OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kerangka Strategis Mendikbud
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Penjaminan Mutu Pendidikan
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III. Kebijakan Strategis
Departemen MIKROBIOLOGI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Akreditasi Institusi.
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
Transcript presentasi:

OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd

VISI PENDIDIKAN NASIONAL Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memiliki visi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memiliki visi : “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Tujuh Elemen Ekosistem Pendidikan yang dituju Visi Pendidikan Nasional antara lain : 1. Sekolah yang kondusif 2. Guru Sebagai Penyemangat 3. Orang tua yang terlibat aktif 4. Masyarakat yang Sangat Peduli 5. Industri yang berperan penting 6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar 7. Pemerintah yang berperan Optimal

KONDISI RIIL PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATU BARA

DATA KEPENDIDIKAN TAHUN 2019

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN DIKMAS

PERMASALAHAN 1. Belum Semua Masyarakat memperoleh layanan akses PAUD 2. Pelaksanaan Wajar 9 Tahun yang berkualitas belum maksimal ( Rapor mutu, SPMI ) 3. Belum semua layanan Pendidikan Bermutu 4. Masih Kurangnya ketersediaan akses Pendidikan Non Formal yang bermutu 5. Masih rendahnya mutu lulusan 6. Nilai Akreditasi Sekolah masih rendah 7. Masih banyaknya PTK yang berkualifikasi tidak S-1 8. Belum terampilnya lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan

9. Rendahnya penghasilan PTK utamanya Tenaga Honor Sekolah 10. Rendahnya Pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan 11. DU/DI belum maksimal dalam penyaluran CSR bidang pendidikan 12. Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya 13. Pelestarian Warisan Budaya Belum Efektif 14. Belum Optimalnya Promosi, diplomasi dan Pertukaran Budaya 15. Pengembangan SDM Kebudayaan belum terorganisir dengan baik. 16. Minimnya Anggaran dalam Pengembangan Kekayaan Budaya.

VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA VISI

VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SPRITUAL MASYARAKAT MISI - 7

VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, INOVATIF DAN BERBUDAYA MISI - 3

VISI DINAS PENDIDIKAN KAB. BATU BARA TAHUN 2018 S. D 2023 “Terwujudnya Layanan Pendidikan Bermutu Untuk Membentuk Insan Batubara Yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya” “Terwujudnya Layanan Pendidikan Bermutu Untuk Membentuk Insan Batubara Yang Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya”

MISI DINAS PENDIDIKAN MISI 1.Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Bermutu dan Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 2.Peningkatan Profesionalitas dan Perlindungan, Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan 3.Mewujudkan Peran Masyarakat Terhadap Pengelolaan, Penyelenggara Pendidikan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya 1.Menyediakan Layanan Pendidikan Yang Bermutu dan Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 2.Peningkatan Profesionalitas dan Perlindungan, Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan 3.Mewujudkan Peran Masyarakat Terhadap Pengelolaan, Penyelenggara Pendidikan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

TUJUAN 1. Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 2. Mewujudkan peran masyarakat terhadap pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal TUJUAN 1. Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 2. Mewujudkan peran masyarakat terhadap pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase Mutu Layanan Pendidikan 2. Persentase Akses Layanan Pendidikan 3. persentase peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase Mutu Layanan Pendidikan 2. Persentase Akses Layanan Pendidikan 3. persentase peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan

SASARAN Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan Meningkatnya kapasistas dan profesionalitas SDM pengelola pendidikan Meningkatnya masyarakat dalam melestarikan kesenian Daerah, Tradisi Budaya Daerah dan situs cagar budaya daerah

Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Parkir (Pembuatan Pagar, Penimbunan Halaman Sekolah) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Meubiler Sekolah Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Parkir (Pembuatan Pagar, Penimbunan Halaman Sekolah) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Meubiler Sekolah Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan PROGAM KEGIATAN INFRASTRUKTUR

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan melalui Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program peningkatan kualitas pendidikan Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Kapasistas dan Profesionalitas SDM Pengelola Pendidikan melalui :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya Masyarakat Dalam Melestarikan Kesenian Daerah, Tradisi Budaya Daerah dan Situs Cagar Budaya Daerah Melalui Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kerangka Strategis Disdik Kabupaten Batubara  Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.  Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.  Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.  Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.  Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.  Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.  Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.  Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.  Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.  Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik. Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. STRATEGI 1STRATEGI 2STRATEGI 3 Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan Peningkatan mutu dan aksesPengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik

Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan  Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.  Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.  Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

Peningkatan Mutu dan Akses  Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.  Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.  Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik  Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data dan bukti lapangan.  Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di Kecamatan dan Kabupaten dalam bidangdik.  Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, Prov dan Pusat.  Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Disdik yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.

HARAPAN KEDEPAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Batubara

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1.Bagaimana menjamin penyelenggaraan PAUD Bermutu? 2.Bagaimana meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Kesetaraan? 3.Bagaimana meningkatkan akses, mutu dan relevansi kursus dan pelatihan? 4.Bagaimana memperkuat kelembagaan satuan PAUD-Dikmas? 5.Bagaimana memperkuat peran keluarga sebagai pendidik utama dan pertama? 6.Bagaimana memperjelas pembagian kewenangan pusat, daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD-Dikmas?

Kebudayaan 1.Bagaimana strategi meningkatkan jumlah cagar budaya yang teregistrasi? 2.Bagaimana mendukung pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Takbenda? 3.Apa strategi yang tepat dalam menetapkan dan mendukung nominasi warisan budaya dunia? 4.Bagaimana memfasilitasi penelitian dan penghargaan bidang kebudayaan? 5.Bagaimana strategi pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME? 6.Apa saja strategi pemanfaatan budaya sebagai alat diplomasi?

Guru dan Tenaga Kependidikan 1.Bagaimana meningkatkan kualitas dan kehandalan perencanaan kebutuhan dan distribusi guru? 2.Bagaimana strategi meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi kuaifikasi yang diharapkan? 3.Bagaimana strategi pengembangan keprofesian guru dapat disusun secara berkelanjutan? 4.Bagaimana memastikan tunjangan kesejahteraan guru tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah?

Pengembangan dan Pelestarian Bahasa 1.Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan bahasa? 2.Bagaimana memperjelas pembagian kewenangan pusat, daerah dan masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra? foto: Save Street Child Surabaya

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 1.Bagaimana memastikan Program Indonesia Pintar efektif dan berkelanjutan di Batu Bara ? 2.Bagaimana membangun sistem transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana BOS? 3.Apa saja praktek-praktek baik penerimaan siswa baru di berbagai kecamatan/kab Batu Bara ? 4.Bagaimana membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. 5.Bagaimana peran komite sekolah dapat ditingkatkan dan diperkuat? 6.Bagaimana meningkatkan jumlah, mutu dan relevansi pendidikan di batu Bara ?

Kurikulum, UN 2020, Penilaian Pendidikan, Akreditasi 1.Bagaimana memastikan kurikulum nasional relevan dengan perkembangan dan tantangan nasional dan global, dengan tetap memberikan ruang bagi keunggulan dan kearifan lokal di Batu Bara ? 2.Bagaimana ekosistem penilaian pendidikan perlu dibangun agar dapat menjadi cermin dan panduan bagi arah kemajuan pendidikan nasional? 3.Bagaimana strategi melakukan percepatan akreditasi satuan pendidikan secara efektif dan efisien?

Indeks Integritas Sekolah menjadi zona latihan integritas dan anti korupsi.

Tata Kelola, Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik dan Pengawasan Pendidikan 1.Bagaimana efektivitas dan efisiensi tata kelola pendidikan dan kebudayaan dapat ditingkatkan, baik di sekolah maupun Kabupaten Batu Bara ? 2.Bagaimana cara menyebarkan praktek baik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan? 3.Bagaimana memperjelas pembagian kewenangan pusat, daerah dan masyarakat? 4.Bagaimana para pemegang kepentingan pendidikan dapat saling melakukan pengawasan dan kolaborasi?

Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud melalui gerakan bersama?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten batu Bara TERIMA KASIH