HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DISKUSI KELAS PKN

URGENSI HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN Tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu ketika diperintah Raja, lebih dikenal konsep kewajiban drpd konsep hak. Namun dari perang kemerdekaan hingga saat ini tumbuhlah mentalisme yang gemar menuntut hak daripada kewajiban

PENGERTIAN HAK : kuasa untuk menerima atau melaksanakan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya KEWAJIBAN : beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mamapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Teori korelari Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan Dalam setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain begitu sebaliknya

Eksistensi HAM HAM dilandasi 2 hal fundamental : persamaan dan kebebasan Makna kebebasan secara ontologis menurut Mill : perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif tidak mengganggu dan merugikan orang lain Apakah dengan mengakui HAM menolak masyarakat?

Persoalan Rumusan UUD 1945 yang menjamin hak dasar WN sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban yang dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban,setidanya kewahjiban menghormati orang lain. Coba periksa UUD 1945 carilah aturan pasal yang memuat hak dan kewajiban, bandingkan? Apakah benar bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan kewajiban?

Contoh Kewajiban : membayar pajak Hak: mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

Entitas persatuan dari bangsa yang multikultural hanya bisa kokoh jika beridiri diatas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.

Persoalan apa saja yang muncul ketika lebih nenekankan Hak daripada Kewajiban?

Meskipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD1945, namun filosofisnya tetap mengindikasikan adanya pandangan bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi.