Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Penyuapan) Korupsi pengadaaan reagents consumable penanganan virus flu burung dari kementrian kesehatan yang dilakukan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
Advertisements

Aspek bisnis di bidang TI
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
E-procurment : Jujur dan Bersih
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
Hukum dan Pranata Pembangunan
Rencana Pengembangan dan Rencana Kualitas untuk Proyek Kecil
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
BAB 12 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Oleh Dewi Retno Budiastuti
PERSAINGAN USAHA.
Kode Etik Akuntan Publik
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PERMENDIKBUD NOMOR 49 TAHUN 2014
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
ETIKA BISNIS purwati.
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
Pusat Pelayanan Teknologi
PENJELASAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS POLA BARU – 2015
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
PENJELASAN AKTUALISASI NILAI DASAR
Aspek Etika Bisnis dalam skb
Oleh: Sagita Charolina Sihombing, S.Si., M.Si. NDH 24
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peranan Corporate Governance
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Anggi maulidya putri 4ea09 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN DI SMP NEGERI 1 CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
SIKAP DAN PERILAKU NOTARIS
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
ASPEK BISNIS BIDANG TI.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Organisasi dan Kode Etik Profesi
WIDYAISWARA BPSDM PROV. KALTIM
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )
Etika dan Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
PERMASALAHAN PBJ DI PTN
Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Di SDN 10 Satai A Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I Nama :Wely.
Optimalisasi Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Overcapacity Rawat inap di RSUD Ade Muhammad Djoen Nama: dr JAKA HERMAWAN NIP:
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
“Minimnya keaktifan siswa pada proses belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Satap Bambaira” Oleh : Nur Alam, S.Pd Guru Matematika Ahli Pertama.
Mentor Drs. Jihad Salim Coach Drs. H. Bahrun, M.Si, MH.
Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Di SDN 1 Gunung Sugih Kecil Kecamatan jabung Kabupaten lampung timur Diklat Prajabatan Golongan III.
Penguji :: Nur Endah Widyastuti, S.Si,M.Si Coach : Drs. Sujarwo,M.Pd Mentor : drg. Budhi wibowo NAMA : Badri Tanjung, Amd. Kep NIP :
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI PENINGKATAN CAPAIAN IMUNISASI TETANUS TOKSOID (TT) PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) HAMIL & TIDAK HAMIL DI UPT PUSKESMAS BENANGIN.
- Belum adanya sistem pengelolaan data sertifikat yang telah dikeluarkan LPMP Kalimantan Utara - Pembuatan Aplikasi Data Sertifikat Berbasis Excel PENDAHULUAN.
Oleh: DWI RAHMAWATI, A.Md.Kep Angkatan IV / 22. AKUNTABILITAS NASIONALISME ETIKA PUBLIK KOMITMEN MUTU ANTI KORUPSI.
RANCANGAN AKTUALISASI PPK AUK FSEI IAIN TERNATE ABDUL MUTALIB.
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB. RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Melalui.
Nama : HERLIONO TTL : Trenggalek, 30 – Jabatan : Guru Kelas Ahli Pertama Golongan : III/A Unit kerja : SDN 2 Ngulungwetan Kab Trenggalek Biodata.
“ PELATIHAN BUDAYA PERUSAHAAN “ DIVISI SDM “ Bagian Penguatan Budaya “
Transcript presentasi:

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Penyuapan) Korupsi pengadaaan reagents consumable penanganan virus flu burung dari kementrian kesehatan yang dilakukan oleh PT KFTD dan PT CPC dengan membuat kesepakatan secara sembunyi – sembunyi untuk menyerahkan pelaksanaan penyedia barang dan jasa kepada PT CPC dengan detil dan spesifikasi tertentu sesuai dengan keinginan PT CPC

Aktor dan Peran Ratna Dewi Umar Siti Fadilah Fredi Lumban Tobing Mempengaruhi panitia pengadaan dalam penyusunan harga perkiraaan sendiri (HPS) Spesifikasi teknis, daftar dan jumlah barang Aktor Utama Besepakat dengan PT CPC untuk Menjadi penyedia barang dan jasa. Peran Pembantu Memerintahkan Ratna Dewi Untuk Menunjuk langsung PT KFTD Sebagai pelaksana kerja Peran Pembantu Memerintahkan Usman Ali Untuk menyiapkan administrasi surat penunjukan langsung PT KFTD Peran Pembantu Memberi informasi Kepada Fredi Bahwa PT KFTD akan Mengikuti pengadaan kongkalingkong Peran Pembantu Tatat Ramita Utami Sulistiono

