STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

REFORMASI BIROKRASI Pelayanan Publik (6%) Pengawasan (12%) HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pelayanan Publik (6%) Pengawasan (12%) Akuntabilitas Kinerja (6%) Penguatan organisasi (6%) Tata Laksana (5%) Pengelolaan SDM (15%) Peraturan Perundangan (5%) Manajemen Perubahan (5%) Revolusi mental Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) Peningkatan Pelayanan Publik (10%) KEBERHASILAN RB TIDAK HANYA DILIHAT DARI UPAYA TETAPI JUGA HASIL YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT/STAKEHOLDER

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI DI YOGYAKARTA

Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Prov DIY Evaluasi pelaksanaan penerapan budaya “SATRIYA” Penguatan pelaksanaan “Agen Perubahan” Dialog Kinerja individu secara berjenjang Pelaksanaan Program Knowing Your employee Reviu Bisnis Proses dan SOP setelah penetapan organisasi Baru Penguatan fungsi inspektorat sebagai over sight namun juga in sight

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Prov DIY Manajemen resources meeting Supervisi pengumpulan data kinerja untuk kecepatan dan akurasi data Mengembangkan pemberian tunjangan kinerja berdasar kinerja Kinerja sebagai dasar pengembangan kompetensi SPIP yang mampu memitigasi kegagalan pencapaian target kinerja Kinerja sebagai dasar pelaksanaan RB

Penilaian risiko berbasis kinerja SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." output kegiatan outcome program Sasaran Strategis

Kinerja sebagai dasar pengelolaan SDM Kinerja organisasi sebagai dasar kinerja individu (SKP) Pembayaran TPP didasarkan pada kinerja Kinerja organisasi Pengembangan karir dan Kompetensi terkait dengan kinerja jabatan yang ditetapkan

Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat PERATURAN PERUNDANGAN untuk memayungi legalitas setiap pelaksanaan aktivitas organisasi PENGAWASAN Untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko pencapaian tujuan PROSES BISNIS Memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi STRUKTUR ORGANISASI Memastikan organisasi yang paling tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi MANAJEMEN SDM Memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.

UNIT KERJA PELAYANAN PERCONTOHAN (WBK/WBBM) SEBAGAI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/WBBM) akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti-korupsi Riau Kepulauan Aceh Sumatera Utara Barat Jambi Bengkulu Selatan Bangka- Belitung Lampung Kalimantan Banten Jakarta Jawa Yogyakarta Tengah Timur Bali NTB Sulawesi Tenggara Maluku Papua NTT Gorontalo Saat ini telah terdapat 2unit kerja WBK dari Pemprov DIY. Terdiri atas: Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta (2016) Rumah Sakit Paru Respira (2017) TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PENGUSULAN 33 51 174 485 910 2.365 WBBM 9 10 12 18 23 WBK 38 109 304 Pengusulan tahun 2019 mengusulkan 4 Unit kerja percontohan ZI (2 WBBM dan 2 WBK). Keterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan

KUNCI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 1 3 5 KOMITMEN 2 4 Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama MANAJEMEN MEDIA PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telaj dilakukan diketahui oleh masyarakat KEMUDAHAN PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya