Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENGANGGARAN SANITASI
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
RENCANA PEMBIAYAAN.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
PENERIMAAN PEMERINTAH
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
START TO PRESENTATION.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Permendagri No.13 Tahun 2006

Pendapatan Daerah pada Keuangan Daerah UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri No.15/PMK.07/2014 dan No.10 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah Ketentuan terkait Dana Perimbangan

Dana Perimbangan UU No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PMK No.145 tahun 2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah PMK 183/PMK.07/2013 Tentang Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Ketentuan Dana Bagi Hasil (a.l. ketentuan terkait PBB, PPh, Cukai Tembakau dan ketentuan terkait SDA) Ketentuan DAU (Perpres tentang DAU) Ketentuan DAK (a. Permendagri No.20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK; b. SEB Bappenas, Menkeu dan Mendagri) tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK); Ketentuan tentang Dana Penyesuaian

Belanja Daerah pada Keuangan Daerah PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Permendagri No.13 Tahun 2006 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Ketentuan terkait lainnya

Pembiayaan pada Keuangan Daerah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah PP No.49 Tahun 2011 tentang perubahan PP No.1 Tahun 2008 Permendagri No.52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah