ISSUE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Permasalahan Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban anggaran: Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran berdampak pada laporan keuangan – kesalahan pos anggaran Pelanggaran pada prosedur anggaran berdampak pada laporan keuangan – pengadaan Aturan perbendaharaan dan keuangan negara yang kaku dan kurang fleksibel Pos-pos laporan keuangan yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya: Kas Persediaan Aset tetap Aset lainnya Piutang Investasi
Permasalahan SAP Standar belum lengkap Instrumen keuangan Employee benefit Agriculture Kebijakan akuntansi Aset konsesi Pengaturan bersama Pengungkapan related party, dll Benturan IPSAS dan regulasi di Indonesia Kualitas SDM penyusun laporan keuangan jika standar menggunakan standar yang bersifat principal. Keberagaman sistem akuntansi yang digunakan terutama pada Pemerintah Daerah
Pengembangan laporan keuangan Laporan keuangan berdasarkan GFS atau mengembangkan sendiri Laporan keuangan desa Konsolidasi laporan keuangan Eliminasi pos-pos laporan keuangan Konsolidasi laporan keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah misal BUMN Penggabungan laporan keuangan Daerah laporan keuangan Indonesia Penyajian laporan keuangan tersendiri entitas Pemerintah Pusat
Pengembangan Standar Akuntansi Publik Beberapa aset yang belum diakui dan disajikan dalam laporan keuangan: Heritage Asset Natural Resources Bagaimana meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar negara: Pengunaan IPSAS Pengecualian dari negara yang telah mengadopsi IPSAS Sebagia besar negara menerbitkan surat berharga dijual di pasar domestik dan internasional Bagaimana mengintegrasikan laporan keuangan dengan informasi non keuangan Pertumbuhan ekonomi Keberlanjutan Governance (transparency, accountability), law enforcement Humanity, democracy
IPSAS: Pengembangan Standar
IPSAS: Rencana Kerja
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/