KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT, PENGUATAN INTEGRASI DI INSTITUSI M ELALUI BANTUAN OPERASIONAL KESE HATAN (BOK) DAN KEBIJAKAN PERENC ANAAN KESMAS 2019 KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESMAS 1

1.Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat shg terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera. 2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. PEMBANGUNAN KESEHATAN dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 – BUKU 1.Agenda Pembangunan Nasional 2.Agenda Pembangunan Bidang 3.Pembangunan Berdimensi Kewilayahan PROGRAM INDONESIA SEHAT 2 T1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat  AKI, AKB, %BBLR, % RMH TANGGA PHBS T2. Meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan  Out of Pocket JKN, responsiveness

PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN PROMOTIF - PREVENTIF sebagai landasan pembangunan kesehatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Keterlibatan lintas sektor Peningkatan Akses, FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan Continuum of Care (CoC) Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) Benefit Sistem pembiayaan: asuransi-azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran PBI dan non PBI 3 Ke- 1.GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) 2.PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

4 TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA RENSTRA DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA PENDEKATAN KELUARGA NUSANTARA SEHAT PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN KELUARGA SEHAT KELUARGA SEHAT DTPK GERMAS Visi dan Misi Presiden

YANKES (58%) PUSKESMAS RUMAH SAKIT 5 PELAYANAN UNTUK ORANG SEHAT ATAU SAKIT MENJAGA TETAP SEHAT dan DITINGKATKAN DERAJAT KESEHATANNYA PARADIGMA SEHAT MENGELUH SAKIT (30%) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN FKTP LAIN SELFCARE (42%) MUTU PELAYANAN

ASI eksklusif Imunisasi da sar lengkap Pemberian makan Penimbanga n Vit A MTBS P4K Buku KIA ANC terpadu Kelas Ibu Hamil APN RTK Kemitraan Bidan Dukun KB PP PONED/ PONEK SDIDTK Imunisasi Gizi Kolaborasi PAUD, BKB, dan Posyandu Deteksi dan Simulasi kognitif UKS Imunisasi anak sekolah Penjaringan anak usia sekolah PMT Kesehatan reproduksi Konsuling gizi HIV/AIDS dan NAPZA Tablet Fe Konseling Kespro PKRT KB bagi PUS PKRT Deteksi PM dan PTM Kesehatan OR dan kerja Brain Healty Life Style Posyandu Lansia Peningkatan kualitas Hidup Mandiri Perlambatan proses Degeneratif Seribu hari kehidupan pertama IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS CONTINUUM OF CARE 6

ALUR PROGRAM KESMAS MASYARAKATMASYARAKAT UKBM PENDEKATAN KLG PENDEKATAN INSTITUSI PUSKKAB/KOT A PROV PUSAT GERMAS Lintas Sektor RKP & RENSTRA SPM

PENGUATAN INTEGRASI DI INSTITUSI 8

BOK UNTUK UKM 9 PRIMER PUSKESMAS, SEKUNDER DINKES KAB/KOTA BALKESMAS TERSIER: DINKES, BALKESMAS BOK UKM TERSIER BOK UKM SEKUNDER BOK PUSKESMAS

PERUBAHAN MINDSET PEMANFAATAN DANA BOK RAKONTEK KESMAS DANA BOK YANKE S P2P SDK SET KESM AS DANA BOK YK S DK KS P2P SET PERENCANAAN TERPADU PELAKSANAAN TERPADU PERENCAN AAN INTEGRASI

11 BOK KELUARGA SEHAT

DUKUNGAN BOK 12 BOK KELUARGA SEHAT PIS-PK GERMAS SPM RAD STUNTING, TBC, IMUNISASI PROGRAM LAIN INTEGRASI

AMANAT BOK 1.BANTUAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH 2.UNTUK PENCAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM NASIONAL DI D AERAH 3.BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER PEMBIAYAAN SEHINGGA PERL U SINERGISME 4.UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UTAMANYA PUSKESMAS 5.PENGUATAN INSTITUSI UNTUK UTAMANYA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) MELALUI KEGIATAN PROMOTIF DAN PREV ENTIF 13

DASAR HUKUM DAK NON FISIK

JUKNIS BOK 2018 DASAR HUKUM : PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 2008 TENTANG DANA PERIMBANGAN pasal Peraturan Menteri Kesehatan No 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan

AMANAT PP NO 55 TH 2005 Pasal 59 (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, MENTERI TEKNIS MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK. (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 16

DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PERMENKES NO 61/2017

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA 18 AKRED ITASI PUSK BOK E LOGIST IK JAMPE RSAL BOK UKM SEKUN BOK PUSK AKRED ITASI RS

PENGGUNAAN BOK UNTUK UKM SETIAP LEVEL (PUSKESMAS, DINKES KAB/KOTA, BALKESMAS, DINAS KESEHATAN PROVINSI ) PROMOTIF DAN PREVENTIF MENDORONG INTEGRASI ANTAR PROGRAM UTAMANYA PEMBIAYAAN KEGIATAN LUAR GEDUNG MEWUJUDKAN TOTAL COVERAGE DENGAN PELAYANAN BEK UALITAS 19

PENGGUNAAN DI PUSKESMAS 20 1.Percepatan Program indonesia Sehat melalui PENDEKATAN KELUARGA 2.UKM esensial dan UKM pengembangan termasuk pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor serta manajemen Puskesmas termasuk administrasi; 3.Pelaksanaan Fungsi MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2 dan P3 ) 4.UKM yang dilaksanakan oleh Tim NUSANTARA SEHAT  Pelayanan kesehatan keluar gedung; 5.Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM; dan 6.Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan ketentuan khusus

KEGIATAN UKM ESSENSIAL DAN PENGEMBANGAN 1.Kesehatan keluarga termasuk Gizi Masyarakat 2.Kesehatan Lingkungan 3.Promosi Kesehatan dan PM 4.Imunisasi 5.Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 6.Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 7.Pencegahan dan pengendalian kesehatan Jiwa 8.Kesehatan kerja 9.Kesehatan olahraga 10.Kesehatan tradisional 11.UKM lainnya termasuk lokal spesifik 21

KEGIATAN TAMBAHAN 1.NUSANTARA SEHAT a.AKSES DAERAH SULIT TERPENCIL b.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT c.INOVASI PELAYANAN 2.PEMICUAN DESA STBM PEMICUAN, IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH, MONEV, UPDATE PETA, KAMPANYE CTPS, SURVEI KUALITAS AIR BERSIH DAN VERIFIKASI SBS 22

TUJUAN MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAK AT ( PROMOTIF DAN PREVENTIF) DI LUAR GEDUNG DI WILAY AH KERJA PUSKESMAS) PENCAPAIAN TARGET PROGRAM STRATEGIS NASIONAL ( RPJ MN, RENSTRA, SPM DAN KELUARGA SEHAT) 23

PENGGUNAAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  Rujukan specimen  Fasilitasi SDM, Prasarana danTeknologi  Pembinaan UKM primer  Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat  Pengembangan model inovasi dan percepatan Pelaksanaan Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga  Penyediaan Fasilitator program Pamsimas/STBM  Dukungan UKM di Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPTnya 24

TUJUAN PENGUATAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN UPAYA KES EHATAN MASYARAKAT MELALUI : – PEMBINAAN/ BIMBINGAN TEKNIS TERPADU LINTAS BIDANG – KOORDINASI, SOSIALISASI TERPADU LINTAS BIDANG – FASILITASI SDM, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI PENGUATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM P ELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SEKUNDER – PENYEDIAAN FASILITAS RUJUKAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KABU PATEN/KOTA DAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT (UPT ) 25

DUKUNGAN MANAJEMEN DINAS KES KAB/KOTA DAN PUSKESMAS BLUD MAKSIMAL 5 % DARI TOTAL ALOKASI BOK Pusk, BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal 26 KEGIATANJENIS KEGIATAN PENGELOLAAN SATKER1.Pengelola keuangan satker 2.Administrasi satker 3.Pembinaan 4.Pelaporan 5.Sosialisasi 6.Koordinasi 7.Verifikasi

PENGGUNAAN UKM TERSIER DI DINAS KESEHATAN PROVINSI  Rujukan specimen  Fasilitasi SDM, Prasarana, Teknologi  Pembinaan UKM sekunder dan primer  Pengembangan model inovasi dan penguatan program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga  Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkatProvinsi dan pemberdayaan masyarakat  Dukungan UKM tersier di Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT nya  Pengelolaan Satker 27

TUJUAN PENGUATAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T DI PUSKESMAS DAN DINAS KES KAB/KOTA MELALUI : – PEMBINAAN/ BIMBINGAN TEKNIS TERPADU LINTAS BIDANG – KOORDINASI, SOSIALISASI TERPADU LINTAS BIDANG – FASILITASI SDM, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI PENGUATAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI RUJUKAN TERSIER – PENYEDIAAN FASILITAS RUJUKAN UKM TERSIER DI DINAS KESEHAT AN PROVINSI 28

PEMANFAATAN Belanja kegiatan: 1.TRANSPORT LOKAL 2.PERJALANAN DINAS 3.SEWA MOBILITAS / SARA NA TRANSPORT 4.BELANJA BAHAN /MATER IAL (REAGEN) 5.BELANJA BAHAN PAKAI H ABIS 6.BELANJA MAKAN DAN MI NUM 7.PERTEMUAN, RAPAT, SOSI ALISASI 8.BELANJA CETAK DAN PEN GGANDAAN 9.HONOR 10.BARANG DAN JASA LAIN S ESUAI KEBUTUHAN

PENYALURAN 30

PENYALURAN BOK 2018 KMK 112/

Persyaratan Laporan realisasi ( BPKAD/DPKAD) ke satuan kerja Laporan Penggunaan oleh satuan kerja dalam bentuk r ealisasi SP2D Dikirim ke Ditjen Perimbangan oleh DPKAD Hard copy dan/atau soft copy via aplikasi Sisa dana diperhitungkan untuk pengiriman tahun beri kutnya 32

ALOKASI DAN REALISASI PENYALURAN DAK NON FISIK 2017 DAN 2018 PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHAT AN MASYARAKAT 33

34 NONAMA KAB/KOTA TOTAL ALOKASI BOK 2017 SILPA 2016 TOTAL PENYALURAN 2017 % PENYALURAN Kab. Biak Numfor % 2 Kab. Jayapura % 3 Kab. Jayawijaya % 4 Kab. Merauke % 5 Kab. Mimika % 6 Kab. Nabire % 7 Kab. Paniai % 8 Kab. Puncak Jaya , % 9 Kab. Kepulauan Yapen % 10 Kota Jayapura % 11 Kab. Sarmi % 12 Kab. Keerom % REALISASI PENYALURAN BOK TA 2017 PROVINSI PAPUA

35 NONAMA KAB/KOTA TOTAL ALOKASI BOK 2017 SILPA 2016 TOTAL PENYALURAN 2017 % PENYALURAN Kab. Yahukimo % 14 Kab. Pegunungan Bintang % 15 Kab. Tolikara % 16 Kab. Boven Digoel % 17 Kab. Mappi % 18 Kab. Asmat % 19 Kab. Waropen % 20 Kab. Supiori % 21 Kab. Mamberamo Raya % 22 Kab. Mamberamo Tengah , % 23 Kab. Yalimo % REALISASI PENYALURAN BOK TA 2017 PROVINSI PAPUA

36 NONAMA KAB/KOTA TOTAL ALOKASI BOK 2017 SILPA 2016 TOTAL PENYALURAN 2017 % PENYALURAN Kab. Lanny Jaya , ,000100,00% 25 Kab. Nduga , ,50025,00% 26 Kab. Dogiyai ,00 -0,0000,00% 27 Kab. Puncak ,00 -0,0000,00% 28 Kab. Intan Jaya , ,000100,00% 29 Kab. Deiyai , ,000100,00% REALISASI PENYALURAN BOK TA 2017 PROVINSI PAPUA 4 Kab/Kota tidak disalurkan BOK 2017? Permasalahan? Laporan? Atau tidak membutuhkan?

BOK DAN JAMPERSAL PROVINSI PAPUA TA 2018 NONAMA KABUPATEN BOK KABUPATEN/KOTA BOK PUSKESMAS DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK JAMPERSAL 1Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom

NONAMA KABUPATEN BOK KABUPATEN/KOTABOK PUSKESMAS DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK JAMPERSAL 13Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo BOK DAN JAMPERSAL PROVINSI PAPUA TA 2018

NONAMA KABUPATEN BOK KABUPATEN/KOTA BOK PUSKESMAS DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK JAMPERSAL 24Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai BOK DAN JAMPERSAL PROVINSI PAPUA TA 2018 BOK PROVINSI PAPUA RP

Penyaluran Rekomendasi I s/d VII Update s/d 25 April 2018 Rekomendasi Penyaluran I : 96 Kab/Kota Rekomendasi Penyaluran II : 40 Kab/Kota Rekomendasi Penyaluran III : 48 Kab/Kota+ 1 Provinsi Rekomendasi Penyaluran IV : 67 Kab/Kota + 7 Provinsi Rekomendasi Penyaluran V : 92 Kab/Kota Rekomendasi Penyaluran VI: 39 Kab/Kota + 1 Provinsi Rekomendasi Penyaluran VII: 36 Kab/Kota + 2 Provinsi Total Penyaluran TA : 422 kab/Kota dan 11 Provinsi Total Penyaluran Prov. PAPUA: 18 Kabupaten/Kota Total Alokasi Penyaluran : Rp ,-

41 NONAMA KAB/KOTA TOTAL ALOKASI BOK 2018 PENYALURAN 2018 (Semester I) SILPA Kab. Jayapura 20,356,743,000 10,178,371,000 1,366,368,231 2 Kab. Jayawijaya 14,667,072,000 7,333,536,000 3,740,790,800 3 Kab. Merauke 21,029,095,000 10,514,547,000 4,155,001,185 4 Kab. Mimika 15,633,570,000 7,816,785,000 8,562,057 5 Kab. Nabire 23,286,759,000 11,643,379,000 1,655,847,144 6 Kab. Kepulauan Yapen 13,963,509,000 6,981,754, ,197,000 7 Kab. Sarmi 12,465,799,000 6,232,899, Kab. Keerom 15,609,162,000 7,804,581,000 1,838,417,033 9 Kab. Yahukimo 27,290,819,000 13,645,409, Kab. Pegunungan Bintang 24,755,261,000 12,377,630,000 2,172,650, Kab. Tolikara 22,511,504,000 11,255,752,000 4,389,325, Kab. Boven Digoel 18,314,349,000 9,157,174,000 3,485,641, Kab. Mappi 16,449,056,000 8,224,528,000 2,383,276, Kab. Asmat 14,196,025,000 7,098,012,000 5,277,062,717 REALISASI PENYALURAN BOK TA 2018 PROVINSI PAPUA (CUT OF 25 APRIL 2018)

42 NONAMA KAB/KOTA TOTAL ALOKASI BOK 2018 TOTAL PENYALURAN 2018 (Semester I) SILPA Kab. Mamberamo Raya 10,367,031,000 5,183,515, Kab. Lanny Jaya 16,084,838,000 8,042,419, Kab. Intan Jaya 8,499,734,000 4,249,867, ,034, Kab. Deiyai 12,296,606,000 6,148,303,000 - REALISASI PENYALURAN BOK TA 2018 PROVINSI PAPUA (CUT OF 25 APRIL 2018) 11 Kab/Kota belum tersalurkan s/d 25 april 2018? Permasalahan? Laporan? Atau tidak membutuhkan?

