Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Konsolidasi dan Integrasi Penguatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pertemuan Koordinasi Nasional Poltekkes Kemenkes KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Indikator Kinerja Utama Program PPSDM Kesehatan 2014--201 2020--2024 Jumlah Puskesmas Yang Minimal Memiliki 5 Jenis tenaga Kesehatan Persentase puskesmas tanpa dokter Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase RSUD Kelas C dengan 7 jenis dokter spesialis

PEMENUHAN DAN KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN 2.641 4.029 PUSKESMAS 1.179 1.618 2015 2016 2017 2018 Jumlah Puskesmas yg Minimal Memiliki 5 (Lima) Jenis Tenaga Kesehatan terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2018 menjadi 4.029 puskesmas 2016 2017 2018 2015 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, diupayakan di setiap puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan preventif dan promotif yaitu Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Ahli teknologi laboratorium medik, Tenaga gizi dan kefarmasian. Tahun 2016 : 1.618 Puskesmas , Tahun 2017 : 2.641 Puskesmas dan di tahun 2018 sudah terpenuhi 4.029 Puskesmas yang sesuai standar atau yang memiliki 5 Jenis Nakes. Pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan gambaran terpenuhinya tenaga kesehatan promotive dan preventif dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer menjadi soko guru dari pelayanan kesehatan. Puskesmas bukan saja menjadi gate keeper untuk rujukan tetapi juga membina masyarakat umum untuk mempunyai kemampuan untuk hidup sehat. Pemenuhan tenaga kesehatan ini di puskesmas dilaksanakan melalui kegiatan Nusantara Sehat baik berdasarkan tim dan individu. Diharapkan pada tahun 2019, jumlah dan jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dapat tersedia dan tersebar lebih merata di 5.600 Puskesmas seluruh Indonesia. Sedangkan di Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C diupayakan memiliki 4 dokter spesialis dasar yaitu dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi, dokter spesialis Anak, dokter Spesialis Penyakit Dalam dan dokter Bedah serta 3 dokter Spesialis Penunjang yaitu Dokter Anastesi, Radiologi, Patologi klinik. Pada Tahun 2015 capaian sudah tercapai 35%, Tahun 2016 terpenuhi 45,22%, Tahun 2017 : 54,95%, dan Tahun 2018 sudah 61,63% RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 macam dokter spesialis yang sesuai standar. Pada tahun 2018 ini dari 344 RS Kab/ Kota kelas C, ada 212 atau 61,63% RS Kab/Kota kelas C yg memiliki 7 macam dokter spesialis. Tujuan dari pemenuhan RS Kelas C yang memiliki 7 macam dokter spesialis ini adalah : untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Diharapkan pada tahun 2019 tercapai target 60% RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 macam dokter spesialis yang sesuai standar. Pemenuhan kebutuhan ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penugasan khusus residen yaitu dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penugasan khusus residen ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan) dan RS kelas C dan kelas D di Kabupaten / Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Untuk tahun 2016 ini, jumlah residen yang ditempatkan melalui penugasan khusus sebanyak 678 orang. RUMAH SAKIT 61.63% 54.22% 45.22% 35% Persentase RS Kab/Kota Kelas C yg Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2018 tercapai 61,63%

Kondisi Tenaga Kesehatan di Puskesmas *) Standar Permenkes 75/2014 Kondisi tenaga kesehatan di Puskesmas di Puskesmas, masih ada kebutuhan tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di setiap puskesmas agar sesuai dengan standar permenkes 75/2014. Sebagai contoh dokter masih keurangan 2.801 orang, sementara dokter yang sdh memenuhi standar sebanyak 7,577 atau 75,64% dan yang belum memenuhi standar sebesar 2.440 Puskesmas. Bila dilihat tenaga kesehatan pada perawat dan bidan mempunyai distribusi yang relative sama, dilihat dari jumlah tenaga kesehataannya perawat sebanyak 147.388 orang dan bidan sebanyak 182.655 orang. Sementara bila dilihat kekurangan perawat dan bidan masih ada kekurangan tenaga kesehatan yang sesuai standar. Kondisi tersebut disebabkan masih ada nya kelebihan tenaga kesehatan di fasyankes atau di daerah. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang lain, masih kekurangan nakes sesuai standar. Secara keseluruhan (9 kualifikasi tenaga kesehatan) masih kekurangan nakes sebanyak 31.867 tanaga kesehatan. Sumber: SI SDM Kesehatan BPPSDMK per 31 Desember 2018 (http://sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id) 31.867 nakes

Keadaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN Spesialis Anak 6.689 778 Spesialis Obgyn 7.637 657 Spesialis Penyakit Dalam 6.259 828 Spesialis Bedah 4.834 1.078 Spesialis Anestesi 4.495 697 Spesialis Radiologi 2.793 645 Spesialis Rehab Medik 958 547 Spesialis Pat Klinik 1.743 725 Spesialis Pat Anatomi 741 560 Spesialis Jantung & PD 1.642 131 Spesialis Mata 2.966 134 Spesialis THT 2.759 78 Spesialis Jiwa 1.158 254 Spesialis Saraf 2.795 101 Spesialis Paru 1.643 135 Dr Umum 27.242 1.912 Dr Gigi 5.639 912 Drg Spesialis 1.938 1.516 Perawat 213.489 99.226 Bidan 47.860 19.861 Apoteker  12.349 7.373 Tng Teknis Farmasi 15.032 12.452 Ahli Lab Medik 15.163 1.160 Kesehatan Masyarakat 7.161 2.400 Sanitarian 4.569 1.979 Tenaga Gizi 7.489 2.329 TOTAL 407.043 158.468 TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN Spesialis Anak 2.341 455 Spesialis Obgyn 2.437 333 Spesialis Penyakit Dalam 2.530 382 Spesialis Bedah 1.849 528 Spesialis Anestesi 1.542 325 Spesialis Radiologi 1.128 257 Spesialis Rehab Medik 413 371 Spesialis Pat Klinik 923 343 Spesialis Pat Anatomi 408 357 Spesialis Jantung & PD 660 103 Spesialis Mata 1.238 71 Spesialis THT 1.084 57 Spesialis Jiwa 615 190 Spesialis Saraf 1.211 60 Spesialis Paru 750 101 Dr Umum 13.524 707 Dr Gigi 2.572 394 Drg Spesialis 968 844 Perawat 140.664 33.728 Bidan 30.248 7.524 Apoteker  6.267 2.849 Tng Teknis Farmasi 8.974 4.942 Ahli Lab Medik 9.160 275 Kesehatan Masyarakat 5.814 717 Sanitarian 3.489 492 Tenaga Gizi 5.588 469 TOTAL 246.397 56.873 Keadaan SDM Kesehatan di Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit, Dari total 2.776 RS (swasta dan pemerintah), masih dibutuhkan 158.468 orang tenaga kesehatan. Sementara kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik pemerintah (pusat dan daerah) adalah sebanyak 56.573 orang *)Total RS = 2.776 RS *)RS Pemerintah = 1.009 Sumber: SIRS Online 31 Desember 2018

PAGU INDIKATIF MENURUT KEGIATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2020 Dalam Ribuan No Program/Satker B.PEGAWAI B.BARANG B.MODAL Total PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) 1.091.981.702 2.996.220.713 101.957.155 4.190.159.570 1 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 277.664.245 655.000 278.319.245 2 Pelatihan SDM Kesehatan 243.447.671 300.000 243.747.671 3 Pendidikan SDM Kesehatan 79.078.926 1.883.500 80.962.426 4 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 146.549.923 285.807 146.835.730 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kes 556.348.220 14.672.133 1.663.002.055 6 Registrasi. Standardisasi. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 25.568.889 1.723.554 27.292.443 7 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 1.077.978.661 82.437.161 1.160.415.822 8 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 589.584.178 Berdasarkan jenis belanja, Pagu Indikatif Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020 sebesar Rp. 4.190.159.570.000 terbagi untuk : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.091.981.702.000 Belanja Barang sebesar Rp. 2.996.220.713.000 Belanja Modal Rp. 101.957.155.000

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pusdik SDMK (Poltekkes) Sekretariat KTKI, Pusrengun SDMK, Puslat SDMK dan Puskarmutu SDMK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

APARAT UR SIPIL NEGARA PE N GGE RAK U T A MA B IR OKRA S I T U L ANG P UNGGUNG BANGS A

2045 ASN2024 SMART INDONESIA EMAS SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING INDONESIA EMAS 2045 SMART ASN2024

REKRUTMEN & SELEKSI C P N S T A H U N 2 0 1 8 FORMAS I UMUM JUMLAH TERMASUK HASIL MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN FORMASI DARI JENIS FORMASI LAINNYA 164.783 FORMASI CPNS 2018 LULUS SELEKSI CPNS 2018 CUMLAUDE 6.307 238.015 180.624 DISABILITAS 1.808 FORMAS I KHUSUS PUTRA/I PAPUA & PAPUA BARAT 604 DIASPORA 23 76 15.841 KEMENTERIAN / LEMBAGA 525 OLAHRAGAWAN BERPRESTASI INTERNASIONAL 287 PEMDA EKS TENAGA HONORER K-II 6.812

