KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

PMPRB SASARAN REFORMASI BIROKRASI LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN RB PMPRB SEBELUMNYA: PMPRB 2018 VS EVALUASI RB 2018 HASIL EVALUASI RB 2018 PMPRB 2019 PMPRB ONLINE: PERKEMBANGAN PMPRB 2019 PMPRB 2020-2024 ®onn 2019

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

MENDORONG PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS AKUNTABILITAS KINERJA MENDORONG PELAKSANAAN Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi 3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Pemerintahan Belum Bersih, Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien Pelayanan Publik Masih Buruk

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Langkah Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan RB secara menyeluruh. 10 Pelaksanaan Zona Integritas untuk percepatan pelaksanaan RB. 9 Pelaksanaan RB menjangkau Unit Kerja terendah 2 Organisasi yang dibangun didasarkan pada kinerja yang akan dihasilkan. 8 Kualitas pelayanan publik tidak sekedar pada front office. 3 7 Proses bisnis yang disusun terkait langsung dengan kinerja. Pengawasan dikaitkan dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. 4 Pengelolaan SDM didasarkan pada kinerja 5 6 Pelaksanaan e-government dilaksanakan secara terintegrasi. Peraturan perundangan dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencapian kinerja

PMPRB SEBELUMNYA PERMENPANRB NO 14 TAHUN 2014 Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI SASARAN REFORMASI BIROKRASI Kerangka Logis Evaluasi RB (PMPRB 2.0) PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%) PROGRAM REFORMASI BIROKRASI SASARAN REFORMASI BIROKRASI MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) PENGUATAN PENGAWASAN (12%) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6%) PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) Peningkatan Pelayanan Publik (10%) PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN ®onn 2017

EVALUASI RB SEBELUM 2018 PMPRB 2.0 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah instansi Pemerintah Obyek evaluasi adalah instansi Pemerintah PMPRB 2.0 EVALUASI RB Survey Internal hanya survey internal organisasi Survey Internal hanya survey internal organisasi Pengungkit hanya melihat proses Pengungkit hanya melihat proses

EVALUASI RB 2018 PMPRB 2.0 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah instansi Pemerintah PMPRB 2.0 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja Survey Internal hanya survey internal organisasi Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan) Pengungkit hanya melihat proses Pengungkit (proses dan hasil antara)

PERBEDAAN ANTARA PMPRB DNG EVALUASI RB 2018 Obyek evaluasi adalah instansi Pemerintah PMPRB 2.0 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja Pengungkit hanya melihat proses Pengungkit (proses dan hasil antara)

Penilaian hanya melihat kualitas pada level pusat/instansi pemerintah PMPRB DI UNIT Penilaian hanya melihat kualitas pada level pusat/instansi pemerintah Nilai merupakan gabungan dari Proses di instansi dan unit List pertanyaan ada dua;(1)untuk instansi;(2)untuk instansi dan unit

HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN PMPRB 2.5 HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN Hasil Pengawasan Kearsipan (penguatan tatalaksana) Maturitas SPIP (penguatan pengawasan) Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan) Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan) Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)

HASIL EVALUASI RB 2018 Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota NILAI DAN PREDIKAT RB BERDASARKAN PROVINSI No Provinsi Predikat Pemerintah Provinsi Jumlah Predikat Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Tidak Evaluasi Jumlah BB B CC C 1 Aceh 2 19 23 Sumatera Utara 3 29 33 Riau 6 12 4 Kep. Riau 7 5 Sumatera Barat 9 Jambi 8 11 Sumatera Selatan 13 17 Kep. Bangka Belitung Bengkulu 10 Banten Jawa Barat 27 Kalimantan Selatan DKI Jakarta - 14 Jawa Timur 16 38 15 Bali NTT 20 22 NTB (2018 tidak dievaluasi, menggunakan hasil evaluasi 2017) X

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota NILAI DAN PREDIKAT RB BERDASARKAN PROVINSI No Provinsi Predikat Pemerintah Provinsi Jumlah Predikat Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Tidak Evaluasi Jumlah BB B CC C 18 Kalimantan Barat 1 4 9 14 19 Kalimantan Timur 3 2 5 10 20 Lampung 13 15 21 Kalimantan Tengah 11 22 Kalimantan Utara 23 Jawa Tengah 17 35 24 DI. Yogyakarta 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Barat 6 28 Sulawesi Tenggara 16 29 Sulawesi Selatan 30 Gorontalo 31 Maluku Utara 32 Maluku 33 Papua 34 Papua Barat Total 7 57 98 332 508

PMPRB 2019 PERMENPANRB NO 30 TAHUN 2018 Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

PMPRB 2019 PMPRB 2.5 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja PMPRB 2.5 EVALUASI RB Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan) Survei Internal (Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan) Pengungkit (proses dan hasil antara) Pengungkit (proses dan hasil antara)

1. Alokasi Pertanyaan Permenpan 30/2018 (unit kerja) Permenpan xx/2019 (unit kerja)

PMPRB ONLINE Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB selain dilakukan pada level organisasi, tetapi juga WAJIB dilakukan pada seluruh unit kerja eselon I pada organisasi tersebut (untuk tahun 2019). Penyampaian PMPRB (tahap 4) Paling lambat 31 Mei 2019

Tahap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB 2.0 Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat Tahap 1 Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama untuk kemudian dikirim ke Kementerian PANRB Tahap 2 Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB Tahap 3 PMPRB 2.5 Input PMPRB untuk level unit kerja es. I Tahap 1 Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat Tahap 2 Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama untuk kemudian dikirim ke Kementerian PANRB Tahap 3 Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB Tahap 4

Status Input Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota INPUT PMPRB BERDASARKAN PROVINSI No Provinsi Status Input Pemerintah Provinsi Status Input Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota 3 2 1 Jumlah Aceh 9 13 23 Sumatera Utara 4 27 33 Riau 8 12 Kep. Riau 5 7 Sumatera Barat 19 6 Jambi 11 Sumatera Selatan 17 Kep. Bangka Belitung Bengkulu 10 Banten Jawa Barat Kalimantan Selatan DKI Jakarta - 14 Jawa Timur 35 38 15 Bali 16 NTT 22 NTB

Status Input Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota INPUT PMPRB BERDASARKAN PROVINSI No Provinsi Status Input Pemerintah Provinsi Status Input Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota 3 2 1 Jumlah 18 Kalimantan Barat 13 14 19 Kalimantan Timur 8 10 20 Lampung 11 15 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Utara 5 23 Jawa Tengah 35 24 DI. Yogyakarta 25 Sulawesi Utara 4 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Barat 6 28 Sulawesi Tenggara 12 17 29 Sulawesi Selatan 30 Gorontalo 31 Maluku Utara 9 32 Maluku 33 Papua 34 Papua Barat Total 286 179 508

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota IBU KOTA PROVINSI YANG TIDAK TAHAP 3 No Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Status Input 1 Kota Padang 2 Kota Palembang 3 Kab. Mamuju 4 Kota Medan 5 Kota Surabaya 6 Kota Ambon 7 Kota Banjarmasin 8 Kota Palangka Raya 9 Kota Jayapura 10 Kabupaten Manokwari 11 Kota Manado

RB 2020-2024 Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Reformasi Birokrasi Sekarang dan Kedepan 01 Orientasi Formalitas Hasil 02 Ruang Lingkup Instansi (K/L/P) Instansi & Unit (K/L/P)+Unit 03 Leading Sector Kemenpan RB Melibatkan banyak instansi

PMPRB 4.0 60% 40% PENGUNGKIT HASIL REFORMASI BIROKRASI KEUANGAN ASSET DAN PERENCANAAN - INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN - INDEKS PENGELOLAAN ASSET - INDEKS PERENCANAAN HASIL REFORMASI BIROKRASI REGULASI INDEKS PENATAAN REGULASI OPINI LAPORAN KEUANGAN Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) CAPAIAN KINERJA LEMBAGA INDEKS KELEMBAGAAN HASIL EVALUASI KINERJA 60% PENATALAK-SANAAN - INDEKS SPBE - INDEKS PROSES BISNIS - INDEKS ARSIP 40% Peningkatan Pelayanan Publik (10%) SDM - INDEKS SISTEM MERIT - INDEKS PROFESIONALITAS SURVEY PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK - INDEKS PELAYANAN PUBLIK Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI - MATURITAS APIP (IACM) - MATURITAS SPIP - LHKPN/LHKASN - INDEKS INTEGRITAS (WBS, GRATIFIKASI, KONFLIK KEPENTINGAN) PENGAWASAN ®onn 2019

Roadmap 2019-2024 Tujuan 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran: Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Roadmap 2019-2024 Tujuan 2: BIROKRASI YANG KAPABEL Sasaran: Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi; Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit; Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Tujuan 3: MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA Sasaran : Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TERIMA KASIH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi