DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN TEKNIS (DED) PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN PERDESAAN MINAPOLITAN KEC. MANTANG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
SOSIALISASI HASIL KAJIAN JALAN AKSES MASYARAKAT TULABOLO KE PINOGU BERDASARKAN KAJIAN LAPANGAN DAN SERANGKAIAN LOKAKARYA SUNUP ROSES.
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) Ir. Daud Thana PPLH Unhas.
Apa yang dimaksud dgn Analisis Jabatan?
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Penyusunan Dokumen Penawaran
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
REDISTRIBUSI TANAH ... ?.
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Indikator Kinerja Utama
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
PERMUKIMAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kesehatan Lingkungan Pemukiman
Marisa Pemukiman No. Lokasi 1 Permukiman Desa Buntilia Utara
PERAN PLP DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
PROPOSAL CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY)
ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN
Aspek Teknis Analisis teknis bertujuan untuk memastikan bahwa ide atau gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata ada ketersediaan lokasi, alat,
Pendahuluan Latar BelakangLatar Belakang Perlunya arsip sebagai dokumen guna perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  utamanya.
Bahan tayang 3-4 Mei.
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN (Studi kasus: di Desa Nunuk Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan)
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
KULIAH KERJA NYATA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN PPM) UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT 2018 PERENCANAAN KONSEP MINI PLAN GUDANG PRODUKSI CHIPS PORANG.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
FOCUS GROUP DISCUSSION1 FGD 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN PPK.
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan dalam Studi Pembangunan Pelabuhan Ikan Terpadu Kedungmalang adalah sebagai berikut : 1)Persiapan  Melakukan studi literatur.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Materi : Detail Engineering Design (DED) - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Transcript presentasi:

DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN TEKNIS (DED) PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN PERDESAAN MINAPOLITAN KEC. MANTANG

LATAR BELAKANG Keputusan Bupati Nomor: 219/V/2014 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan adalah perangkat dari Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab di dalam bidang Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Minapolitan Meningkatkan kwalitas kawasan minapolitan lewat ketersediaan sarana dan prasana dasar pemukiman. Meningkatkan akses ke berbagai kawasan di dalam kawasan khusus minapolitan.

Maksud Terciptanya sebuah kawasan minapolitan yang berkwalitas dengan tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang dapat menunjang aktivitas kawasan sehingga memberikan nilai tambah positip dari aspek managemen maupun ekonomi masyarakat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sebagai mana kawasan yang telah ditetapkan. Tersedianya prasarana dasar fisik yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Tujuan Dapat di hasilkan sarana dan prasarana dasar kawasan minapolitan yang baik dan sesuai dengan harapan. Tersedianya dokumen yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek teknis di lapangan. Dapat mengetahui biaya yang pasti dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar yang akan di buat. Tersedianya dokumen pelaksanaan yang lengkap dan terarah.

Sasaran Desa - desa yang ada di kawasan yang belum memiliki sarana dan prasarana dasar yang memadai. Lokasi – lokasi yang menjadi pusat – pusat kegiatan penunjang kegiatan sebagai kawasan Minapolitan. Sarana dan prasarana ke Cipta Karyaan ( contoh : pedestrian, jalan lingkungan, bangunan penunjang, drainase lingkungan, dermaga rakyat ) Desa2 yang masih terisolir dari fasilitas- fasilitas kawasan, khususnya fasilitas kawasan minapolitan.