ANEKA A.Akuntabilitas -Tidak memberikan informasi yang jelas tentang penanganan kasus flu burung kepada Kementrian Kesehatan (Transparan) ->Fredy, Tatat -Kasus flu bruung dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dari pada mengutamakan kepentingan masyarakat (Mengutamakan kepentingan masyrakat)  Freddy -Sebagai pemimpin, Siti Fadilah gagal dalam menyelesaikan kasus penanganan flu burung karena kurang mengkoordinasi dan pengecekan dalam mengerjakan tugas organisasi (Kepemimpinan)  siti fadilah -Tidak bertanggung jawab dalam memberikan jasa yang seharusnya diberikan sesuai standar (bertanggung jawab)  (Tatat, Freddy) B. Nasionalisme -Kurangnya koordinasi dan musywarah didalam kementrian dalam penanganan kasus flu burung (Musyawarah)  Siti, Ratna -Tidak ada rasa cinta tanah air dengan menciptakan isu berupa KLB Flu Burung (Cinta Tanah Air)  Freddy C. Etika Publik -Tidak taat Undang Undang, Tidak memeiliki Integritas dan Tidak Jujur dalam melakukan pekerjaannya ( Taat UU, Integritas, Jujur)  freddi, tatat -Tidak cermat dalam mengerjakan tugas yang diemban (Cermat)  Siti fadilah, Ratna D. Komitmen mutu -Pengadaan raeagen dan consumable penanganan flu burung tidak berorientasi mutu (Orientasi Mutu)  freddy, tatat -Tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak perduli karena telah merugikan Negara (Jujur Bertanggung Jawab peduli)  fredy tatat E. Anti Korupsi -Tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak perduli karena telah merugikan Negara (Jujur Bertanggung Jawab peduli)  fredy tatat -Tidak jujur dalam mengatur proses pengadaan dengan cara mempengaruhi penyusunan harga dengan spesifikasi yang mengarah pada merk atau perusahaan tertentu (jujur)  Fredy Manajemen SDM -Kurang koordinasi da kerja sama dilingkungan KEMKES ( Koordinasi dan Kerja Sama)  Siti, Ratna Pelayanan Publik -Tidak memperhatikan kualitas penanganan flu burung terhadap masyarakat ( Pelayanan)  Freddy, Tatat

DAMPAK A. Tidak mengutamakan kepentingan publikdibandingkan kepentingan pribadi sehingga muncul sikap mementingkan diri sendiri yaitu (Freddy) Berusaha untuk memeprbesar keuntungan bagi diri sendiri (akuntabilitas) B.Terjadinya penggelembungan dana pada penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pengadaan reagen dan cosumable penanganan virus flu burung akibat tidak terapkannya sikap jujur dan amanah (Nasionalisme) C.Adanya sikap ingin memperkaya diri sendiri akibat tidak adanya integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekrjaan dan kejuuran dlam penanganan keuangan (antikorupsi) D.Terjadinya kesalahan dalam penentuan atau pengambilan keputusan akibat kuranggya koordinasi dan trasnparasi antara atasan dan bawahan ( WOG) E.Lupa bahwa apapun yang dilakukan akan di awasi oleh Tuhan sehingga muncul niatan niatan dan visi misi untuk berbuat yang tidak baik (akuntabilitas Spiritual)

Ide Gagasan 50%. Penguatan SOP Tender Proyek dan Pengawasan Menghilangkan skema Penunjukan Langsung dalam proyek pengadaaan Menerapkan pelatihan anti korupsi secara berkesinambungan kepada pejabat publik Memberikan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera, misalnya menerapkan hukuman mati

Konsekuensi 3. Menghasilkan SDM yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai anti korupsi sehingga oknum oknum yang berniat untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun perlahan lahan berkurang 4. Memberikan efek jera pada pelaku korupsi serta mengurangi kasus kasus korupsi selanjutnya, namun dengan menerapkan hukuman mati akan menimbulkan masalah HAM 1. Akan terciptnya suatu proses pengadaan yang teritegrasi dan dapat diawasi dengan lebih mudah, namun akan lebih banyak prosedur yang harus dilalui sehubungan dengan penguatan SOP Add Text Simple PowerPoint Presentation Add Text Simple PowerPoint Presentation 2. Keputusan yang diambil dapat lebih terukur dan diuji tingkat keberhasilannya, namun membutuhkan waktu pengambilan keputusan yang lebih lama