KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Catatan-catatan Workshop. Rekening Rekening Dana Kelolaan Rekening Operasional.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
Badan Layanan Umum (BLU)
STANDAR 2.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
EVALUASI PROGRAM PENGUATAN INDUSTRI
REVIEW ANGGARAN DAN MANAJEMEN RISIKO
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
SELAMAT DATANG PESERTA PERTEMUAN OPTIMALISASI ASET PADA SATKER BLU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019
Rapat Pembahasan KPI BLU Poltekkes Tahun 2020
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN TANGGAL 10 OKTOBER 2019

Kebijakan Pembangunan Kesehatan TAHUN 2019 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Fokus pada pencapaian prioritas nasional Penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Penguatan pelayanan kesehatan, termasuk melanjutkan pembangunan 3 RS vertikal di Papua, Maluku dan NTT Mendorong kemandirian satker UPT BLU Penguatan manajemen kesehatan  perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi antar pusat dan daerah, antar program dan antar sektor

DUKUNGAN RUPIAH MURNI TERHADAP POLTEKKES BLU 1. Rupiah Murni dari Fungsi Kesehatan ( 2079 ) , yang dipergunakan untuk : Biaya Operasional ( Pemeliharaan dan Perjalanan Pimpinan ) Pembangunan Gedung Baru Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pengadaan Sarana Pendidikan ( Alat Laboratorium ) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 Pengadaan Peralatan Kantor ( Non Laboratorium ) Pengadaan Alat untuk Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi 2. Rupiah Murni dari Fungsi Pendidikan ( 5034 ), melalui Dana BOPTN, yang dipergunakan untuk : Biaya Penelitian Dosen Biaya Pengabdian Masyarakat Biaya BOPTN Lainnya ( Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu )

POTENSI-POTENSI UNTUK MENAIKKAN PENDAPATAN POLTEKKES BLU 1. Pemanfaatan Aset yang ada di Poltekkes Kemenkes BLU meliputi : Aset Tanah, bisa dibangun untuk kegiatan-kegiatan yang menambah pendapatan BLU, misal Penginapan/Hotel. Tempat Pelatihan ( Centre of Competency Training ) dan pendanaan nya bisa melalui dana RM,BLU ataupun KPBU Aset Gedung Pertemuan, bisa disewakan untuk acara pernikahan, workshop, pelatihan etc Alat Praktek/Laboratorium bisa disewakan untuk Institusi Pendidikan yang belum memiliki alat tersebut atau saat Diklat Tehnis dan Fungsional ASN Aset Laboratorium, apabila sudah terakreditasi K A N bisa menjadi tempat pemeriksaan Publik Tempat Kalibrasi alat Kesehatan ( Bagi BLU yang mempunyai Jurusan Elektromedik ) Aset asrama bisa dikembangkan dengan pola fasilitas Plus, misal dari kelas kamarnya dan wifi  

LANJUTAN 2. Sumber Daya Manusia: Sebagai Assesor Peneliti, bisa membantu meneliti suatu produk yang dihasilkan oleh Perusahaan Makanan,Minuman, Alat Kesehatan terhadap animo Masyarakat Pelatih, sebagai Tenaga Pelatih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Konsultan, Bisa menjadi Konsultan Pendidikan atau Konsultan yang terkait dengan disiplin keilmuan yang dimiliki

KOMPOSISI ANGGARAN 13 SATKER POLTEKKES BLU BERDASARKAN SUMBER DANA TA 2018-2019 TAHUN RM BLU TOTAL GAJI & TUNJANGAN OPERASIONAL KANTOR BOPTN MODAL 2018 426.682.276 159.108.789 164.454.257 86.084.111 391.626.702 1.227.956.135 2019 369.144.254 176.558.480 154.713.584 113.379.143 439.978.054 1.253.773.515 Penurunan belanja pegawai pada tahun 2019 dikarenakan belum menganggarkan kenaikan gaji 5%

ALOKASI POLTEKKES BLU TA 2019 No SATKER RUPIAH MURNI BLU PAGU TOTAL 1 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 66.667.123.000 36.429.626.000 103.096.749.000 2 POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU 45.675.008.000 24.027.385.000 69.702.393.000 3 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 67.627.069.000 34.384.377.000 102.011.446.000 4 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR2 73.020.359.000 25.850.465.000 98.870.824.000 5 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 60.904.034.000 28.834.965.000 89.738.999.000 6 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 42.624.028.000 26.489.646.000 69.113.674.000 7 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 82.965.584.000 50.300.082.000 133.265.666.000 8 POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA 53.094.505.000 18.452.370.000 71.546.875.000 9 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG 99.857.577.000 90.129.463.000 189.987.040.000 10 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 49.089.652.000 70.206.860.000 119.296.512.000 11 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 56.676.833.000 33.621.198.000 90.298.031.000 12 POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG 72.486.190.000 45.356.863.306 117.843.053.306 13 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK 42.491.483.000 27.058.565.000 69.550.048.000 14 POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR 33.552.042.000 8.902.160.000 42.454.202.000 15 POLITEKNIK KESEHATAN MANADO 67.615.516.000 11.310.503.000 78.926.019.000 16 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 67.939.142.000 26.610.600.000 94.549.742.000 17 POLITEKNIK KESEHATAN MALANG 58.338.197.000 66.547.764.000 124.885.961.000 18 POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 89.652.731.000 47.170.280.000 136.823.011.000   JUMLAH 1.130.277.073.000 671.683.172.306 1.801.960.245.306

KOMPOSISI PAGU ANGGARAN BPPSDM KOMPOSISI SUMBER ANGGARAN BADAN PPSDM KESEHATAN Rp. 4.383.323.073.000,00 BBPK/ BAPELKES POLTEKKES BLU POLTEKKES PNBP Pusat BBPK/ BAPELKES POLTEKKES BLU POLTEKKES PNBP Pusat PENINGKATAN PAGU Pagu Eselon I Tetap Komposisi PAGU satker berubah berpotensi menekan satker lainnya

TATA KELOLA blu Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit dan satuan pengawasan intern; Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; Penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU; Penerapan kebijakan tarif, remunerasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas, pengelolaan aset, dan unit usaha; Penerapan kebijakan informasi dan teknologi informasi; Pesempatan dan lingkungan kerja; Penerapan kode etik dan anti korupsi; dan Program pengenalan BLU.

Permasalahan blu bppsdm Sistem remun banyak yang belum sesuai dengan kinerja yg sesungguhnya. Rencana Strategis Bisnis masih ada yang belum dievaluasi secarra periodik dengan menyandingkan kinerja atau output yang sdh terteta dlm DIPA2. KSO masih belum sesuai dgn aturan yang ada Penetapan target KPI belum bisa memacu kinerja satker BLU Ada beberp satker yang pagu belanja tidak sesuai dengan target yg diinginkan sehingga Besarn Remunerasinya kurang sesuai dengan realisasinya pendapatan Kendala umumnya krn Pagu Belanja yang turun ke Ess 1 unit utama tidak dipisahkan RM dan PNBP jadi tingginya PNBP otomatis akan menekan RM.. sehingga pagu Belanja untuk PNBP atau BLU hrs dibatasi mengingat kebutuhan RM untuk program2 prioritas masih sangat diperlukan

Terima kasih