POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Universitas Indo Global Mandiri
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENINGKATAN KINERJA TKSK
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
S E L A M A T D A T A N G.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
TEKNIS PENYUSUNAN LRK LPK
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa))
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax ,
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019 KEMENTERIAN DALAM NEGERI POINTER LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019 DENPASAR, 2 APRIL 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BALI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PELAKSANAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019 DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DARI TINGKAT KECAMATAN HINGGA TINGKAT REGIONAL MULAI BULAN APRIL S.D. AGUSTUS 2019 INDIKATOR PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN MENGACU PADA LAMPIRAN II PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN PENEKANAN PENILAIAN LOMBA TERDAPAT PADA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SERTA INOVASI PADA BIDANG PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN DAN KEMASYARAKATAN.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SYARAT WAJIB UNTUK MENGIKUTI LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2019 PROFIL DESA DAN KELURAHAN 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR (2017 DAN 2018) SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2007; 2. MEMILIKI PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES DAN RKPDES TAHUN 2017 DAN 2018; 3. DOKUMEN HASIL EVALUASI DIRI (LAMPIRAN II PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015); 4. DOKUMENTASI TERKAIT GAMBARAN UMUM, POTENSI, KEUNGGULAN, SERTA INOVASI DESA DAN KELURAHAN DALAM BENTUK AUDIOVISUAL SEBAGAI SATU KESATUAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI;

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN BERIKUT : DESA DAN KELURAHAN YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM LOMBA TINGKAT PROVINSI ADALAH DESA DAN KELURAHAN JUARA LOMBA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DENGAN KATEGORI BERKEMBANG DAN CEPAT BERKEMBANG PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DILAKSANAKAN PADA MINGGU KE-II SAMPAI DENGAN KE-IV JUNI TAHUN 2019 KABUPATEN/KOTA DIWAJIBKAN MELAMPIRKAN REKAPITULASI KATEGORI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (LAMPIRAN II PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015) DI LINGKUP KABUPATEN/KOTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4. MELAMPIRKAN LAPORAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN OLEH KABUPATEN/KOTA (LAMPIRAN I PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015) DAN LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA (LAMPIRAN III PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015) DESA DAN KELURAHAN YANG MEMILIKI INOVASI/TEROBOSAN (TEKNOLOGI DAN/ATAU SOSIAL), PRODUK UNGGULAN SERTA UNSUR TEMATIK YANG BISA MENJADI CONTOH BAGI DESA/KELURAHAN LAINNYA, MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN JUARA LOMBA TINGKAT PROVINSI PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT REGIONAL AKAN DILAKSANAKAN DALAM 5 (LIMA) TAHAPAN YAITU : TAHAP I : PENILAIAN ADMINISTRATIF DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 2 – 5 JULI 2019. TAHAP II : PLENO PENILAIAN ADMINISTRATIF DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 5 JULI 2019. TAHAP III : KLARIFIKASI LAPANGAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 6 JULI S.D 28 JULI 2019. TAHAP IV : PLENO HASIL KLARIFIKASI LAPANGAN DILAKSANAKAN DARI TANGGAL 29 JULI S.D 1 AGUSTUS 2019. TAHAP V : PEMAPARAN CALON JUARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 6 DAN 9 AGUSTUS 2019. TAHAP VI : PENETAPAN JUARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2019.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA DESA TAHUN 2019 PROFIL DESA (OFFLINE/ONLINE 2017 DAN 2018) RPJMDesa RKPDesa APBDesa (2017 DAN 2018) INOVASI DUA TAHUN TERAKHIR BPD SOTK DESA MONOGRAFI DESA PETA ADMINISTRASI DESA PETA BATAS DESA BUKU-BUKU ADMINISTRASI DESA PRODUK HUKUM DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA DESA TAHUN 2019 13. REGULASI DAERAH YG MENGATUR KEWENANGAN DESA 14. BUMDesa 15. DATA ASET DESA 16. DOKUMEN BUKTI KERJASAMA DESA 17. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2017 DAN 2018) 18. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2017 DAN 2018) 19. DATA/REKAPITULASI (2017 DAN 2018) : a. TINGKAT PENDIDIKAN b. JUMLAH PENDUDUK MISKIN c. JUMLAH PENGANGGURAN d. JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA DESA TAHUN 2019 20. DATA PENDUDUK YG TERLIBAT LAH-GUN NARKOBA (2017 DAN 2018) 21. DATA PENDUDUK YG TERLIBAT TINDAKAN TERORISME ATAU GERAKAN MAKAR LAINNYA (2017 DAN 2018) 22. PETA RESIKO/RAWAN BENCANA 23. DATA PENDUKUNG ADANYA UPAYA TANGGAP SIAGA BENCANA 24. SCREEN CAPTURE WEB DESA 25. PROGRAM DAN DOKUMENTASI PELESTARIAN ADAT BUDAYA 26. PKK 27. DATA SARANA PELAYANAN KESEHATANAN MASYARAKAT DESA 28. DOKUMEN/BUKTI SUMBER AIR BERSIH YANG ADA DI DESA 29. DOKUMEN PENDUKUNG KEBERADAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA DESA TAHUN 2019 30. DOKUMEN PENDUKUNG KEBERADAAN LEMBAGA EKONOMI DI DESA 31. DOKUMEN YANG MENDUKUNG ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT ATAU GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN DESA 32. REKAPITULASI LAPORAN KEJADIAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PERATURAN TRANTIB 33. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH DESA 34. DATA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/PELATIHAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN, KAB/KOTA DAN PROVINSI 35. DATA JUMLAH APARATUR DESA YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK 36. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA PADA LAMPIRAN II PERMENDAGRI 37. HARDCOPY SERTA AUDIO VISUAL (POTENSI, PRODUK UNGGULAN, INOVASI DAN INVESTASI)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA KELURAHAN TAHUN 2019 PROFIL KELURAHAN (2017 DAN 2018) DOKUMEN PERENCANAAN (2017 DAN 2018) SOTK KELURAHAN PERDA YG MENGATUR SOTK KELURAHAN DOKUMEN PENDUKUNG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PETA ADMINISTRASI KELURAHAN PETA BATAS KELURAHAN PETA RESIKO/RAWAN BENCANA BUKU-BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN MUSYAWARAH/RAPAT/PERTEMUAN KEL. DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN TERAKHIR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA KELURAHAN TAHUN 2019 12. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHN KELURAHAN 13. LAPORAN PERTANGUNGGJAWABAN LURAH 14. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN TERAKHIR 15. DATA/REKAPITULASI (2017 DAN 2018) : a. TINGKAT PENDIDIKAN b. JUMLAH PENDUDUK MISKIN c. JUMLAH PENGANGGURAN d. JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI 16. DATA PENDUDUK YG TERLIBAT LAH-GUN NARKOBA (2017 DAN 2018) 17. DATA PENDUDUK YG TERLIBAT TINDAKAN TERORISME ATAU GERAKAN MAKAR LAINNYA (2017 DAN 2018) 18. DOKUMENTASI PENDUKUNG LAINNYA (SARANA PRASARANA KANTOR KEL, BALAI KEL, FOTO KIOS DAN LEMBAGA EKONOMI LAINNYA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA KELURAHAN TAHUN 2019 19. DATA PENDUKUNG ADANYA UPAYA TANGGAP SIAGA BENCANA 20. SCREEN CAPTURE WEB KELURAHAN 21. PROGRAM DAN DOKUMENTASI PELESTARIAN ADAT BUDAYA 22. DATA BANTUAN KEUANGAN DARI PEM PROV UNTUK KELURAHAN 23. PKK 24. DATA SARANA PELAYANAN KESEHATANAN MASYARAKAT KELURAHAN 25. DOKUMEN/BUKTI SUMBER AIR BERSIH YANG ADA DI KELURAHAN 26. DOKUMEN PENDUKUNG KEBERADAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN 27. DOKUMEN PENDUKUNG KEBERADAAN LEMBAGA EKONOMI DI KEL. 28. DOKUMEN YANG MENDUKUNG ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT ATAU GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA DOKUMEN PENDUKUNG LOMBA KELURAHAN TAHUN 2019 29. REKAPITULASI LAPORAN KEJADIAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PERATURAN TRANTIB 30. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH KELURAHAN 31. DATA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/PELATIHAN BAGI LURAH DAN PERANGKAT KEL. YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN, KAB/KOTA DAN PROVINSI 32. DATA JUMLAH APARATUR KEL. YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK 33. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA PADA LAMPIRAN II PERMENDAGRI 34. HARDCOPY SERTA AUDIO VISUAL (POTENSI, PRODUK UNGGULAN, INOVASI DAN INVESTASI)

JADWAL LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI BALI 2019 Penilaian Administratif Klarifikasi Lapangan Pemaparan Calon Juara Paling lambat Kelurahan : 29 April 2019 Desa : 13 Mei 2019 Lomba Kelurahan : 6 sd. 14 Mei 2019 Lomba Desa : 20 sd. 31 Mei 2019 Tgl 10 sd 12 Juni 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Matur Suksma Om Shanti, Shanti, Shanti Om