RENCANA TINDAK LANJUT 43

RAPAT KOORDINASI TEKNIS TERPADU TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.SASARAN : PUSKESMAS, LINTAS BIDANG DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR 2.SUBSTANSI : PROGRAM-PROGRAM STARTEGIS NASIONAL YANG DILA KSANAKAN DI DAERAH, DAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH 3.PELAKSANAAN DI KABUPATEN KOTA 4.WAKTU MINIMAL 2 HARI EFEKTIF 5.NARASUMBER DARI KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 6.PEMBIAYAAN : DAK NON FISIK UKM SEKUNDER KABUPATEN/KOTA D AN DUKUNGAN MANAJEMEN KABUPATEN KOTA RAKONTEK KESMAS

PEMBINAAN TEKNIS TERPADU SASARAN : PUSKESMAS DAN JARINGANNNYA, UKBM PELAKSANANA : TIM TERPADI LINTAS BIDANG DINAS KESEHATAN KAB UPATEN/KOTA SUBSTANSI : PROGRAM PROGRAM STRATEGIS YANG DILAKSANAKAN DI PUSKESMAS DAN DAK NON FISIK DI PUSKESMAS TARGET : MINIMAL SETIAP PUSKESMAS DI LAKUKAN BINTEK TERPADU 2 KALI PERTAHUN PEMBIAYAAN : DAK NON FISIK UKM SEKUNDER DAN DUKUNGAN MA NAJEMEN KABUPATEN /KOTA RAKONTEK KESMAS

PERENCANAAN RKP TAHUN RAKONTEK KESMAS 2018

47 RKP 2019 KESINAMBUNGAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOWS PROGRAM Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Memastikan Pelaksanaan Program Menajamkan Prioritas Nasional Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3) 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. RKP PP 25 PP 10 PN 5 PN

48 Beberapa Isu Strategis Dalam RKP Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN  Penguatan Kebijakan Nasional pada RKP 2019 untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN  Fokus pada target yang kemungkinan tidak tercapai pada tahun Pendekatan Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial (HITS)  Perlu keterpaduan intervensi pada unit-unit Kemkes  Pendampingan daerah (penguatan Dinas Kesehatan)  Kejelasan lokasi kegiatan  Pendanaan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diarahkan mendukung target capaian pembangunan nasional 3.Dukungan teknis kegiatan  Penguatan data sebagai dasar intervensi kesehatan yang evidence based  Usulan kegiatan perlu dilengkapi dengan justifikasi, kelayakan, dan kerangka acuan  Identifikasi regulasi yang akan diselesaikan tahun 2019

49 SANDINGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018 DAN Prioritas Nasional RKP 2018 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar* Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman * Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air * Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 5 Prioritas Nasional RKP 2019 *Keterkaitan dengan program Kesmas

50 PRIORITAS NASIONAL (PN) 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PN PP 50 PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan berkualitas 2.Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan 3.Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan 1.Penurunan kematian ibu dan anak 2.Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 3.Peningkatan imunisasi dasar lengkap 1.Peningkatan kualitas lingkungan sehat 2.Peningkatan konsumsi pangan sehat *) 3.Peningkatan aktivitas fisik 4.Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular 5.Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 1.Peningkatan pendidikan gizi 2.Penguatan surveilans gizi 3.Pemberian suplementasi gizi 4.Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak *) 1.Penguatan pengawasan obat dan makanan 2.Penegakan hukum pengawasan obat dan makanan PROYEK PRIORITAS 2

PENUTUP Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sebagai Pemegang Tanggungjawab Amanah Urusan Wajib Bidang Kesehatan Memastikan Bahwa Program-program Kesehatan Telah Dilaksanakan Di Wilayah Kabupaten/Kota Dan Terget Pencapaian Indikator Tercapai RAKONTEK KESMAS

TERIMA KASIH 52