LLDIKTI Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Proses evaluasi jabatan karena perubahan organisasi tata kerja
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sekretariat Jenderal (Setjen)
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
GUNTINGAN BERITA Nomor : /HHK 2.1/HM 01/07/2016
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008.
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KESEKRETARIATAN DAN ORGANISASI SABTU, 16 JANUARI 2016
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
SOSIALISASI PEMETAAN KEPALA SEKOLAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Materi Satu TIM ASESMEN BKD KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Dr. RM. Okie Hapsoro BP, M.Kes, MMR
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Alur Penguatan Mutu Tahun 2018
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
LLDIKTI-VI.
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.
Transcript presentasi:

LLDIKTI Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dr. Totok Prasetyo, B.Eng.,MT Bandung, 5 Juli 2018

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); Surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/298/M.KT.01/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti No 15 Tahun 2018 (tanggal 9 April 2018) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

STRUKTUR LLDIKTI KEPALA SEKRETARIAT   TENAGA AHLI

STRUKTUR SEKRETARIAT LLDIKTI Tipe A LLDIKTI dengan Sekretariat Tipe A: LLDIKTI Wil III, Jakarta LLDIKTI Wil IV, Jawa Barat LLDIKTI Wil VI, Jawa Tengah LLDIKTI Wil VII, Jawa Timur LLDIKTI Wil IX, Makassar LLDIKTI Wil X, Padang Sekretariat pada LLDIKTI Tipe A terdiri atas: Bagian Umum; Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi; Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR SEKRETARIAT LLDIKTI Tipe B LLDIKTI dengan Sekretariat Tipe B: LLDIKTI Wil I, Medan LLDIKTI Wil II, Palembang LLDIKTI Wil V, Jogjakarta LLDIKTI Wil VIII, Denpasar LLDIKTI Wil XI, Banjarmasin LLDIKTI Wil XII, Ambon LLDIKTI Wil XIII, Aceh LLDIKTI Wil XIV, Papua LLDIKTI Wil XV, NTT Sekretariat pada LLDIKTI Tipe B terdiri atas: Bagian Umum; Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi; Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

TIME FRAME Persiapan LLDIKTI NO AKTIVITAS UNIT BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan OTK Biro Hukor Penetapan Struktur LLDIKTI   Pelantikan (ulang) Pejabat LLDIKTI Biro SDM Penentuan Rincian Tugas, Uraian Jabatan Pelaksana Penetapan Peta & Kelas Jabatan Draf SOP LLDIKTI Draf Proses Bisnis Pemetaan Kualifikasi SDM pada Tiap Jabatan Pembagian Kewenangan Itjen dengan SPI LLDIKTI ITJEN Identifikasi dan Pelatihan Aplikasi di LLDIKTI Pusdatin/ Pusdiklat Pelatihan dan Sosialisasi Program di Bidang Belmawa Belmawa / Sesditjen Pelatihan dan Sosialisasi Program di Bidang SDID SDID / Sesditjen Pelatihan dan Sosialisasi Program di Bidang Risbang Risbang / Sesditjen Pelatihan dan Sosialisasi Program di Bidang Inovasi Inovasi / Sesditjen Pelatihan Reviewer LLDIKTI Kelembagaan

Terima Kasih