggaran publik antara lain Anggaran negara dan daerah \ APBN\APBD Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan , yaitu anggaran usaha setiap BUMN/ BUMD serta badan hukum publik.

Fungsi Anggaran Publik Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Anggaran sebagai alat komujikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Anggaran merupakan instrumen politik. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Karakteristik Anggaran Publik Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

Prinsip- Prinsip Anggaran Publik Prinsip pertama, demokratis Prinsip kedua, adil Prinsip ketiga, transparan Prinsip keempat, bermoral tinggi Prinsip kelima, berhati-hati Prinsip keenam, akuntabel

Sistem Penganggaran Publik Line item budgeting Incremental budgeting Planning programming budgeting system Zero based budgeting Perfomance budgeting Medium term budgeting frame work

Line Item Budgeting Penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal ( pos pos penerimaan ) dan untuk apa dana tersebut digunakan ( pos pos pengeluaran ). Jenis anggrana ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional budgeting.

Incremental Budgeting Adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.

Planning Programming Budgeting System Adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat tidak terpisah yang didalamnya terkandung indentifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

Zero Based Budgeting sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. 

Perfomance Budgeting Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi . Medium Term Budgeting kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi . Kelemahan Pendekatan MTBF tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi. Kebijakan fiskal yang tidak stabil dan kondisi sosial politik merupakan contoh yang melemahkan penerapan MTBF

Siklus Penganggaran Publik 2.Penetapan dokumen standar harga   1. Penetapan dan tim pengembangan tahun terkait 6. penetapan anggaran pendapatan dan belanja   3. penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggran   5. pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggran pendapatan dan belanja   4. rekapitulasi rencana kerja dan anggaran  

Teknik Penganggaran Publik Pendekatan Fungsional Pendekatan Pengambilan Keputusan Pendekatan Psikologi\ motivasi Pendekatan lingkungan yang berkesinambungan

Pendekatan Fungsional kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua,  kesuksesaan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga;  ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.

Pendekatan Pengambilan Keputusan Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politil, psikologi, adaministrasi publik. Akibanya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.

Pendekatan Psikologi / Motivasi Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Dengan pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersususn benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan    Menurut Soraya A.afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup  (WALHI), setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat yaitu : Damage cost  Avoidance cost  Abatement cost Transaction cost

Contoh Penganggaran Di Organisasi Sektor Publik Pemerintah Pusat Pemerintah daerah LSM Yayasan Partai Politik

Pemerintah Pusat ada enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yakni , (1) harga minyak bumi dipasar internasional; (2) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC (3) pertumbuhan ekonomi ; (4) inflasi; (5) suku bunga (6) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika(USD).

Pemerintah Daerah Berdasarkan kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggran akan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai.

LSM Bebrapa organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing program harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan program secara keseluruhan.

Yayasan Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik.

Partai Politik Keuangan partai politik bersumber dari : Iuran anggota Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.