PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN GAMBARAN UMUM PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak DP3A Prov. Sulsel
Provinsi Sulawesi Selatan PETA PENERIMA APE TAHUN 2016 Madya Provinsi Sulawesi Selatan Yang belum: Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Toraja Utara Kota Pare Pare Kota Palopo Utama Pratama Mentor Kabupaten Selayar Kabupaten Bantaeng Kabupaten Sinjai Kabupaten Maros Kabupaten Wajo Kabupaten Bone Kota Makasar Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Luwu Timur
Susunan Organisasi Dinas (PP&PA) Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Provinsi/Kab/Kota Nama OPD Jumlah Bidang (es3) Keterangan 1 Provinsi Sulawesi Selatan DP3A 4 BIDANG 2 Kab Bantaeng 3 Kab Barru DPMD-DALDUKKBP3A 4 Kab Bone 3 BIDANG 5 Kab Bulukumba 6 Kab Enrekang 7 Kab Gowa 2 BIDANG 8 Kab Jeneponto 9 Kab Kepulauan Selayar DP3AP2KB 10 Kab Luwu 11 Kab Luwu Timur DINSOSP3A 12 Kab Luwu Utara 13 Kab Maros 14 Kab Pangkajene dan Kepulauan Lanjutan
Provinsi Sulawesi Selatan NO Provinsi/Kab/Kota Nama OPD Lanjutan Provinsi Sulawesi Selatan NO Provinsi/Kab/Kota Nama OPD Jumlah Bidang (es3) Keterangan 15 Kab Pinrang DP2KBP3A 4 BIDANG 16 Kab Sidenreng Rappang DPMDP2A 17 Kab Sinjai DP3AP2KB 18 Kab Soppeng DP3A 2 BIDANG 19 Kab Takalar 20 Kab Tana Toraja 3 BIDANG 21 Kab Toraja Utara 5 BIDANG 22 Kab Wajo 23 Kota Makassar 24 Kota Palopo 25 Kota Parepare
Rekapitulasi Kelembagaan PP&PA Mandiri (Berdasarkan form yang diterima) Sulawesi Selatan 16 dari 24
TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah KOMITMEN Kurangnya pemahaman pimpinan daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan kepala OPD tentang PUG dan PPRG Isu PP& PA dan KG belum menjadi isu prioritas daerah khususnya Kab/Kota
TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah KEBIJAKAN Kesulitan dalam mengintegrasikan PPRG dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah OPD belum mampu mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan-kebijakan operasional atau teknis sesuai tugas dan fungsinya
KELEMBAGAAN TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah Koordinasi antara Dinas PP&PA sebagai kelembagaan definitive dengan OPD penggerak dan OPD teknis belum berjalan dengan baik Pokja PUG sebagai Lembaga ad hock belum berjalan efektif meskipun sudah ditetapkan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota Daerah belum memiliki rencana aksi daerah sebagai guidance pelaksanaan PUG Keterbatasan fasilitasi anggaran untuk koordinasi-koordinasi regular dalam pelaksanaan PUG antar OPD Peran OPD penggerak percepatan PUG belum maksimal
SUMBERDAYA TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah Keterbatasan jumlah fasilitator/ gender champion di daerah Pemahaman perencana program dan angaran tentang PUG dan PPRG masih rendah Keterbatasan anggaran untuk pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM tantang PUG dan PPRG Mutasi dan Rotasi pegawai yang cukup tinggi Gender Focal Point/Fasilitator yang sudah terlatih belum mendapatkan kesempatan yang luas untuk membantu OPD mengembangkan PUG dan PPRG
DATA TERPILAH TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah Belum adanya profil gender, statistik gender atau data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan Pemahaman OPD bahwa pentingnya data belum menjadi prioritas untuk disediakan Kontinyuitas untuk updating profil gender, statistik gender dan data sering terlupakan. Belum ada forum data
TOOLS TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah Panduan, juklat, juknis yang mengintegrasikan isu gender di daerah belum tersedia Materi-materi untuk promosi dan publikasi pelaksanaan PUG(Leaflet, brosur, banner, buku saku ) belum tersedia Dokumen GAP dan GBS yang sudah disusun belum diimplementasikan dengan baik dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD Sistem informasi untuk promosi PUG belum tersedia (seperti website, social media)
PARTISIPASI MASYARAKAT TANTANGAN Pemenuhan 7 Prasyarat PUG di daerah PARTISIPASI MASYARAKAT Belum ada jejaring yang kuat dengan Lembaga masyarakt, dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mendukung percepatan PUG di daerah Perguruan tinggi belum memaksimalkan perannya dalam melakukan kerjasama untuk riset-riset atau kajian tentang PUG dan PPRG Masih kurangnya kampanya-kampanye massive yang melibatkan masyarakat/publik untuk percepatan PUG di daerah Daerah belum mampu berkolaborasi dengan dunia usaha/ perusahaan untuk memanfaatkan dana-dana CSR untuk mendukung pelaksanaan PUG Daerah belum maksimal mengintegrasikan isu gender dengan penggunaan alokasi anggaran desa (ADD)
Terima Kasih