BIROKRASI 4.0 FLEKSIBILITAS KERJA EFISIENSI PELAYANAN PERCEPATAN PELAYANAN AKURASI PELAYANAN

ROAD MAP PEMBANGUNAN Aparatur Sipil Negara RPJM 4 (2020-2024) BIROKRASI BERKELAS DUNIA SMART ASN Profil: 4 INTEGRITAS NASIONALISME PROFESIONALISME WAWASAN GLOBAL IT & BAHASA ASING HOSPITALITY NETWORKING ENTREPRENEURSHIP RPJM 3 (2015-2019) SISTEM MERIT 3 DIGITAL TALENT DIGITAL LEADER RPJM 2 (2010-2014) REFORMASI BIROKRASI 2 RPJM 1 (2005-2009) GOOD GOVERNANCE 1 WORLD CLASS GOVERNMENT 2024

PERBAIKAN MANAJEMEN ASN BPPSDM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0 E-FORMASI : Sistem aplikasi perencanan dan formasi jabatan SIMKA : Sistem informasi manajemen Kepegawaian SILK : Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (ASN Kemenkes) Pildir.bppsdmk.kemkes.g.id : Aplikasi Pemilihan Direktur Poltekkes di lingkungan Badan PPSDMK SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Seluruh ASN) Forlap.DIKTI : Aplikasi Data Dosen PPK.PNS: Sistem Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja ASN Kemenkes Dupak Online WI & DOsen: Aplikasi Penilaian DUPAK WI dan Dosen SIPEKA: Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kemenkes (LOGBOOK) PAK.DIKTI : Aplikasi Penilaian Angka Kredit Lektor Kepala

PERBAIKAN MANAJEMEN UMUM & YANDA MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0 EFS = Electronic Filling System (tata persuratan) 1 6 E-signature (aplikasi Tanda tangan digital berhias.kemkes.go.id (aplikasi tentang kantor berhias) 2 SIHARKA (Laporan harta kekayaan ASN 7 E-LHKPN ( laporan harta kekayaan penyelenggara negara 8 aplikasi Kearsipan (tentang pengelolaan asrsip 3 Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan secara elektronik) 9 Aplikasi GPP (tentang gaji pegawai) 4 Aplikasi SIRUP (sistem informasi rencana umum pengadaan 10 Aplikasi Persediaan (ttg pencatatan ATK) 5

KOMPOSISI ASN NASIONAL JFT Kesehatan 264.305 6,07% JFT Teknis 372.740 Jabatan Struktural 434.588 8,57% JFT Guru 1.636.322 37,60% 9,99% 100% 4.351.490 38% JF U (Administrasi Umum) 1.643.535 (38%)

KOMPOSISI ASN BADAN PPSDM KESEHATAN (9.518 ASN) Sumber : ……………………..2019

Kasus Pengaduan Berdasarkan Unit Utama yang Dilaporkan s.d 10 Mei 2019

Resume Hasil Penanganan s.d 10 Mei 2019

LAPORAN HASIL AUDIT BPK DAN INSPEKTORAT JENDERAL Jenis Temuan Jumlah Temuan Nilai KN BMN (Pemanfaatan aset) 4   Perbendaharaan (Perjadin dan Honor) 20 662,176,555 Pengadaan Barang dan Jasa 34 2,630,235,588 PNBP (Pungli dan Penyelahgunaan PNBP) 8 4,915,343,250

Memberikan informasi terkait tata cara/mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, diantaranya Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan, Surat Edaran, dan Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Understanding baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyusunan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes sebagai pengejawantahkan permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Juknis ini diperlukan untuk memperlancar proses tatakerja di Poltekkes. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan Salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenkes melalui penetapan SK RB di seluruh UPT di lingkungan Badan PPSDMK. Telah disampaikan template SK RB ke seluruh UPT sebagai acuan dalam penetapan SK RB. Reformasi Birokrasi harus diimplementasikan dalam menjalankan fungsi satker dan UPT di lingkungan Badan PPSDMK Terdapat permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang ditangani Bagian Hukormas Permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset tanah dan bangunan di beberapa Poltekkes. Setiap perkara, baik Perdata maupun Tata Usaha Negara membutuhkan waktu penyelesaian cukup lama, yang menyita tenaga, fikiran dan pembiayaan yang cukup besar. Penguatan koordinasi terkait hukum, organisasi, advokasi dan kehumasan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan, perlu:

Terima kasih