DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
Advertisements

METODE PEMBELAJARAN KEAKASARAAN FUNGSIONAL
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGOLAHAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PNFI
PENGELOLAAN KURIKULUM
UNIVERSITAS SILIWANGI
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI INDONESIA
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
ARAH DAN KEBIJAKAN P2RPN
PENDIDIKAN. PENDIDIKAN PENDIDIKAN adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara.
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DAERAH TERTINGGAL Oleh : enceng mulyana.
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Lembaga Kependidikan Disusun Oleh : Rizqi Nurdiana
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AGUS WAHYUDI DHYANA AINUR A AMINULLAH
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SELAMAT DATANG DI BP-PAUD dan Dikmas JATIM
Lilik Sulistyowati DIREKTORAT PEMBINAAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MEMBUDAYAKAN LITERASI DI INDONESIA
Pada Kegiatan Pembekalan Implementasi KTSP Tingkat Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pengembangan Muatan Lokal
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPKS-Maimun Abdul Hanan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
LAPORAN ON THE JOB LEARNING PADA KEGIATAN PELATIHAN MANAJERIAL.
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
PROGRAM peningkatan mutu SMA 48 jakarta
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEMINAR NASIONAL UPI BOOKPEDIA III Bandung, 22 Maret 2018 OPIK
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

WAHYUDI HARSO

LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, pasal 1 (8) menyatakan bahwa program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

LANJUT... Dalam melaksanakan layanan tersebut dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan dapat melaksanakan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar (program pemberantasan buta aksara) maupun keaksaraan lanjutan, program Kesetaraan Paket A,B dan C, peningkatan budaya baca dan/atau peberdayaan perempuan.

TUJUAN PKBM Tujuan keberadaan PKBM adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas Masyarakat dalam arti luas.

BIDANG KEGIATAN PKBM  Kegiatan Pembelajaran (learning activities)  Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (busines activities)  Kegiatan Pengembangan Masyarakat (community development activities).

KEGIATAN PEMBELAJARAN a)Program Pendidikan Anak Usia Dini, b)Program Pendidikan Kesetaraan SD (Paket A), SMP (Paket B), SMA (Paket C), c)Program Pendidikan Moral dan Spiritual, d)Program Pendidikan Vokasional, e)Program Pendidikan Kewarganegaraan, f)Program Pendidikan Kerumahtanggaan, g)Program Pendidikan Kewirausahaan, h)Program Pendidikan Seni dan Budaya, i)Program Pendidikan Hobi dan Minat, j)Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional, k)Dan lain-lain.

KEGIATAN USAHA/ EKONOMI PRODUKTIF a)Unit Usaha PKBM, b)Kelompok Belajar Usaha, c)Pengembangan Usaha Warga Masyarakat, d)Kerjasama dan Jaringan Usaha Masyarakat, e)Upaya-upaya Peningkatan Produktivitas Masyarakat, f)Penciptaaan Lapangan Pekerjaan Baru, g)Dan sebagainya.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT a)Penguatan sarana/prasarana/infrastruktur baik fisik maupun nonfisik, b)Penguatan kohesivitas diantara masyarakat, c)Perbaikan dan pengembangan lingkungan, d)Pengembangan pembudayaan bahasa dan budaya asli komunitas tersebut, e)Pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan di komunitas tersebut, f)Pembahruan sistem administrasi pemerintahan di komunitas tersebut,

KOMPONEN PKBM a.KOMUNITAS BINAAN/SASARAN, b.WARGA BELAJAR, c.PENDIDIK/TUTOR/INFRA STRUKTUR/NARA SUMBER TEKNIS d.PENYELENGGARA DAN PENGELOLA e.MITRA PKBM

PARAMETER PKBM Partisipasi Masyarakat (Comunnity Participation), Manfaat Bagi Masyarakat (Impact), Mutu dan Relevansi Program, Kemandirian dan Keberlanjutan Lembaga (Sustainability).

KARAKTER YANG HARUS DIKEMBANGKAN DALAM SUATU PKBM Keperdulian terhadap yang lebih berkekurangan Kemandirian dalam penyelenggaraan, Kebersamaan dalam kemajuan, Kebermakanaan setiap program dan kegiatan, Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi, Fleksibilitas program dalam penyelenggaraan, Pembaharuan diri yang terus menerus (Continuous Improvemen)

.

STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM Pencarian Informasi Kependidikan, Penjalinan Hubungan Interpersonal dengan Pihak Lain, Akses Informasi dari dan ke, Koordinasi, Menerima Tawaran Program, Program disusun Sesuai Kebutuhan

1.Waktu dan Kehadiran, 2.Materi Kontekstual, 3.Metode Diskusi 4.Pemotivasi, 5.Kelompok Usaha, 6.Informasi Pekerjaan, 7.Penjaringan Masukan, 8.Pemberian Modal, 9.Suasana Akrab, 10.Pertukaran Jadwal Tutor.

1. Pemanfaatan Ruang/Fasilitas Pribadi Pengelola/Yayasan, 2. Peminjaman Fasilitas Warga Masyarakat, 3. Pengadaan Modul/Buku, 4. Kelonggaran Pembayaran biaya pendidikan, 5.Pemanfaatan fasilitas Pemerintah

1.Pelatihan Tutor dan Pengelola, 2.Sharing Pengetahuan Antar Personalia, 3.Pemanfaatan Fasilitas Internet dan Buku (Belajar Mandiri), 4.Dijadikan Lokasi Kunjungan PKBM lain.

1.Pemanfaatan Kegiatan Sosial, 2.Peran Alumni, 3.Peran Tokoh Masyarakat, 4.Penyebaran Leaflet, 5.Pertemuan Rutin Personalia, 6.Optimalisasi Tenaga Kependidikan, 7.Keterbukaan dan Kepercayaan Pengelolaan.

1.Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Kejuruan (LPK) dan Penyelenggara Pembelajaran Life Skill, 2.Kerjasama dengan PT, 3.Kerjasama dengan Institusi Terkait, 4.Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

TERIMA KASIH...