Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pert. 10 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Pendekatan teori dan empisis
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Governance Bab 12.
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Good Governance Bab 12.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.

PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
GRATIFIKASI.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
Konstitusi & Rule of Law
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Peranan Corporate Governance
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
PUNGLI DAN TINDAKAN PENCECAHAN   Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan.
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
PROSES HUKUM.
KELEMAHAN-KELEMAHAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
KELOMPOK 4 : 1. AIDA 2. MARGARETHA 3. RIRIN ENDANG S 4. NELLA RETTA R.S. 5. EKA PURNAMA SARI.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi

Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana pengaruh sistem integritas nasional kepada proses politik dan pemerintahan?

Pilar-pilar kelembagaan Sistem Integritas Nasional Kolaborasi antara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan kerangka checks and balances. dilatar belakangi oleh tiga hal yang urgen, seperti kurangnya interdependensi antarpilar dalam upaya pemberantasan korupsi, perlunya peningkatan komitmen pimpinan di setiap level, dan pemberantasan korupsi terlalu mengandalkan penegakan hukum. Kolaborasi SIN melalui greek temple tersebut dapat mewujudkan national integrity, dalam hal sustainable development, rule of law dan quality of life.

Sistem integritas nasional : melembagakan integritas pribadi. Gabungan antara integritas pribadi dengan institusi Pabottingi mengatakan, manakala episentrum kekuasaan menjadi episentrum korupsi, ia pun serta merta menjadi episentrum irasionalitas

Pilar-pilar Integritas Nasional Tujuan “ pembangunan berkelanjutan Tatanan hukum yang adil Mutu kehidupan yang baik Terdiri atas pilar : legislatif, eksekutif, peradilan, auditor negara, ombudsman, lembaga pengawas milik masyarakat, pelayanan publik, media, masyarakat sipil, sektor swasta, pelaku internasional Yang berbasis kesadaran publik dan nilai-nilai masyarakat

sistem integritas nasional merupakan peralihan dari pertanggungjawaban verikal kepada pertanggung jawaban horizontal Peraturan/praktik inti : Eksekutif Peraturan konflik kepentingan Legislatif pemilihan yang adil Komisi anggaran belanja hak memeriksa pejabat tinggi